JATIMTERBARU.COM, MALANG – Dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah pihak di lingkungan lembaga negara membutuhkan penelusuran serius. Proses hukum harus menjadi landasan untuk mengungkap fakta, termasuk memastikan tujuan pengumpulan informasi dan pihak yang bertanggung jawab.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP UB), Ahmad Imron Rozuli, mengingatkan bahwa praktik pengumpulan informasi di luar batas kewenangan dapat memicu konflik kepentingan. Bahkan, informasi tersebut berpotensi menjadi alat untuk menekan pihak tertentu apabila seseorang menyalahgunakannya.
Menurutnya, setiap lembaga negara harus menjalankan tugas sesuai fungsi dan kewenangannya. Aparat serta institusi pendukung pemerintahan semestinya menjaga stabilitas negara, bukan justru menimbulkan kecurigaan melalui tindakan yang tidak transparan.
“Kalau kami melihat, ada sesuatu yang ganjil dan menurut saya juga tidak wajar. Struktur itu mestinya menjadi supporting, menjadi bagian yang justru harus mengamankan, bukan kemudian memunculkan kecurigaan,” ujarnya.
Ahmad Imron menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena menyangkut kepercayaan publik terhadap institusi negara. Namun, ia meminta masyarakat tidak langsung menggeneralisasi dugaan pelanggaran oknum sebagai kesalahan institusi Polri secara keseluruhan.
Apabila penyelidikan menemukan pelanggaran, aparat harus mengusut pihak-pihak yang terlibat dan memprosesnya sesuai hukum. Dengan demikian, penanganan perkara tetap mengedepankan bukti, bukan penilaian sepihak.
Dugaan Makar Tidak Bisa Disimpulkan Tanpa Bukti
Ahmad Imron juga menyoroti munculnya dugaan bahwa penyadapan tersebut berkaitan dengan upaya makar atau penggulingan pemerintahan.
Ia menegaskan, publik maupun pihak berwenang belum bisa menarik kesimpulan tersebut tanpa bukti yang kuat. Aparat penegak hukum perlu menelusuri motif pengumpulan informasi, pihak yang mengaksesnya, hingga tujuan penggunaannya.
“Kalau itu saya kira belum. Yang paling penting adalah bukti-bukti nanti menjadi bahan di peradilan. Dari situ baru akan diketahui informasi tersebut digunakan untuk apa dan bagaimana kelanjutan prosesnya,” jelasnya.
Menurutnya, proses hukum harus mengungkap seluruh rangkaian peristiwa secara objektif. Jika penyidik menemukan indikasi perencanaan tindakan yang mengarah pada makar, mereka perlu mendalami keterlibatan setiap pihak berdasarkan bukti.
Karena itu, ia mengingatkan agar siapa pun tidak membangun kesimpulan berdasarkan asumsi. Penegak hukum harus menguji setiap dugaan melalui mekanisme peradilan yang berlaku.
Penyadapan Tidak Boleh Keluar dari Koridor Hukum
Lebih lanjut, Ahmad Imron menjelaskan bahwa penyadapan pada dasarnya dapat menjadi bagian dari upaya penegakan hukum. Namun, pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki dasar kepentingan yang jelas.
Persoalan muncul ketika seseorang mengumpulkan informasi tanpa kewenangan yang sah. Risiko semakin besar apabila pihak tertentu memanfaatkan hasil penyadapan untuk kepentingan pribadi, menekan orang lain, atau melakukan kriminalisasi.
“Kalau sesuai dengan ketentuan yang harus dilakukan, pada kasus tertentu dan ada persoalan tertentu, itu tidak ada masalah. Tetapi kalau semuanya dihimpun untuk kemudian melakukan sesuatu, nah itu yang berbahaya,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kerahasiaan informasi negara, termasuk informasi yang berkaitan dengan aktivitas pimpinan pemerintahan. Sebab, penyebaran hasil penyadapan tanpa dasar hukum dan tujuan yang jelas dapat memunculkan persoalan baru.
Oleh sebab itu, Ahmad Imron mendorong aparat mengusut dugaan tersebut secara transparan dan profesional. Pemerintah juga perlu memberikan penjelasan mengenai latar belakang persoalan, tujuan pengumpulan informasi, serta pihak yang bertanggung jawab.
Menurutnya, keterbukaan informasi yang proporsional penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Selain itu, langkah tersebut dapat mencegah berkembangnya spekulasi sekaligus memastikan penegakan hukum berjalan tanpa intervensi kepentingan tertentu.
