JATIMTERBARU.COM, JAKARTA – Dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah oknum pejabat tinggi Polri memasuki tahap pendalaman serius. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memastikan Bareskrim Polri terus mengusut perkara tersebut hingga seluruh fakta hukum terungkap.
Ia menekankan pentingnya profesionalitas penyidik dalam menangani kasus yang menyentuh persoalan privasi, keamanan informasi, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Komitmen itu disampaikan Suyudi seusai mengikuti Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam forum tersebut, Komisi III DPR RI menyatakan dukungan terhadap langkah Polri mengungkap dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping), akses ilegal (illegal access), hingga tindak pidana makar. Dukungan tersebut sekaligus memperkuat dorongan agar penyidik menuntaskan perkara secara transparan dan akuntabel.
“Pada prinsipnya, para pimpinan Komisi III dan anggota memberikan dukungan kepada kami, Polri, kepada para penyidik Bareskrim Polri, dalam mengungkap kasus illegal access, illegal tapping, dan juga tindak pidana makar,” ujar Suyudi.
Empat Oknum Pejabat Polri Masuk Pendalaman
Salah satu fokus penyidikan mengarah pada dugaan keterlibatan empat oknum pejabat tinggi Polri. Penyidik mendalami peran masing-masing pihak yang berinisial LSP, AN, EH, dan SU.
Perkara ini mendapat perhatian luas karena dugaan penyadapan tanpa hak juga menyasar pejabat negara, tokoh politik, serta sejumlah elemen masyarakat.
Situasi tersebut membuat pengusutan kasus tidak sekadar berkaitan dengan penegakan hukum. Lebih jauh, perkara ini menyangkut perlindungan privasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga negara.
Kapolri meminta penyidik mengedepankan fakta serta alat bukti dalam setiap tahapan pemeriksaan. Dengan demikian, proses hukum dapat berjalan objektif tanpa mengabaikan hak setiap pihak.
Suyudi juga mengakui bahwa perkara tersebut memunculkan keresahan di berbagai kalangan. Perhatian Presiden RI, jajaran pemerintahan, tokoh politik, hingga masyarakat menjadi alasan penting bagi Polri untuk mengoptimalkan penanganan kasus.
“Untuk itu, Polri akan terus melakukan upaya yang optimal dalam menjawab apa yang menjadi keresahan masyarakat. Ini juga menjadi keresahan pimpinan negara, Bapak Presiden dan jajaran, serta tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh masyarakat yang dalam hal ini menjadi korban penyadapan secara ilegal,” ungkapnya.
Penyidik Telusuri Dugaan Penghapusan Dokumen Elektronik
Selain penyadapan dan akses ilegal, penyidikan juga mencakup dugaan penghapusan dokumen elektronik. Polri memaparkan perkembangan penanganan sejumlah dugaan tindak pidana tersebut dalam rapat bersama Komisi III DPR RI.
Di sisi lain, Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar. Laporan itu menyoroti dugaan tindakan turut serta, perbuatan bersama-sama, hingga permufakatan jahat untuk melakukan makar.
Melalui rangkaian penyidikan tersebut, Bareskrim berupaya mengungkap hubungan antarkejadian sekaligus memetakan peran setiap pihak. Penyidik juga perlu memastikan setiap dugaan memiliki landasan bukti yang memadai.
Langkah tersebut menjadi bagian penting untuk menjaga objektivitas penanganan perkara. Polri menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan berdasarkan ketentuan yang berlaku, bukan tekanan maupun asumsi.
Kapolri Minta Publik Beri Ruang kepada Penyidik
Di tengah tingginya perhatian masyarakat, Suyudi meminta publik memberi kesempatan kepada penyidik untuk menyelesaikan seluruh tahapan pengusutan.
Menurutnya, kehati-hatian menjadi kunci agar Bareskrim mampu mengungkap perkara secara menyeluruh. Polri juga berkomitmen menyampaikan hasil penanganan kasus sesuai perkembangan proses hukum.
“Berikan kami waktu untuk bisa menuntaskan dan menjawab ini semua kepada masyarakat,” tegas Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.
Kapolri berharap penyidikan tersebut dapat menjawab keresahan publik sekaligus memberikan kepastian hukum. Karena itu, Polri memastikan penanganan perkara tetap mengedepankan profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.(*)
