JATIMTERBARU.COM, KEDIRI – Persoalan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Desa Sekoto, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, kembali menjadi perhatian. Selain menghadapi keterbatasan daya tampung, aktivitas TPA juga memicu keluhan masyarakat terkait bau tidak sedap, gangguan operasional, hingga tuntutan peningkatan kompensasi.
Merespons pengaduan tersebut, Komisi III DPRD Kabupaten Kediri turun langsung ke lokasi melalui inspeksi mendadak (sidak), Senin (9/11/2026). Langkah ini menindaklanjuti surat pengaduan masyarakat yang masuk pada 3 November 2026.
Dalam peninjauan tersebut, DPRD menghimpun sejumlah persoalan yang selama ini dirasakan warga. Mulai dari kapasitas lahan yang semakin terbatas, aroma sampah saat musim hujan, keterbatasan operasional alat berat, hingga persoalan kompensasi bagi masyarakat sekitar.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kediri menilai kondisi TPA Sekoto membutuhkan penanganan serius. Terlebih, daya tampung lokasi tersebut mulai mendekati batas kemampuan operasional.
“Daya tampungnya sudah cukup penuh. Ini perlu dibicarakan lebih lanjut dengan pihak eksekutif, apakah nantinya dilakukan perluasan atau ada opsi pemindahan lokasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, jarak lokasi TPA dengan sejumlah permukiman warga berkisar 1 hingga 1,5 kilometer. Namun, jarak tersebut tidak mengurangi pentingnya perhatian pemerintah terhadap berbagai keluhan masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, DPRD merencanakan rapat dengar pendapat (RDP) pada November 2026. Forum tersebut akan melibatkan perwakilan warga, pemerintah desa, kecamatan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta instansi terkait.
DPRD ingin seluruh pihak menyampaikan persoalan dan pandangannya secara terbuka. Dengan begitu, pemerintah daerah dapat merumuskan langkah penyelesaian berdasarkan kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat.
Pasokan BBM dan Keterbatasan Alat Berat Hambat Operasional
Kepala Desa Sekoto, Suprayitno, mengungkapkan bahwa persoalan TPA tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan lahan. Kelancaran operasional juga menghadapi kendala pasokan bahan bakar minyak (BBM) untuk menjalankan alat berat.
Menurutnya, keterlambatan pasokan BBM berdampak langsung terhadap aktivitas penataan sampah. Ketika alat berat berhenti beroperasi, petugas kesulitan mengatur timbunan sampah yang terus berdatangan.
“Kalau pasokan BBM terlambat, alat berat tidak bisa beroperasi. Akibatnya, sampah yang datang tidak bisa langsung ditata atau dipindahkan secara maksimal,” jelas Suprayitno.
Selain persoalan bahan bakar, kapasitas alat berat yang tersedia juga belum mampu mengimbangi volume sampah masuk secara optimal.
Kondisi tersebut membutuhkan evaluasi menyeluruh. Sebab, keterbatasan sarana operasional dapat memperburuk penumpukan sampah dan meningkatkan potensi gangguan lingkungan.
Usulan Kompensasi Rp5 Juta Belum Disepakati
Persoalan lain yang mengemuka dalam pengaduan masyarakat ialah tuntutan peningkatan kompensasi bagi warga sekitar TPA.
Suprayitno menjelaskan, masyarakat selama ini telah menerima bantuan. Namun, sejumlah warga mengusulkan perubahan nilai maupun bentuk kompensasi agar lebih sesuai dengan harapan mereka.
“Ada yang mengusulkan kompensasi berupa uang tunai Rp5 juta. Tetapi keinginan warga tidak sama. Ada yang menghendaki beras, ada juga yang mengusulkan uang sekaligus beras,” ungkapnya.
Selain kompensasi tunai, masyarakat juga mengusulkan peningkatan bantuan beras. Sebelumnya, bantuan tersebut mencapai sekitar 20 ton. Kini, muncul aspirasi agar jumlahnya meningkat menjadi kurang lebih 40 ton.
Meski demikian, seluruh usulan tersebut masih berupa aspirasi. Pemerintah belum menetapkan keputusan mengenai besaran maupun skema pemberian kompensasi.
Di luar persoalan bantuan, warga juga menyoroti dampak lingkungan dari aktivitas TPA. Bau tidak sedap semakin mengganggu ketika musim hujan.
Masyarakat bahkan menyampaikan kekhawatiran mengenai potensi rembesan air lindi yang dapat memengaruhi aliran sungai di Dusun Purworejo.
Suprayitno menyebut pihak terkait telah beberapa kali melakukan pengujian kualitas air. Namun, hasil pemeriksaan laboratorium terbaru masih belum diterima.
“Untuk hasil pemeriksaan laboratorium yang terakhir, sampai sekarang belum keluar. Jadi, kami masih menunggu hasilnya,” ujarnya.
Pemdes Siapkan Fasilitas Pengolahan Sampah
Di tengah berbagai persoalan tersebut, Pemerintah Desa Sekoto mulai menyiapkan fasilitas pengolahan sampah di sebelah utara area TPA. Pemerintah desa menargetkan fasilitas tersebut mulai beroperasi pada awal 2027.
Kehadiran fasilitas ini diharapkan dapat mendukung penanganan sampah sekaligus mengurangi beban pengelolaan di lokasi pembuangan akhir.
Sementara itu, DPRD meminta DLH segera mengevaluasi tata kelola TPA Sekoto. Pembenahan perlu mencakup perencanaan kapasitas, pengaturan pembuangan, hingga dukungan sarana operasional.
DPRD juga akan membawa hasil peninjauan lapangan ke dalam forum RDP. Pembahasan bersama pemerintah daerah nantinya mencakup kemungkinan perluasan maupun pemindahan lokasi TPA.
Berbagai aspirasi warga kini membutuhkan tindak lanjut yang terukur. Pemerintah tidak hanya perlu memastikan pengelolaan sampah berjalan optimal, tetapi juga menjaga kualitas lingkungan dan kenyamanan masyarakat sekitar.
Sebab, persoalan TPA Sekoto bukan semata urusan kapasitas pembuangan sampah. Penanganannya juga menyangkut tanggung jawab pemerintah dalam melindungi lingkungan dan memenuhi kepentingan warga.
