JATIMTERBARU.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dalam membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan informasi, sementara badan publik wajib memberikan pelayanan secara terbuka.
Dudung menyampaikan hal tersebut dalam Uji Publik Keterbukaan Informasi Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (11/11/2026). Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan seluruh badan publik agar menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Keterbukaan informasi publik merupakan hak masyarakat sekaligus kewajiban badan publik dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” ujar Menko Polkam.
Perkuat Pelayanan dan Akses Informasi
Dudung menjelaskan, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi. Langkah tersebut mencakup penyediaan layanan secara profesional dan proporsional.
Selain itu, Kemenko Polkam memperluas penyampaian informasi mengenai program dan kegiatan kementerian. Masyarakat dapat mengikuti agenda pemerintah, perkembangan program, hingga hasil pelaksanaan berbagai kegiatan.
Kemenko Polkam juga membuka ruang komunikasi dua arah. Melalui kanal pengaduan, media sosial, surat elektronik, dan situs resmi PPID di ppid.polkam.go.id, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, kritik, serta saran.
Dudung menilai masukan masyarakat berperan penting dalam meningkatkan kualitas kebijakan. Karena itu, kementerian menindaklanjuti berbagai aspirasi melalui koordinasi internal, rapat, maupun konferensi pers sesuai kebutuhan.
Sinkronisasi Data Penanganan Karhutla
Selanjutnya, Dudung mencontohkan penerapan keterbukaan informasi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Untuk mendukung langkah tersebut, Kemenko Polkam mengoptimalkan peran Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla.
Melalui desk koordinasi itu, kementerian memperkuat kerja sama dan menyelaraskan data antarkementerian serta lembaga. Pemerintah juga mengembangkan mekanisme satu data agar seluruh instansi menggunakan acuan informasi yang sama.
Dengan demikian, pemerintah dapat meminimalkan perbedaan data saat menyampaikan perkembangan penanganan karhutla kepada masyarakat.
“Guna memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, informasi tersebut disampaikan secara berkala melalui konferensi pers sebagai wujud keterbukaan pemerintah kepada masyarakat,” terang Menko Polkam.
Dorong Transparansi dan Kepercayaan Publik
Ke depan, Kemenko Polkam akan terus memperkuat sistem pengelolaan informasi yang terintegrasi. Selain itu, kementerian mendorong berbagai inovasi pelayanan agar masyarakat semakin mudah mengakses informasi.
Dudung menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan hanya tanggung jawab satu kementerian. Oleh karena itu, seluruh kementerian dan lembaga perlu meningkatkan kualitas pelayanan informasi sesuai tugas masing-masing.
Di sisi lain, kolaborasi lintas instansi juga berperan penting dalam membangun komunikasi pemerintah yang responsif. Melalui kerja sama tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Rangkaian Uji Publik Keterbukaan Informasi Tahun 2026 kemudian berlanjut dengan pemaparan kinerja keterbukaan informasi Kemenko Polkam. Pada sesi tersebut, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi sekaligus Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Brigjen TNI Honi Havana, menyampaikan materi.
Melalui evaluasi ini, Kemenko Polkam terus mendorong perbaikan tata kelola informasi publik. Dengan begitu, transparansi pemerintahan semakin kuat dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara terus meningkat.
Sumber Humas Kemenko Polkam RI
