JATIMTERBARU.COM, SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memperkuat kesiapan menghadapi ancaman banjir dan cuaca ekstrem selama musim hujan. Pemerintah mengerahkan puluhan kendaraan operasional, menyiapkan peralatan darurat, serta memperkuat koordinasi di wilayah rawan bencana.
Sebanyak 51 kendaraan operasional masuk dalam daftar kesiapan Pemkab Sidoarjo. Pemerintah juga menyiapkan 17 unit pompa air, empat perahu karet, 12 mobil pemadam kebakaran, dan 40 tenda pengungsian.
Untuk mempercepat penanganan darurat, BPBD Sidoarjo menyiapkan satu posko siaga utama. Pemerintah juga menyiapkan empat posko pendukung di kawasan rawan banjir.
Bupati Sidoarjo, H. Subandi, menegaskan kesiapan tersebut saat memimpin Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi di Alun-alun Sidoarjo, Jumat (6/11/2026). Sekitar 400 peserta dari berbagai instansi mengikuti kegiatan tersebut.
Peserta apel terdiri atas unsur TNI, Polri, BPBD, perangkat daerah, Basarnas Surabaya, PLN Sidoarjo, PMI, dan relawan.
Subandi Instruksikan Kecamatan Aktifkan Posko
Subandi meminta seluruh kecamatan meningkatkan kesiapsiagaan dengan mengaktifkan posko bencana. Ia juga mendorong seluruh instansi memperkuat koordinasi agar petugas mampu merespons keadaan darurat secara cepat.
“Saya instruksikan masing-masing kecamatan mengaktifkan posko bencana. Kolaborasi harus terus ditingkatkan, termasuk melalui forum dan pelatihan kebencanaan. Bencana ini tidak bisa diperkirakan sehingga harus kita tanggulangi dengan kesiapsiagaan,” tegasnya.
Pemkab Sidoarjo menempatkan empat posko pendukung di Kecamatan Tanggulangin, Porong, Candi, dan Jabon. Keempat posko tersebut akan memperkuat koordinasi ketika banjir melanda kawasan sekitarnya.
Selain posko, pemerintah juga mengoptimalkan keberadaan 32 rumah air. Fasilitas pengendali air tersebut tersebar di enam kecamatan, yakni Taman, Tanggulangin, Sidoarjo, Waru, Candi, dan Porong.
Siapkan Peralatan untuk Penanganan Darurat
Pemkab Sidoarjo tidak hanya mengandalkan kesiapan personel. Pemerintah juga memperkuat dukungan peralatan untuk menghadapi berbagai kemungkinan bencana.
Sejumlah perlengkapan yang tersedia meliputi 10 sepeda motor trail, ambulans, dua dapur umum, 20 genset, dan 50 gergaji mesin. Pemerintah juga menyiagakan empat perahu karet serta 17 unit pompa air.
Menurut Subandi, upaya menghadapi banjir harus berjalan melalui dua pendekatan. Pemerintah perlu memperkuat respons darurat sekaligus mengurangi risiko genangan melalui perbaikan infrastruktur.
Karena itu, DPUBMSDA terus melakukan normalisasi sungai dan saluran air. Pekerjaan tersebut menyasar sejumlah kawasan, terutama Tanggulangin, Porong, dan Candi.
“Saat ini normalisasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) terus dilakukan. Koordinasi dengan para camat juga terus dilakukan,” ungkapnya.
Salah satu titik penanganan berada di Kedungpeluk, Kecamatan Candi. Di kawasan tersebut, pemerintah membangun dam berukuran besar sekaligus melakukan normalisasi untuk memperlancar aliran air.
Kondisi Geografis Sidoarjo Jadi Tantangan
Subandi mengakui karakter geografis Sidoarjo sebagai kawasan delta menghadirkan tantangan tersendiri dalam pengendalian banjir.
Kondisi tersebut membuat pemerintah harus memperhitungkan aliran air menuju laut. Terlebih, fenomena pasang air laut atau rob kerap menghambat proses pembuangan air dari daratan.
Ketika air laut meluap, petugas tidak bisa langsung membuang air dari kawasan permukiman. Mereka harus menunggu hingga kondisi permukaan air memungkinkan.
“Kalau air rob meluap, air tidak bisa langsung kita keluarkan. Kita harus menunggu sampai kondisi air memungkinkan, baru dilakukan pembuangan,” jelasnya.
Selain banjir, Pemkab Sidoarjo juga mengantisipasi ancaman angin puting beliung, kebakaran, hingga kekeringan. Pemerintah meminta seluruh unsur terkait meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi tersebut.
BPBD Catat 28 Kejadian Bencana Sepanjang 2026
Prakiraan BMKG menyebut musim hujan di Sidoarjo berpotensi berlangsung mulai Desember 2026 hingga Maret 2027. Februari 2027 diperkirakan menjadi puncak musim hujan.
Di sisi lain, fenomena El Nino diperkirakan masih berlangsung hingga Februari 2027. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi pola cuaca sehingga pemerintah perlu meningkatkan kesiapsiagaan.
Data BPBD Sidoarjo mencatat 28 kejadian bencana selama Januari hingga 1 November 2026. Angka tersebut terdiri atas empat kejadian banjir, 21 kejadian angin kencang, dan tiga kejadian kekeringan.
Angin kencang menjadi bencana yang paling sering terjadi. Dampaknya menjangkau 14 kecamatan dan 63 desa. Sebanyak 288 rumah warga mengalami kerusakan ringan akibat kejadian tersebut.
Menutup arahannya, Subandi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Ia meminta pemerintah daerah, TNI, Polri, instansi terkait, dan relawan terus memperkuat kerja sama.
“Saya berharap sinergi pemerintah daerah, TNI, Polri, instansi terkait, dan relawan terus diperkuat sehingga upaya mitigasi dan penanganan bencana dapat berjalan optimal serta memberikan perlindungan bagi masyarakat,” tutupnya.
Pemkab Sidoarjo berharap kesiapan personel, kendaraan, dan peralatan mampu mempercepat penanganan bencana. Melalui koordinasi lintas sektor dan langkah mitigasi yang konsisten, pemerintah ingin meminimalkan risiko sekaligus melindungi keselamatan masyarakat.
