JATIMTERBARU.COM, SIDOARJO – Penerimaan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp1,513 triliun hingga November 2026. Angka tersebut setara 84,34 persen dari target tahun ini sebesar Rp1,794 triliun.
Capaian itu memperlihatkan besarnya kontribusi masyarakat dan pelaku usaha dalam mendukung keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo pun memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang konsisten memenuhi kewajibannya.
Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan, pajak daerah memegang peran penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan. Kontribusinya mencapai sekitar 63–65 persen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekitar 36 persen dari total pendapatan daerah.
Menurutnya, penerimaan pajak menjadi salah satu sumber utama pembiayaan berbagai program pemerintah. Mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga penyediaan fasilitas umum.
“Pajak daerah merupakan tulang punggung pembangunan. Pembangunan jalan, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai bantuan kepada masyarakat bersumber dari pajak yang kita hasilkan bersama,” ujar Subandi saat menghadiri kegiatan Bulan Panutan Wajib Pajak Tahun 2026 di Fave Hotel Sidoarjo, Kamis (12/11/2026).
Subandi Dorong Optimalisasi Potensi Pajak
Subandi mengapresiasi masyarakat dan pelaku usaha yang telah menjalankan kewajiban perpajakan. Ia menilai kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting dalam menjaga kemampuan fiskal daerah.
Karena itu, Pemkab Sidoarjo terus mendorong peningkatan PAD melalui optimalisasi potensi pajak. Salah satu langkah yang mendapat perhatian ialah digitalisasi layanan perpajakan.
Sistem digital diharapkan mempermudah masyarakat mengakses layanan sekaligus melakukan pembayaran pajak. Dengan pelayanan yang semakin praktis, pemerintah optimistis kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terus meningkat.
“Terima kasih kepada seluruh wajib pajak yang telah berkontribusi. Kesadaran dan kepatuhan membayar pajak harus terus ditingkatkan karena manfaatnya kembali kepada masyarakat melalui pembangunan,” tegasnya.
Realisasi Pajak Masih Perlu Dikejar Rp281 Miliar
Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, Yudhi Iriyanto, menjelaskan bahwa Bulan Panutan Wajib Pajak menjadi momentum untuk mengapresiasi kontribusi masyarakat dan para pemangku kepentingan.
Berdasarkan catatan BPPD, penerimaan pajak hingga November mencapai Rp1,513 triliun atau 84,34 persen dari target Rp1,794 triliun. Artinya, pemerintah daerah masih perlu mengejar sekitar Rp281 miliar hingga akhir tahun anggaran 2026.
Sejumlah sektor pajak menunjukkan perkembangan positif. Pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran masing-masing telah mencapai kisaran 87–92 persen dari target.
Yudhi menilai, capaian tersebut tidak terlepas dari meningkatnya partisipasi masyarakat dan mitra usaha. Pemahaman mengenai fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan juga terus berkembang.
“Kami berharap masyarakat semakin memahami pentingnya pajak bagi pembangunan. Peningkatan kepatuhan ini menunjukkan bahwa peran aktif masyarakat dan mitra usaha terhadap fungsi pajak mulai terbuka,” jelasnya.
Pemkab Beri Penghargaan dalam 12 Kategori
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Pemkab Sidoarjo memberikan penghargaan kepada wajib pajak panutan. Pemerintah menetapkan 62 penerima dalam 12 kategori sebagai bentuk apresiasi atas kepatuhan dan kontribusi mereka.
Penghargaan mencakup instansi pemerintah, lembaga, badan usaha, hingga wajib pajak perorangan. Kategorinya meliputi pajak reklame, pajak parkir, pajak air tanah, serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor perhotelan, makanan dan minuman, serta tenaga listrik.
Pemkab juga memberikan penghargaan untuk kategori Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Penerimanya berasal dari kalangan notaris dan wajib pajak orang pribadi.
Sementara itu, apresiasi untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mencakup badan usaha, wajib pajak perorangan, dan desa panutan.
Pemkab turut memberikan penghargaan atas kepatuhan pembayaran opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dalam kategori ini, pemerintah juga menggelar undian bagi wajib pajak patuh dengan menetapkan satu pemenang dari setiap kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.
Yudhi menjelaskan, BPPD menggunakan tiga aspek utama dalam menentukan wajib pajak panutan. Ketiganya meliputi kepatuhan, ketepatan, dan kedisiplinan dalam membayar pajak sesuai batas waktu.
Ia juga mengapresiasi dukungan unsur pemerintah, BUMN, lembaga profesi, dan mitra usaha. Kolaborasi tersebut membantu memperkuat pelayanan, memperluas kanal pembayaran, serta meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pemungutan pajak daerah.
BPPD Perkenalkan Maskot Si Pajo
Pada kesempatan yang sama, BPPD memperkenalkan Si Pajo atau Si Pajak Sidoarjo sebagai karakter yang merepresentasikan semangat perpajakan daerah.
BPPD memilih semut sebagai visual utama maskot tersebut. Hewan ini melambangkan kekompakan, kerja sama, dan semangat gotong royong dalam mencapai tujuan bersama.
Melalui berbagai upaya tersebut, Pemkab Sidoarjo berharap kesadaran membayar pajak semakin menguat. Pemerintah juga ingin menjaga partisipasi masyarakat agar penerimaan daerah terus mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
