JATIMTERBARU.COM, KOTA MALANG – Penutupan akses utama Perumahan Griyashanta, Kota Malang, kini memunculkan perbedaan sikap di kalangan warga. Sebagian warga yang sebelumnya menghadapi pembatasan akses justru meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Malang membuka kembali gerbang utama perumahan.
Mereka menyampaikan desakan tersebut melalui surat resmi kepada Pemkot Malang pada 20 Oktober 2026. Warga meminta pemerintah mengevaluasi pemasangan portal karena menilai kebijakan itu bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, R. Widjaja Saleh Putra, membenarkan adanya surat aspirasi tersebut. Menurutnya, sebagian warga memahami persoalan hukum yang muncul akibat penutupan akses jalan.
“Sebagian warga ini bersurat karena paham portal melanggar ketentuan perundang-undangan lalu lintas hingga perda ketertiban umum,” ujar pria yang akrab disapa Jaya tersebut.
Polemik ini bermula ketika kelompok warga yang menolak pembangunan jalan tembus menutup akses utama perumahan. Akses tersebut menghubungkan Jalan Soekarno-Hatta dengan Jalan Simpang Candi Panggung dan Jalan Vinolia.
Penutupan gerbang kemudian memicu persoalan lain. Mobilitas warga terganggu, sementara pelaku usaha di dalam kawasan mulai merasakan dampak ekonomi.
Sejumlah pemilik usaha mengeluhkan penurunan omzet karena jumlah pengunjung terus berkurang. Kondisi lingkungan yang semakin sepi turut menghambat aktivitas perdagangan.
Sebagian Warga Desak Pemkot Segera Bertindak
Menanggapi aspirasi tersebut, Dishub Kota Malang telah berkoordinasi dengan lurah, camat, hingga Wali Kota Malang.
Namun, Pemkot belum mengambil tindakan langsung untuk membuka portal. Pemerintah masih mencermati perkembangan persoalan agar tidak menimbulkan konflik maupun persoalan hukum baru.
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang, Suparno, menjelaskan bahwa pemerintah masih menghadapi tiga gugatan warga terkait polemik Griyashanta.
“Sekarang masih berjalan proses hukum dari tiga gugatan yang dilayangkan warga,” ungkap Suparno.
Ketiga perkara tersebut mencakup gugatan class action, gugatan terkait analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), serta gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Gugatan class action telah melewati persidangan dan kini memasuki tahap kasasi di Mahkamah Agung. Perkara terkait AMDAL juga sudah mencapai tahap yang sama.
Sementara itu, perkara PTUN masih berlanjut. Dalam agenda terakhir, Pemkot dan warga menyerahkan bukti dokumen serta menghadirkan saksi untuk memberikan keterangan di persidangan.
Tiga Perkara Hukum Menentukan Langkah Pemkot
Suparno menjelaskan bahwa kasasi menjadi upaya hukum biasa pada tingkat terakhir. Meski demikian, para pihak tetap memiliki hak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) sesuai ketentuan hukum.
Situasi tersebut membuat Pemkot Malang harus mencermati perkembangan ketiga perkara sebelum menentukan kebijakan berikutnya.
Di sisi lain, perbedaan sikap warga semakin memperlihatkan kompleksitas persoalan Griyashanta. Sebagian warga meminta pemerintah membuka akses utama. Sementara itu, kelompok lain sebelumnya menolak pembangunan jalan tembus.
Perbedaan kepentingan tersebut membuat polemik Griyashanta tidak lagi sekadar menyangkut pembangunan jalan tembus. Persoalan ini juga menyentuh hak mobilitas warga, keberlangsungan usaha, serta kepastian hukum.
Kini, warga menanti keputusan Pemkot Malang untuk mengakhiri polemik tersebut. Pemerintah harus mencari jalan keluar yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat sekaligus menghormati proses hukum yang masih berlangsung.
