JATIMTERBARU.COM, SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus mematangkan pengembangan destinasi ekowisata mangrove di kawasan pesisir timur. Tahap awal pembangunan akan menyasar Desa Tambak Cemandi dan Desa Gisik Cemandi, Kecamatan Sedati.
Selain mengembangkan potensi wisata alam, Pemkab Sidoarjo juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendukung. Salah satunya melalui rencana peningkatan jalan utama sepanjang 2,5 kilometer dengan lebar mencapai 25 meter.
Jalur tersebut akan menunjang mobilitas masyarakat sekaligus mempermudah wisatawan menuju kawasan mangrove. Dalam jangka panjang, pemerintah daerah juga berencana memperluas pengembangan destinasi itu hingga pesisir selatan Kabupaten Sidoarjo.
Namun, rencana tersebut membutuhkan koordinasi lintas instansi. Sebab, sebagian lahan yang masuk dalam rencana pembangunan jalan merupakan aset TNI Angkatan Laut (TNI AL) di bawah pengelolaan Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) V Surabaya.
Pemkab Sidoarjo Koordinasi dengan Kodaeral V
Untuk membahas pemanfaatan lahan tersebut, jajaran Pemkab Sidoarjo mengunjungi Markas Kodaeral V Surabaya, Kamis (12/11/2026).
Rombongan dipimpin Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim CKTR) Sidoarjo M. Bachruni Aryawan. Turut mendampingi Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Rudi Setiawan, Kepala Dinas PU Bina Marga dan SDA M. Makhmud, serta Kepala Dinas Perikanan Muhammad Yunan Khoiron.
Asisten Logistik (Aslog) Kodaeral V Kolonel Laut (T) Sulastono bersama Kepala Dinas Fasilitas Pangkalan (Kadisfaslan) Kodaeral V Kolonel Laut (T) Harry Prasetyo menerima rombongan tersebut.
Bachruni mengungkapkan, Pemkab Sidoarjo membutuhkan sekitar 4.505 meter persegi lahan milik TNI AL untuk mendukung pembangunan akses jalan menuju kawasan wisata mangrove.
“Rencana kebutuhan lahan milik TNI AL untuk akses jalan menuju kawasan wisata mangrove sekitar 4.505 meter persegi,” ujar Bachruni seusai koordinasi dengan jajaran Kodaeral V Surabaya.
Menurutnya, pembangunan akses jalan menjadi bagian penting dalam menyiapkan kawasan wisata pesisir. Karena itu, Pemkab Sidoarjo perlu segera memperoleh kejelasan mengenai mekanisme pemanfaatan aset tersebut.
Tiga Alternatif Pemanfaatan Lahan
Dalam pembahasan itu, Bachruni menyebut tiga alternatif yang dapat menjadi pertimbangan Pemkab Sidoarjo. Ketiganya meliputi tukar-menukar atau tukar guling, hibah, dan pinjam pakai.
Setiap alternatif memiliki konsekuensi serta persyaratan berbeda. Pemerintah daerah harus mengikuti ketentuan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sebelum menentukan skema yang paling sesuai.
Melalui mekanisme tukar guling, Pemkab Sidoarjo harus menyiapkan lahan pengganti dengan nilai minimal setara aset TNI AL yang akan digunakan. Skema ini memungkinkan kedua pihak melakukan pertukaran aset sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, mekanisme hibah memungkinkan pengalihan kepemilikan aset tanpa kompensasi. Namun, proses tersebut tetap membutuhkan pemenuhan persyaratan dan persetujuan dari pihak berwenang.
Adapun skema pinjam pakai dapat menjadi alternatif apabila pemerintah daerah hanya membutuhkan hak penggunaan lahan tanpa mengubah kepemilikannya. Pelaksanaannya juga harus mengikuti prosedur pengelolaan aset negara.
Menunggu Persetujuan Mabes TNI AL
Bachruni menegaskan, Kodaeral V Surabaya tidak dapat mengambil keputusan akhir terkait permohonan pemanfaatan lahan tersebut. Jajaran Kodaeral terlebih dahulu akan melakukan kajian teknis sebelum meneruskan usulan kepada Mabes TNI AL dan Mabes TNI.
“Permohonan Pemkab Sidoarjo nanti dikaji secara teknis oleh Kodaeral V, lalu diteruskan ke Mabes TNI AL dan Mabes TNI untuk mendapatkan izin pemanfaatannya,” jelasnya.
Dengan demikian, Pemkab Sidoarjo masih harus menempuh tahapan administrasi dan koordinasi sebelum merealisasikan pembangunan jalan.
Pemkab berharap proses tersebut berjalan lancar sehingga rencana peningkatan akses sepanjang 2,5 kilometer segera memasuki tahap berikutnya.
Pengembangan wisata mangrove ini diharapkan mampu memperkuat potensi pariwisata pesisir Sidoarjo. Selain menawarkan destinasi berbasis lingkungan, kawasan tersebut juga berpeluang membuka ruang pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat pesisir.
