JATIMTERBARU.COM, KOTA MALANG – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Malang mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengusut tuntas dugaan praktik jual beli kios di kawasan relokasi Pasar Induk Gadang. Fraksi PKB juga meminta pemerintah membuka seluruh informasi mengenai pembangunan, pembiayaan, dan pembagian kios kepada pedagang.
Desakan tersebut menguat setelah muncul aduan masyarakat mengenai dugaan transaksi kios berukuran 4 x 7 meter dengan harga mencapai Rp300 juta hingga Rp400 juta per unit.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Malang, Saniman Wafi, S.Tr.Par., menilai persoalan ini membutuhkan penjelasan serius dari jajaran eksekutif. Ia menyayangkan jawaban Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap Rancangan APBD 2027 karena belum menjawab substansi persoalan.
PKB Pertanyakan Transparansi Dana Pembangunan
Dalam dokumen jawaban Wali Kota halaman 41 poin 41, Pemkot Malang menjelaskan bahwa paguyuban pedagang membangun kios melalui swadaya. Pemerintah juga menyatakan masih melakukan verifikasi faktual terhadap data pedagang.
Namun, Saniman menilai penjelasan tersebut belum menjawab persoalan utama. Pemerintah perlu mengungkap sumber pembiayaan, total biaya pembangunan, serta mekanisme pengelolaan dana yang berasal dari pedagang.
“Kalau memang pembangunan kios dilakukan secara swadaya oleh pedagang, pemerintah harus bisa menjelaskan secara terbuka berapa total biaya pembangunannya, berapa dana yang dihimpun dari pedagang, serta bagaimana mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawabannya. Jangan sampai muncul angka transaksi ratusan juta rupiah, tetapi asal-usul dan dasar penetapan nilainya tidak jelas,” tegas Saniman, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya menyatakan bahwa pihaknya tidak memungut biaya relokasi. Pemkot Malang harus menjelaskan secara terperinci seluruh proses pembangunan kios agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh.
Legalitas Pembangunan dan Hak Pedagang Jadi Sorotan
Selain persoalan biaya, Fraksi PKB menyoroti sejumlah aspek lain yang membutuhkan kejelasan. Salah satunya menyangkut total anggaran pembangunan seluruh kios yang menjadi dasar munculnya dugaan transaksi hingga Rp400 juta untuk ukuran 4 x 7 meter.
Saniman juga meminta Pemkot Malang membuka data seluruh iuran pedagang. Pemerintah perlu menjelaskan jumlah dana yang terkumpul, penggunaannya, serta mekanisme pertanggungjawaban pengelola.
Persoalan legalitas juga menjadi perhatian. Sebab, paguyuban pedagang membangun kios di atas lahan milik Pemkot Malang. Karena itu, pemerintah harus menjelaskan dasar hukum dan perizinan yang mendasari pembangunan tersebut.
Selanjutnya, Fraksi PKB meminta pemerintah memastikan jumlah pedagang lama yang berhak menempati kios relokasi. Pemkot juga perlu menjelaskan kemungkinan keberadaan pedagang baru di luar daftar penerima hak relokasi.
Tidak kalah penting, pemerintah harus membuka data jumlah seluruh kios berdasarkan ukurannya. Kawasan relokasi tersebut memiliki dua jenis kios, yakni ukuran 1,75 x 2 meter dan 4 x 7 meter.
“Ini menyangkut aset pemerintah daerah dan hak para pedagang. Semua harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan agar tidak memicu spekulasi di tengah masyarakat,” imbuhnya.
PKB Tagih Kejelasan Anggaran Audit Hukum
Fraksi PKB turut menyoroti jawaban Wali Kota pada halaman 42–43 poin 43. Bagian tersebut membahas dukungan anggaran untuk audit hukum atau legal due diligence, pendampingan hukum bersama aparat penegak hukum, serta rencana penataan sementara pedagang di Pasar Gadang dan Pasar Blimbing.
Saniman menilai Pemkot Malang masih perlu memaparkan rincian program tersebut secara terbuka. Pemerintah harus menyebutkan besaran anggaran, jadwal pelaksanaan, tahapan pekerjaan, dan target penyelesaian.
Menurutnya, pernyataan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran atau masih menjalankan verifikasi belum cukup memberikan kepastian kepada pedagang.
“Jangan berhenti pada pernyataan bahwa anggaran sudah disiapkan atau proses verifikasi sedang berjalan. Harus ada kejelasan berapa anggarannya, apa yang akan dikerjakan, kapan dilaksanakan, dan bagaimana hasilnya nanti. Pedagang membutuhkan kepastian,” ujarnya.
Desak Pemkot Segera Tuntaskan Polemik
Melalui desakan tersebut, Fraksi PKB meminta Pemkot Malang segera memberikan jawaban lanjutan yang konkret. Pemerintah juga perlu menyertakan dokumen pendukung agar setiap penjelasan memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Saniman menegaskan, persoalan relokasi Pasar Induk Gadang tidak hanya menyangkut pembangunan fisik kios. Lebih jauh, masalah ini berkaitan dengan perlindungan hak pedagang, pengamanan aset daerah, serta transparansi pengelolaan fasilitas publik.
Karena itu, Pemkot Malang perlu segera mengungkap fakta dan menindaklanjuti setiap persoalan yang muncul. Langkah tersebut penting agar polemik dugaan jual beli kios tidak terus berkembang dan para pedagang memperoleh kepastian atas hak mereka.(*)
