JATIMTERBARU.COM, KOTA BATU – Perselisihan agraria terkait proyek jalan tembus Songgoriti menuju Pondok Pesantren Al-Izzah, Kota Batu, berbuntut panjang. Didampingi tim kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Indonesia (LBH-RI), Suwondo selaku pemilik lahan asal melakukan aksi pemblokadean fisik di atas badan jalan beraspal tersebut.
Langkah tegas tersebut diambil Suwondo setelah janji kompensasi dan pemecahan sertifikat tanah yang digagas dalam program pembangunan akses jalan Pemkot Batu tak kunjung menemui titik terang.
Berdasarkan penelusuran tim redaksi di lapangan, proyek infrastruktur jalan tembus tersebut sebelumnya disinyalir dikerjakan dan diaspal menggunakan alokasi anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Batu.
Namun, fakta yuridis di lapangan menunjukkan bahwa status sertifikat kepemilikan bidang tanah seluas kurang lebih 350 meter persegi tersebut sampai saat ini masih tercatat sah atas nama penduduk/masyarakat (belum ada proses pelepasan hak atau ganti rugi yang tuntas).
Suparmin, S.H., M.H., selaku kuasa hukum Pak Wondo dari LBH-RI, mengungkapkan bahwa persoalan ini bermula dari musyawarah bertahun-tahun lalu yang difasilitasi oleh kelurahan.
Saat itu, warga diminta menyerahkan sebagian lahannya untuk mendukung program akses jalan tembus Pemkot Batu dengan janji sertifikasi lahan warga serta kompensasi tukar ganti tanah.
“Klien kami berpartisipasi karena niat baik mendukung program pemerintah. Namun kenyataannya, perjanjian tertulis tukar ganti lahan dengan pihak yayasan Al-Izzah yang dibuat tahun 2024 selalu dipersulit saat proses pemecahan sertifikat,” tegas Suparmin, Jumat (6/11/2026).
Akibat tidak adanya kejelasan administrasi tersebut, Suwondo memutuskan untuk membatalkan kesepakatan dengan pihak yayasan dan memilih mengambil alih kembali hak atas tanahnya melalui aksi blokade fisik di lokasi.
Merujuk pada riwayat transaksi jual beli di kawasan sekitar, kerugian materiil yang dialami kliennya akibat penggunaan lahan seluas kurang lebih 350 meter persegi tersebut ditaksir mencapai angka Rp2,5 miliar.
Sebelum mengambil langkah penguasaan fisik di lapangan, pihak kuasa hukum telah melayangkan surat somasi sebanyak tiga kali kepada Pemkot Batu.
Pihak Pemkot sempat merespons dengan mengundang perwakilan hukum untuk audiensi di ruang Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batu yang dihadiri oleh Bagian Hukum, Lurah Songgokerto, Kades Sumberrejo, serta perwakilan kecamatan.
Kendati sempat dijanjikan penyelesaian dalam kurun waktu satu minggu dalam pertemuan tersebut, pihak kuasa hukum menilai Pemkot Batu terkesan menutup mata setelah mengetahui bahwa status hukum tanah tersebut secara de jure masih mutlak milik warga.
“Bagaimana bisa Pemkot menggelontorkan anggaran puluhan miliar rupiah dari APBD untuk membangun infrastruktur di atas tanah yang status hukumnya masih milik privat masyarakat? Ini patut dipertanyakan efektivitas dan prosedur pembebasan lahannya,” tegas Suparmin.
Terpisah, pihak Manajemen Ma’had Al-Izzah yang dihubungi awak media (6/11/2026) via pesan singkat untuk konfirmasi terkait aksi blokade badan jalan tembus Songgoriti–Al-Izzah oleh warga tersebut hingga berita ini diturunkan masih belum memberikan tanggapan resmi.
Tim redaksi masih terus berupaya meminta konfirmasi, tanggapan resmi, serta hak jawab dari pihak Pemerintah Kota Batu, dalam hal ini Dinas PUPR dan Sekretaris Daerah guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang dan objektif pada laporan selanjutnya.
