JATIMTERBARU.COM, KEDIRI – Puluhan kepala desa (Kades) mendatangi Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri, Jumat (6/11/2026). Mereka mendesak pemerintah daerah segera memastikan jadwal Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dan pengisian perangkat desa.
Hingga November 2026, kedua agenda tersebut belum memiliki kepastian pelaksanaan. Persoalan regulasi menjadi salah satu hambatan utama yang harus segera pemerintah daerah tuntaskan.
Para Kades meminta Pemkab Kediri mengambil langkah konkret. Mereka tidak ingin kekosongan jabatan di pemerintahan desa terus berlarut tanpa kepastian.
Selain itu, mereka berharap pemerintah dapat merealisasikan Pilkades dan pengisian perangkat desa sepanjang 2026.
Kades Soroti Lambannya Respons Pemkab
Kepala Desa Nanggungan, Katmiran, menilai pemerintah daerah terlambat merespons perubahan regulasi. Kondisi tersebut berdampak pada tertundanya proses pengisian jabatan di sejumlah desa.
Meski demikian, ia tetap berharap pemerintah segera mengambil keputusan. Menurutnya, kedua agenda tersebut harus berjalan tahun ini.
“Meski terlambat, harapan kami di tahun 2026 ini harus ada Pilkades dan harus ada pengisian perangkat desa,” kata Katmiran seusai audiensi.
Katmiran menjelaskan, para kepala desa telah berupaya mencari solusi melalui koordinasi dengan pemerintah pusat. Mereka bahkan mendatangi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Pemdes Kemendagri).
Dalam koordinasi tersebut, perwakilan Kades mengaku memperoleh surat rekomendasi dari Ditjen Bina Pemdes. Mereka menilai rekomendasi itu dapat menjadi dasar pengisian perangkat desa menggunakan aturan lama.
Namun, para Kades masih menunggu tindak lanjut Pemkab Kediri atas rekomendasi tersebut.
“Paparan belum selesai, kami disuruh berhenti. Dijanjikan bahwa hari Rabu Pemkab akan berangkat ke Jakarta untuk mengupayakan keinginan teman-teman desa terealisasi,” ungkapnya.
Pemkab Kediri Tunggu Penyesuaian Regulasi
Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kediri, Sukadi, menjelaskan posisi pemerintah daerah.
Menurutnya, Pemkab masih menyiapkan penyesuaian Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup). Langkah tersebut bertujuan menyelaraskan aturan daerah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026.
Pemkab juga mengacu pada ketentuan peraturan menteri terkait penyelenggaraan pemerintahan desa.
Sukadi menyebut hasil koordinasi dengan Kemendagri menekankan pentingnya penyelesaian kekosongan jabatan. Pemerintah daerah perlu segera menindaklanjuti persoalan kepala desa maupun perangkat desa.
Meski demikian, setiap proses pengisian jabatan harus memiliki dasar hukum yang kuat. Karena itu, Pemkab terus mendorong percepatan penyusunan Perda dan Perbup.
Hindari Celah Hukum dalam Pengisian Jabatan
Sukadi memperkirakan regulasi yang menjadi acuan pemerintah akan terbit pada November 2026. Kehadiran aturan tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan langkah selanjutnya.
Ia menegaskan pentingnya payung hukum untuk mencegah persoalan hukum. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menjalankan proses pengisian jabatan sesuai ketentuan.
Selain itu, Pemkab memiliki tanggung jawab membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
Kini, para kepala desa menunggu langkah konkret pemerintah daerah. Mereka berharap Pemkab segera menuntaskan persoalan regulasi agar Pilkades dan pengisian perangkat desa memiliki kepastian.
Kepastian tersebut juga penting untuk menjaga kelancaran pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Kediri.
