JATIMTERBARU.COM, SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo tetap mempertahankan kawasan Alun-Alun Sidoarjo sebagai lokasi utama kegiatan Car Free Day (CFD). Kebijakan ini bertujuan menjaga ketertiban aktivitas masyarakat sekaligus mengantisipasi kemacetan apabila kegiatan berlangsung di sejumlah titik secara bersamaan.
Keputusan tersebut kembali ditegaskan Bupati Sidoarjo Subandi saat menerima aspirasi Gerakan Aspirasi Masyarakat Pagerwojo di Pendopo Delta Wibawa, Jumat (13/11/2026).
Kelompok masyarakat tersebut mengusulkan penyelenggaraan CFD di kawasan Jalan Pagerwojo. Namun, Subandi menilai pemerintah perlu mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap mobilitas dan kepentingan masyarakat secara menyeluruh.
Menurutnya, penambahan lokasi CFD berpotensi memicu kepadatan lalu lintas apabila pemerintah tidak mengatur aktivitas masyarakat secara matang.
“Penyelenggaraan CFD di banyak titik harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kepentingan masyarakat secara luas. Kalau CFD dibuka di banyak tempat, khawatirnya nanti justru crowded,” kata Subandi.
Pemkab Fokus Benahi Penataan Pedagang
Meski mempertahankan satu lokasi utama, Subandi memastikan kebijakan tersebut tidak membatasi peluang ekonomi masyarakat. Pemkab Sidoarjo tetap membuka kesempatan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pedagang kaki lima (PKL), terutama warga setempat, untuk meramaikan aktivitas perdagangan di kawasan CFD.
Namun, pemerintah ingin membenahi tata kelola perdagangan agar lebih tertib dan memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi pedagang.
Salah satu perhatian Subandi menyangkut besaran iuran mingguan yang harus pedagang keluarkan. Ia meminta pengelola meninjau kembali pungutan tersebut agar tidak membebani pelaku usaha kecil.
“Ayo kita bersama-sama menata CFD yang ada di Alun-alun ini, termasuk iuran per minggunya kita benahi agar tidak memberatkan pedagang. Karena kan mereka ini berjualan, kasihan kalau tarikannya mahal,” ujarnya.
Subandi berharap penataan tersebut mampu menciptakan suasana perdagangan yang lebih kondusif. Dengan begitu, pedagang bisa menjalankan usaha secara nyaman, sementara pengunjung tetap leluasa menikmati ruang publik.
Kecamatan Tetap Bisa Gelar Kegiatan Serupa
Di luar kebijakan pemusatan CFD di Alun-Alun Sidoarjo, Subandi tidak menutup peluang penyelenggaraan kegiatan serupa di tingkat kecamatan.
Menurutnya, setiap kecamatan dapat menggelar kegiatan masyarakat dengan memperhatikan kesiapan lokasi dan ketentuan yang berlaku.
Pemerintah juga meminta penyelenggara berkoordinasi dengan camat serta kapolsek setempat. Selain itu, kegiatan harus mengantongi izin dan tidak mengganggu fungsi fasilitas maupun pelayanan publik di lingkungan kecamatan.
“Saya izinkan apabila tidak mengganggu fasilitas yang ada di kecamatan. Tetap koordinasi dengan camat dan kapolsek setempat, termasuk terkait perizinannya,” tegas Subandi.
Melalui kebijakan tersebut, Pemkab Sidoarjo ingin menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat, kelancaran lalu lintas, dan peluang ekonomi pedagang.
Penataan CFD diharapkan tidak sekadar menjadi agenda olahraga dan rekreasi mingguan. Lebih dari itu, kegiatan tersebut perlu menghadirkan ruang publik yang tertib, nyaman, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Sidoarjo.
