JATIMTERBAR.COM, KABUPATEN MALANG – Sejumlah kebijakan pemerintah menjadi sasaran kritik Aliansi Mahasiswa Bersatu dalam aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Malang, Selasa (10/11/2026). Mereka menyampaikan lima tuntutan, mulai dari persoalan lingkungan, program MBG dan KDMP, kesejahteraan masyarakat, hingga supremasi sipil.
Aksi tersebut melibatkan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Universitas Al Qolam Malang, dan STIT Ibnu Sina Malang. Mereka menilai pemerintah perlu membenahi kebijakan yang belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat.
Lima Tuntutan Mahasiswa
Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa mengangkat lima persoalan utama.
Pertama, mereka meminta pemerintah mengkaji penetapan status bencana nasional terhadap sektor pariwisata berdasarkan kondisi faktual dan ketentuan perundang-undangan. Mereka juga mendorong pemulihan lingkungan serta penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab.
Kedua, mahasiswa menyoroti tata kelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Mereka mempertanyakan transparansi pembiayaan, kelembagaan, dan pelibatan masyarakat. Program tersebut harus mampu memperkuat ekonomi desa tanpa mengancam keberlangsungan UMKM lokal.
Ketiga, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian khusus. Mahasiswa menuntut keterbukaan anggaran, peningkatan kualitas gizi, jaminan keamanan pangan, serta perbaikan distribusi makanan.
Mereka juga meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan memastikan seluruh pelaksana mempertanggungjawabkan kinerjanya.
Keempat, mahasiswa mengangkat persoalan pendidikan dan ekonomi. Mereka meminta perluasan beasiswa, keterjangkauan biaya pendidikan, pengendalian harga kebutuhan pokok, serta perlindungan daya beli masyarakat dan kesejahteraan petani.
Kelima, mereka menuntut penguatan supremasi sipil dan profesionalisme TNI. Mahasiswa menegaskan bahwa TNI harus mengutamakan fungsi pertahanan negara. Mereka juga meminta evaluasi penempatan prajurit aktif pada jabatan sipil agar tetap sesuai ketentuan hukum.
DPRD Siap Teruskan Aspirasi ke Pemerintah Pusat
Merespons aksi tersebut, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Malang, Alayk Mubarrok, menyatakan menerima aspirasi mahasiswa.
Ia menilai demonstrasi merupakan bagian dari demokrasi yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengkritisi kebijakan pemerintah.
Namun, Alayk menjelaskan bahwa sebagian besar tuntutan tersebut berada dalam kewenangan pemerintah pusat. Karena itu, DPRD Kabupaten Malang akan meneruskan aspirasi mahasiswa kepada instansi yang berwenang.
“Pada prinsipnya kami menerima aspirasi dari kawan-kawan mahasiswa. Apa yang menjadi tuntutan akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat karena sebagian persoalan tersebut bukan menjadi kewenangan DPRD daerah,” demikian inti penjelasan Alayk.
Ia juga mengajak mahasiswa memperkuat komunikasi melalui forum diskusi dan pertukaran gagasan. Menurutnya, dialog dapat mempertemukan berbagai pandangan sekaligus menghasilkan pemikiran yang lebih konstruktif.
Alayk Singgung Evaluasi Program Pemerintah
Terkait MBG dan KDMP, Alayk menilai kedua program tersebut masih membutuhkan pembenahan. Tantangan dalam pelaksanaan di lapangan perlu menjadi perhatian pemerintah agar kebijakan tetap berjalan sesuai tujuan.
Ia berpandangan bahwa kritik masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kekurangan program. Pemerintah harus merespons persoalan yang muncul secara terbuka dan bertanggung jawab.
Sementara itu, hujan deras sempat menghambat jalannya demonstrasi sehingga mahasiswa tidak dapat menyampaikan aspirasi lebih lama.
Kendati demikian, Aliansi Mahasiswa Bersatu menegaskan komitmennya mengawal kebijakan publik. Mereka berharap pemerintah menindaklanjuti lima tuntutan tersebut melalui langkah konkret demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
Aksi berakhir dengan seruan solidaritas, “Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia!”
