JATIMTERBARU.COM, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat tata kelola Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Upaya ini menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah berbasis data.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jatim mengambil langkah tersebut melalui Forum Satu Data Jawa Timur. Kegiatan ini melibatkan walidata dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur.
Forum tersebut mengusung tema “Penguatan Tata Kelola, Pemanfaatan, dan Pengamanan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Jawa Timur”. Kegiatan berlangsung di Ruang Anjasmoro, Kantor Dinas Kominfo Jatim, Rabu (11/11/2026).
Melalui forum ini, pemerintah ingin menyamakan pemahaman dalam pengelolaan DTSEN. Selain itu, koordinasi antardaerah juga menjadi perhatian utama.
Kepala Bidang Data dan Statistik Kominfo Jatim, Imam Fahamsyah, mewakili Kepala Dinas Kominfo Jatim Sherlita Ratna Dewi Agustin. Ia menegaskan pentingnya keselarasan kebijakan dalam pengelolaan data.
Menurut Imam, forum tersebut menjadi ruang koordinasi sekaligus penguatan kapasitas walidata daerah. Pemerintah juga perlu memastikan keamanan dan integrasi data dalam sistem digital.
“Melalui forum ini, kita akan memperkuat pemahaman mengenai kebijakan nasional DTSEN, pemanfaatannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengamanan data, serta sinkronisasi, integrasi, dan interoperabilitas dalam ekosistem pemerintah digital,” ujar Imam.
Perkuat Akurasi Data dan Program Pembangunan
Sebanyak 38 Dinas Kominfo kabupaten/kota mengikuti kegiatan tersebut. Mereka hadir sebagai walidata yang berperan dalam pengelolaan data pemerintahan.
Kominfo Jatim mendorong setiap daerah memahami kewenangan dan tanggung jawabnya. Pemahaman tersebut mencakup pengelolaan database hingga mekanisme pemanfaatannya.
Selain itu, pemerintah daerah perlu membangun tata kelola data yang tertib. Setiap proses juga harus mengedepankan prinsip akuntabilitas.
DTSEN memiliki peran penting dalam mendukung perencanaan pembangunan. Pemerintah dapat menggunakan data tersebut untuk menyusun program yang lebih tepat sasaran.
Dengan data yang akurat, pemerintah dapat mengenali kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Langkah ini juga membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program daerah.
Namun, pemanfaatan database harus berjalan seiring dengan perlindungan informasi. Karena itu, forum turut membahas keamanan data pribadi.
Aspek tersebut menjadi perhatian penting dalam pengembangan pemerintahan digital. Pemerintah perlu menjaga informasi masyarakat agar tidak disalahgunakan.
Lima Narasumber Bahas Kebijakan dan Keamanan DTSEN
Forum Satu Data Jawa Timur menghadirkan lima narasumber dari kementerian dan lembaga pemerintah. Mereka membahas berbagai aspek pengelolaan DTSEN.
Imam Fahamsyah menyampaikan materi mengenai tata kelola, pemanfaatan, dan pengamanan DTSEN di Jawa Timur. Materi ini menjadi pengantar bagi pembahasan berikutnya.
Selanjutnya, Mahfudh Ahmad selaku Manajer Tata Kelola Data Satu Data Indonesia Kementerian PPN/Bappenas memaparkan kebijakan nasional DTSEN. Ia juga membahas arah pemanfaatan data oleh pemerintah daerah.
Sementara itu, Fauzan Hasan membahas penerapan DTSEN dalam pemerintahan daerah. Ia menjabat Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
Pembahasan keamanan data disampaikan Didik Hardiyanto dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Ia menjabat Sandiman Ahli Madya Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah.
Didik mengulas pengamanan DTSEN dalam penyelenggaraan pemerintahan digital. Materi tersebut menekankan pentingnya perlindungan data dalam sistem pemerintahan.
Narasumber terakhir, Ichwanul Muslim, membahas integrasi DTSEN dalam ekosistem pemerintah digital. Ia merupakan Pranata Komputer Muda Direktorat Aplikasi Pemerintah Digital, Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital.
Materinya mencakup sinkronisasi, integrasi, dan interoperabilitas data. Ketiga aspek tersebut mendukung pertukaran informasi antarsistem pemerintahan.
Melalui forum ini, Kominfo Jatim mendorong penguatan tata kelola DTSEN di seluruh daerah. Pemerintah berharap seluruh walidata memiliki pemahaman dan langkah yang selaras.
Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan data secara bertanggung jawab. Upaya tersebut sekaligus mendukung pembangunan yang lebih terarah, terintegrasi, dan tepat sasaran.(*)
Sumber Diskominfo Pemrov Jatim
