JATIMTERBARU.COM, MALANG — Pembangunan daerah tidak bisa dilepaskan dari kualitas aparatur sipil negara. Tanpa ASN yang kompeten dan berkinerja, kebijakan dan program sehebat apapun akan sulit berdampak.
Pesan itu ditegaskan Kepala Bakorwil Malang, Asep Kusdinar, saat menjadi keynote speaker dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Kepegawaian untuk Peningkatan Kualitas Manajemen ASN, Selasa (11/8/2026).
Rakor yang digelar kolaborasi Bakorwil Malang, BKD Provinsi Jawa Timur, dan Bank Jatim ini dibuka Kepala BKD Provinsi Jatim Indah Wahyuni.
“Membangun ASN, membangun birokrasi, membangun daerah. Ini satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan,” ujar Asep.
Asep menekankan perubahan cara pandang terhadap kinerja ASN. ASN tidak cukup hanya menyelesaikan tugas, tetapi harus memastikan pekerjaannya terukur, akuntabel, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“ASN harus bekerja, bekerja dan bekerja yang berkinerja. Tetapi kinerja yang baik saja tidak cukup. ASN harus bekerja dengan baik dan benar,” tegasnya.
Menurutnya, baik berarti hasil kerja terukur. Sementara benar berarti sesuai ketentuan dan prosedur. Dua hal itu menjadi fondasi akuntabilitas ASN.
Asep juga mengajak ASN melampaui orientasi output. Kinerja harus dilihat dalam tiga tingkatan: output, outcome, dan impact.
1. Output : Hasil langsung dari pekerjaan. ASN dituntut responsif dan tuntas.
2. Outcome : Manfaat yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. “Ukurannya adalah akuntabilitas,” kata Asep.
3. Impact : Perubahan luas yang dirasakan masyarakat. Untuk mencapai ini, program harus _feasible_ atau layak dilaksanakan.
“Jangan hanya mengejar output. Kita harus melihat outcome-nya seperti apa dan impact-nya apa. Ukuran akhirnya adalah manfaat yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Asep menilai tantangan pemerintahan saat ini menuntut ASN yang profesional, adaptif, melek data dan teknologi, memiliki kemampuan memecahkan masalah, serta mampu berkolaborasi.
Karena itu, pengembangan kompetensi harus berbasis kebutuhan organisasi. Selain kepemimpinan, kompetensi digital, komunikasi, inovasi, dan adaptabilitas juga harus diperkuat.
Lebih dari itu, pengelolaan ASN harus bergeser dari administrasi kepegawaian menjadi Human Capital Management berbasis merit.
Mulai dari perencanaan, pengadaan, penempatan, pengembangan karier, kinerja, manajemen talenta, hingga suksesi harus didukung data ASN yang akurat, terintegrasi, dan dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan.
“Tidak ada pekerjaan ASN yang benar-benar berdiri sendiri. Kinerja individu harus terhubung dengan kinerja perangkat daerah, kinerja pemerintah daerah, pembangunan wilayah, hingga kesejahteraan masyarakat,” tutur Asep.
Dalam konteks pembangunan kewilayahan, Asep menyebut persoalan tidak bisa diselesaikan satu institusi. Diperlukan kolaborasi, sinergi, dan orkestrasi antar pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.
“Kolaborasi bukan sekadar melaksanakan kegiatan bersama. Lebih dari itu, kolaborasi harus mampu menyatukan potensi, sumber daya dan kewenangan untuk mencapai tujuan yang sama,” tegasnya.
Di titik ini, Bakorwil Malang memiliki peran strategis sebagai penguat koordinasi kewilayahan melalui fungsi koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi, serta mendorong pertukaran praktik baik antardaerah.
Asep berharap rakor ini menjadi momentum memperkuat komitmen bersama membangun ASN yang tepat, kompeten, berkinerja, berintegritas, dan melayani.
“Ketika kita membangun ASN, sesungguhnya kita sedang membangun birokrasi. Dan ketika kita membangun birokrasi, kita sedang membangun daerah,” pungkasnya.
Penguatan kualitas ASN ini diharapkan mempercepat transformasi manajemen ASN dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah kerja Bakorwil Malang.
Karena birokrasi yang kuat lahir dari sistem yang baik dan ASN yang mampu mengubah pekerjaan menjadi kinerja, kinerja menjadi hasil, dan hasil menjadi manfaat bagi masyarakat.(*)
Sumber Humas Bakorwil III Malang
