JATIMTERBARU.COM, MALANG – Rencana integrasi layanan Trans Jatim dengan Terminal Arjosari, Kota Malang, kembali menjadi sorotan. Forum Independen Pengawas Transportasi (FIPT) mendesak Pemerintah Kota Malang mengambil langkah nyata untuk menyatukan layanan transportasi tersebut.
Sekretaris Jenderal FIPT, Roni Agustinus, menilai Terminal Arjosari memiliki posisi penting dalam membangun konektivitas transportasi Malang Raya. Karena itu, keberadaan Trans Jatim Koridor II seharusnya memperkuat fungsi terminal sebagai simpul pergerakan penumpang.
Menurutnya, pemerintah perlu mengutamakan kemudahan masyarakat ketika berpindah moda transportasi. Jangan sampai kebijakan operasional justru membuat penumpang harus menempuh perjalanan tambahan untuk melanjutkan perjalanan.
“Jangan sampai kepentingan masyarakat sebagai pengguna transportasi publik justru berada di urutan belakang. Pemerintah harus menempatkan integrasi layanan sebagai prioritas, bukan membiarkan masyarakat menghadapi kesulitan saat berpindah moda,” tegas Roni.
Ia menilai, kebijakan yang tidak mengarahkan armada Trans Jatim memasuki kawasan Terminal Arjosari perlu dikaji kembali. Sebab, keterhubungan antarmoda menjadi salah satu indikator penting keberhasilan pelayanan transportasi publik.
Dukungan Integrasi Mencapai 76,25 Persen
Dorongan integrasi tersebut juga mendapat penguatan dari data survei mengenai penetapan OD Utama di Terminal Arjosari.
Berdasarkan distribusi 1.200 responden, sebanyak 705 orang atau 58,75 persen menyatakan sangat setuju. Sementara itu, 210 responden atau 17,50 persen menyatakan setuju.
Dengan demikian, total dukungan mencapai 915 responden atau 76,25 persen. Angka tersebut menunjukkan mayoritas responden menginginkan kebijakan yang memperkuat fungsi Terminal Arjosari sebagai simpul transportasi.
Di sisi lain, sebanyak 209 responden atau 17,42 persen menyatakan sangat tidak setuju. Kemudian, 57 responden atau 4,75 persen memilih netral atau ragu-ragu. Adapun 19 responden atau 1,58 persen menyatakan tidak setuju.
Data tersebut memperlihatkan dukungan terhadap integrasi transportasi cukup dominan. Namun, pemerintah tetap perlu memperhatikan kelompok yang belum menyetujui kebijakan tersebut.
Menariknya, faktor kemudahan akses dan keterhubungan antarmoda menjadi alasan utama dukungan responden. Faktor ini mencakup 66,67 persen dari alasan yang tercatat dalam survei.
Arjosari Berpotensi Menjadi Pusat Konektivitas Malang Raya
Roni menjelaskan, Terminal Arjosari memiliki peran strategis karena melayani mobilitas penumpang dari berbagai daerah. Terminal tipe A tersebut juga menjadi salah satu pintu utama perjalanan menuju dan keluar Kota Malang.
Sementara itu, Trans Jatim memperluas jangkauan angkutan massal melalui Koridor II. Layanan ini membuka akses perjalanan dari sejumlah wilayah Kabupaten Malang menuju Kota Malang.
Karena itu, kedua layanan tersebut perlu saling terhubung. Penumpang dari Kepanjen, Gondanglegi, Bululawang, dan wilayah lain yang dilalui Trans Jatim membutuhkan akses lanjutan yang praktis.
Begitu pula masyarakat yang tiba di Arjosari dari luar daerah. Mereka memerlukan pilihan transportasi lanjutan tanpa harus berpindah terlalu jauh atau mengeluarkan biaya tambahan yang tidak perlu.
“Arjosari harus menjadi simpul konektivitas transportasi, bukan sekadar terminal yang terpisah dari perkembangan layanan transportasi modern. Masyarakat membutuhkan kemudahan perjalanan dalam satu sistem yang saling terhubung,” ujar Roni.
Oleh karena itu, pemerintah perlu membahas integrasi Trans Jatim dengan Terminal Arjosari secara serius. Pembahasan tersebut harus melibatkan seluruh pihak yang memiliki kewenangan maupun kepentingan operasional.
Pengguna Didominasi Usia Produktif dan Pekerja
Profil responden juga memperlihatkan besarnya kebutuhan transportasi di kawasan aglomerasi Malang Raya.
Kelompok usia produktif 26–60 tahun mendominasi pengguna transportasi publik dengan persentase mencapai 92,08 persen. Selain itu, sebanyak 66,67 persen responden bekerja di sektor swasta maupun sebagai pegawai negeri sipil (PNS).
Dari aspek wilayah, pengguna asal Kota Malang mencapai 61,92 persen. Kemudian, 20,67 persen berasal dari luar daerah, seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Pasuruan. Sementara itu, pengguna dari Kabupaten Malang mencapai 15,83 persen.
Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa mobilitas di Terminal Arjosari tidak hanya melayani kebutuhan warga Kota Malang. Terminal ini juga mendukung perjalanan masyarakat lintas daerah.
Fakta lainnya, sebanyak 36,50 persen responden masih mengandalkan kendaraan pribadi dan memanfaatkan fasilitas parkir di sekitar terminal atau skema Park and Ride.
Kondisi tersebut membuka peluang bagi Trans Jatim untuk menarik lebih banyak pengguna kendaraan pribadi. Dengan akses bus yang langsung menjangkau kawasan terminal, masyarakat memiliki alternatif perjalanan yang lebih terintegrasi.
Namun, pemerintah tetap perlu memastikan jadwal, titik pemberhentian, dan kemudahan perpindahan moda berjalan selaras. Dengan begitu, integrasi tidak berhenti pada penyediaan fasilitas, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi penumpang.
Perlindungan Pengemudi Angkot Tetap Harus Diperhatikan
Di tengah dorongan memperkuat transportasi massal, Roni mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan keberadaan angkutan kota.
Para pengemudi angkot menggantungkan penghasilan dari sektor transportasi. Karena itu, pemerintah perlu menjaga keberlanjutan usaha mereka sekaligus memberikan kepastian mengenai peran angkutan lokal.
Meski demikian, perlindungan terhadap pengemudi angkot tidak boleh menghambat pengembangan transportasi publik. Pemerintah justru perlu merancang pembagian fungsi yang saling mendukung.
“Persoalannya bukan mempertentangkan Trans Jatim dengan angkutan kota. Keduanya harus mendapat ruang dalam sistem transportasi yang terintegrasi. Pemerintah perlu menyiapkan solusi agar pengemudi angkot tetap memiliki peluang usaha,” jelasnya.
Salah satu langkah yang dapat pemerintah kaji ialah menjadikan angkutan kota sebagai penghubung dari kawasan permukiman menuju halte atau terminal utama.
Melalui pola tersebut, Trans Jatim dapat melayani perjalanan antarkawasan. Sementara itu, angkutan lokal tetap memiliki peran penting dalam menjangkau wilayah yang belum terlayani bus antarkota.
Dengan demikian, integrasi transportasi dapat membuka peluang kerja sama sekaligus menjaga keberlangsungan ekonomi para pengemudi.
Pemkot Malang Diminta Memimpin Koordinasi
Roni menilai Pemerintah Kota Malang harus mengambil inisiatif dalam menyelesaikan persoalan konektivitas tersebut. Wali Kota Malang perlu membangun komunikasi lintas instansi agar pembahasan tidak berhenti pada perbedaan kewenangan.
Ia mendorong wali kota mengajak Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), pengelola Terminal Arjosari, serta paguyuban angkutan umum untuk duduk bersama.
Koordinasi itu perlu membahas aspek teknis dan operasional. Salah satu alternatif yang dapat dikaji ialah pemanfaatan fasilitas Terminal Tipe C di kawasan Arjosari.
“Wali Kota Malang harus berani mengambil inisiatif. Jangan hanya menunggu keputusan dari pihak lain. Pemerintah kota perlu mempertemukan seluruh pemangku kepentingan untuk mencari solusi yang mengutamakan kebutuhan penumpang,” ungkap Roni kepada awak media, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, pembahasan lintas kewenangan menjadi langkah penting untuk menemukan solusi yang realistis. Pemerintah harus mempertimbangkan pengelolaan terminal, operasional bus, kepentingan pengemudi angkot, serta kenyamanan penumpang.
Melalui komunikasi yang terbuka, setiap pihak dapat menyampaikan kepentingannya. Selanjutnya, pemerintah bisa merumuskan pola integrasi tanpa mengorbankan kelompok yang selama ini bergantung pada layanan transportasi konvensional.
Kepentingan Penumpang Menjadi Tolok Ukur
Roni menegaskan, keberhasilan kebijakan transportasi tidak cukup diukur dari jumlah armada maupun penambahan koridor. Pemerintah juga harus melihat kemudahan masyarakat dalam menggunakan layanan tersebut.
Transportasi publik harus menawarkan akses yang mudah, tarif terjangkau, keamanan, dan konektivitas antarmoda. Seluruh unsur tersebut menentukan minat masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi.
“Ukuran keberhasilan transportasi publik bukan sekadar berapa banyak bus yang beroperasi. Yang paling penting adalah seberapa mudah masyarakat menggunakan layanan tersebut. Jangan sampai atas nama menjaga harmoni transportasi, justru kepentingan penumpang dikorbankan,” tandasnya.
Karena itu, Pemkot Malang perlu segera membuka ruang pembahasan integrasi Trans Jatim dengan Terminal Arjosari. Pemerintah harus menempatkan kebutuhan penumpang sebagai dasar dalam menentukan kebijakan.
Pada akhirnya, konektivitas transportasi Malang Raya membutuhkan kerja sama seluruh pemangku kepentingan. Integrasi Trans Jatim, Terminal Arjosari, dan angkutan kota dapat menjadi langkah penting untuk membangun sistem mobilitas yang lebih efektif, efisien, dan berpihak kepada masyarakat.
