JATIMTERBARU.COM, MALANG –Berbagai usulan tentang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan dengan skema school based kitchen atau dapur berbasis menjadi pembahasan serius bagi kalangan Legislatif.
Usulan tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Siraduhitta usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Malang pada Rabu (24/6/2026).
Amithya meyakinj bahwa model tersebut lebih efektif untuk meminimalisir risiko, mempermudah pengawasan, sekaligus menjaga kualitas makanan yang diterima siswa.
Menurutnya, skema dapur berbasis sekolah dapat menjadi acuan perbaikan program MBG di tengah munculnya berbagai persoalan teknis di lapangan, mulai dari temuan makanan basi, dugaan keracunan, hingga kendala distribusi.
“Saya kira school based kitchen ini bisa menjadi acuan standar yang baik untuk program ini,” ujar Mia sarapan akrabnya.
Politisi PDIP ini menilai bahwa skema berbasis sekolah memungkinkan proses distribusi lebih terkontrol karena jarak layanan lebih pendek dan pengawasan dapat dilakukan langsung di lingkungan sekolah.
Melalui model tersebut, kualitas makanan juga dinilai lebih mudah dipantau dari tahap persiapan hingga konsumsi oleh penerima manfaat.
Tentunya, skema tersebut mendorong perubahan pola distribusi, oleh sebab itu pihaknya juga meminta pemerintah pusat memperkuat sistem pengawasan melalui Satuan Tugas (Satgas) MBG di daerah.
Bahkan, sistem tersebut dapat menjadi evaluasi berkala harus sebagaii bagian penting dalam pelaksanaan program agar setiap persoalan teknis dapat segera ditangani sebelum menimbulkan dampak lebih luas.
Lebih dari itu, Mia juga mengusulkan bagi setiap sekolah diwajibkan menyampaikan laporan rutin terkait pelaksanaan teknis MBG, mulai dari distribusi makanan hingga kondisi penerima manfaat.
Disamping itu, Mia menyebut bahwa laporan teknis bisa dilakukan setiap bulan, sedangkan evaluasi perbaikan gizi dapat dilakukan secara berkala setiap enam bulan.
“Lalu enam bulan sekali ada pelaporan terkait perbaikan gizi dan sebagainya. Sebenarnya banyak sekali penyempurnaan yang bisa dilakukan Satgas dalam program ini,” ujarnya.
Pihaknya juga mendorong pengaturan ulang segmentasi penerima manfaat program MBG.
Sehingga berdampak terhadap alokasi anggaran besar tersebut seharusnya diprioritaskan bagi daerah yang benar-benar membutuhkan agar pelaksanaan program lebih tepat sasaran dan efisien.
Mia berharap pemerintah pusat dapat memaksimalkan fungsi Satgas MBG di daerah untuk melakukan supervisi terhadap seluruh mekanisme teknis pelaksanaan program, termasuk distribusi, mutu makanan, hingga pelaporan hasil pelaksanaan di sekolah.
“Percuma kalau kita punya kebijakan tetapi tidak dimonitor dan dievaluasi. Jangan sampai kita menginvestasikan sekian banyak uang rupiah untuk kemudian teledor dalam supervisinya,” tegasnya.
Mia mengakui bahwa apabila berbagai persoalan teknis terus berulang tanpa ada perbaikan, berarti pemerintah pusat sebaiknya mempertimbangkan penghentian sementara program sampai ditemukan formulasi pelaksanaan yang lebih tepat dan aman bagi masyarakat.
“Pada intinya, jika berbagai persoalan teknis masih terus berulang tanpa ada perubahan yang berarti, saya kira pemerintah pusat sebaiknya menghentikan sementara program tersebut hingga ditemukan formulasi pelaksanaan yang lebih baik,” tandasnya.(*)
