JATIMTERBARU.COM, GRESIK – Pembangunan jembatan apung di wilayah Cangkir, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, kini menghadapi penolakan dari berbagai pihak. Selain memicu keberatan para pengusaha perahu tambangan, proyek tersebut juga menarik perhatian Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas.
Merespons polemik tersebut, BBWS Brantas langsung turun ke lapangan untuk memeriksa aktivitas pembangunan. Hasil peninjauan itu mendorong tim meminta pihak terkait menghentikan sementara pekerjaan jembatan.
Tim Pemantauan dan Pengawasan Penggunaan Sumber Daya Air (SDA) BBWS Brantas mendatangi lokasi pada Kamis (5/11/2026). Dalam pemeriksaan tersebut, mereka mengecek kondisi bangunan sekaligus menelusuri informasi mengenai pihak-pihak yang terlibat.
Perwakilan tim, Muhammad Reza Wardana, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima informasi awal dari pemerintah desa. Informasi tersebut menyebut sejumlah nama yang diduga terlibat dalam pembangunan jembatan apung.
“Berdasarkan data yang kami peroleh dari perangkat desa, jembatan dibangun oleh Sdr. M. Agus Rifai yang menurut Pemdes Driyorejo selaku makelar, pembangunan jembatan diduga didanai oleh dr. Anis Ambiyo Putri yang juga menjabat sebagai Ketua KONI Kabupaten Gresik, dan Sdr. Yaman. Untuk saat ini masih kami himpun data untuk selanjutnya kami sampaikan kepada pimpinan,” ungkap Reza melalui diskusi di grup media sosial Patroli Air Jatim, Jumat (6/11/2026).
BBWS Brantas Minta Aktivitas Pembangunan Berhenti
Reza menegaskan, tim BBWS Brantas telah mengimbau pihak terkait agar menghentikan pekerjaan jembatan apung. Namun, timnya masih membutuhkan sejumlah informasi tambahan untuk mendalami persoalan tersebut.
Karena itu, BBWS Brantas terus menghimpun keterangan dari berbagai pihak. Selanjutnya, tim akan menyampaikan hasil penelusuran kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan langkah penanganan.
Dengan demikian, persoalan pembangunan jembatan apung belum berakhir. BBWS Brantas masih perlu menuntaskan pengumpulan data sebelum mengambil langkah berikutnya.
Tujuh Pengusaha Tambangan Nyatakan Penolakan
Di sisi lain, polemik jembatan apung juga memicu reaksi dari kalangan pengusaha perahu tambangan. Mereka menyatakan keberatan terhadap keberadaan bangunan tersebut.
Carik Desa Driyorejo, Abdul Rokhim, mengundang para pemilik usaha tambangan se-Kecamatan Driyorejo pada Jumat (6/11/2026). Melalui pertemuan itu, ia menghimpun dukungan para pengusaha untuk menolak pembangunan jembatan apung.
Nanang, salah satu pengusaha tambangan yang menghadiri pertemuan tersebut, menyebut tujuh pemilik usaha memenuhi undangan pemerintah desa. Menariknya, seluruh peserta menyampaikan sikap yang sama, yakni menolak pembangunan jembatan.
“Ada tujuh orang pemilik tambangan yang hadir dan kesemuanya menolak pembangunan jembatan apung,” tuturnya.
Penolakan tersebut semakin memperlihatkan besarnya keberatan pelaku usaha tambangan. Selain mempertanyakan keberadaan jembatan, mereka juga menginginkan instansi berwenang segera menuntaskan persoalan ini.
KLH Wanti-wanti Munculnya Jembatan Serupa
Penolakan terhadap pembangunan jembatan apung juga mendapat perhatian Konsorsium Lingkungan Hidup (KLH). Anggota KLH, Wagito, meminta instansi berwenang tidak mengabaikan dugaan pelanggaran dalam pembangunan tersebut.
Menurutnya, pembiaran terhadap satu bangunan yang diduga menyalahi aturan dapat memicu persoalan serupa di wilayah lain. Bahkan, pihak lain bisa saja mengikuti langkah yang sama jika pemerintah tidak menunjukkan ketegasan.
“Kalau ini dibiarkan, ke depan pasti akan muncul lagi jembatan yang sama di tempat lain,” ujar Wagito.
Oleh sebab itu, Wagito mendorong instansi terkait memperkuat pengawasan terhadap pemanfaatan kawasan sungai. Selain itu, pemerintah perlu menjalankan penegakan aturan secara konsisten agar setiap pembangunan memenuhi ketentuan.
Hingga Jumat (6/11/2026), BBWS Brantas masih mengumpulkan informasi mengenai proyek jembatan apung di Driyorejo. Setelah merampungkan penelusuran, tim akan menyampaikan hasilnya kepada pimpinan untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya.
Sumber Diskominfo Pemrov Jatim
