JATIMTERBARU.COM, MALANG – Sosialisasi Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dengan fitur online payment di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, yang berlangsung di Rayz UMM Hotel dibuka secara langsung oleh Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, M.M pada Jum’at (19/6/2026).
Dalam arahannya, Bupati Malang menegaskan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan daerah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, serta meminimalisasi potensi kebocoran anggaran.
Bupati Sanusi menyebut bahwa dari total 71 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Malang, baru 24 SKPD yang telah mengimplementasikan penggunaan KKPD.
Menindaklanjuti hal tersebut, Bupati Malang mengeluarkan instruksi tegas agar seluruh SKPD mulai menerapkan KKPD paling lambat pada akhir Juni 2026.
“Saya perintahkan mulai hari ini semuanya harus menggunakan KKPD agar pengelolaan keuangan lebih efektif, transparan, serta mengurangi potensi kebocoran,” tegas Bupati Malang.
Bahkan, dalam mendukung percepatan implementasi tersebut, Bupati Malang juga meminta optimalisasi kerja sama dengan Bank Jatim dan Bank Mandiri guna mempermudah proses penerapan KKPD di seluruh perangkat daerah.
Selain menyoroti digitalisasi keuangan, Bupati Malang turut memaparkan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan sektor pariwisata.
Salah satunya dengan mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia agar pengelolaan kawasan pantai di wilayah selatan Kabupaten Malang dapat diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten Malang, mengingat saat ini sebagian besar masih berada di bawah kewenangan Perhutani.
“Daerah harus mampu mengembangkan potensi wisata pantai agar perekonomian masyarakat semakin tumbuh. Saat ini pembangunan akses jalan menuju destinasi wisata juga masih terkendala status lahan,” jelasnya.
Terlebih, Bupati Malang juga memberikan penekanan serius terkait pentingnya menjaga integritas dalam tata kelola pemerintahan.
Bupati Sanusi menilai bahwa raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah jaminan sebuah daerah terbebas dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) apabila integritas aparatur tidak dijaga dengan baik.
Bupati Malang juga menyoroti sejumlah tantangan pembangunan daerah yang masih harus menjadi perhatian bersama, di antaranya angka stunting yang masih berada pada kisaran 19 persen dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5 persen.
Oleh sebab itu, Bupati Malang meminta seluruh kepala perangkat daerah agar lebih aktif, inovatif, dan menghadirkan berbagai terobosan dalam mewujudkan target pembangunan daerah.
“Jangan ada kepala dinas yang hanya menunggu. Harus ada kreativitas dan inovasi dalam mencapai target program. Pegawai yang berprestasi harus diberikan penghargaan, sedangkan yang tidak mencapai target maupun melanggar aturan akan diberikan sanksi tegas,” tandasnya.(*)
Sumber Prokopim Pemkab Malang
