JATIMTERBARU.COM, MALANG — Penguatan kualitas aparatur menjadi salah satu kunci dalam membangun birokrasi yang mampu merespons kebutuhan masyarakat. Selain kompetensi, aparatur dituntut memiliki integritas, kemampuan beradaptasi, serta keberanian menghadirkan pembenahan di lingkungan kerja.
Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Dr. Ir. Budiar, M.Si., saat mewakili Bupati Malang membuka Studi Lapangan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I dan V Tahun 2026 di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Senin (28/9) pagi.
Kegiatan tersebut diikuti 62 peserta calon pejabat pengawas dari berbagai instansi dan daerah di Indonesia. Peserta berasal dari sejumlah wilayah, termasuk Papua hingga Kota Kendari. Kabupaten Malang dipilih sebagai lokasi pembelajaran untuk melihat secara langsung berbagai praktik penyelenggaraan pemerintahan, inovasi pelayanan, serta pengelolaan aparatur.
Dalam arahannya, Budiar mengatakan perubahan lingkungan pemerintahan menuntut pemimpin birokrasi memiliki cara berpikir yang terbuka dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.
“Pelayanan publik saat ini tidak cukup hanya mengandalkan aplikasi. Yang paling penting adalah bagaimana sumber daya manusia mampu menguasai teknologi, beradaptasi dengan perubahan, sekaligus memiliki kemampuan mengelola dan mengembangkan talenta yang ada,” ujar Budiar.
Menurutnya, kualitas pelayanan pada akhirnya sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparatur dalam menerjemahkan kebijakan menjadi pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Teknologi harus menjadi alat untuk menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, transparan dan tepat sasaran. Karena itu, transformasi digital harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas SDM aparatur,” tegasnya.
Dalam studi lapangan tersebut, Pemkab Malang memaparkan sejumlah inovasi yang dikembangkan pada berbagai sektor. Peserta tidak hanya mendapatkan gambaran mengenai program, tetapi juga dapat menggali proses, tantangan, serta pendekatan yang digunakan pemerintah daerah dalam menjalankan inovasi tersebut.
Pada sektor pendapatan, peserta diperkenalkan dengan SIPANJI atau Sistem Informasi Pendapatan Daerah Malang yang dikembangkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang. Inovasi tersebut mendukung pengelolaan pajak daerah agar proses pemungutan dapat berlangsung lebih transparan, terintegrasi, dan akuntabel.
Upaya tersebut turut berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang yang telah mencapai sekitar Rp1,2 triliun. Pemerintah Kabupaten Malang menargetkan PAD dapat meningkat hingga Rp1,5 triliun pada tahun mendatang.
Capaian inovasi pemerintahan Kabupaten Malang juga mendapat pengakuan melalui penghargaan Innovative Government Award (IGA) dari Kementerian Dalam Negeri. Pengembangan tata kelola pemerintahan kemudian diperluas pada aspek pengelolaan sumber daya manusia.
BKPSDM Kabupaten Malang memaparkan penerapan Manajemen Talenta sebagai pendekatan untuk memetakan potensi, kualifikasi, dan kompetensi pegawai. Langkah tersebut diarahkan agar penempatan dan pengembangan aparatur dapat dilakukan secara lebih terukur sesuai kapasitas masing-masing.
Pengelolaan kinerja pegawai turut didukung pemanfaatan aplikasi, termasuk iMood. Sistem tersebut menjadi bagian dari upaya melakukan pemetaan serta pemeringkatan kompetensi aparatur sehingga kinerja pegawai dapat dipantau secara lebih terstruktur.
Di bidang administrasi kependudukan, peserta diperkenalkan dengan program “Jebol Anduk” atau Jemput Bola Administrasi Kependudukan. Program ini mendekatkan pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat, terutama agar warga memperoleh akses layanan secara lebih mudah dan cepat.
Sementara itu, sektor pendidikan juga menjadi bagian dari praktik berbasis data yang dipaparkan Pemkab Malang. Data Dapodik dipadukan dengan sejumlah variabel demografis untuk mendukung penempatan tenaga pendidik. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu pemerataan guru sekaligus memperkuat kualitas layanan pendidikan.
Pemkab Malang juga memiliki pusat kendali data terpadu untuk memantau sejumlah persoalan strategis daerah. Informasi yang tersedia digunakan sebagai salah satu bahan dalam menentukan langkah penanganan berbagai persoalan, mulai dari stunting, kemiskinan, hingga Anak Tidak Sekolah (ATS).
Berbagai paparan tersebut kemudian menjadi bahan diskusi bersama peserta. Pertanyaan dan pembahasan berkembang pada sejumlah aspek, termasuk strategi meningkatkan PAD, menjaga integritas aparatur, serta memberikan penghargaan kepada pegawai yang menunjukkan kontribusi terhadap kinerja organisasi.
Salah seorang peserta dari Rutan Kelas IIB Una Kendari, Muhammad Ridwan Aknan, menyampaikan apresiasi terhadap upaya Kabupaten Malang meningkatkan PAD. Ia juga menggali lebih jauh mengenai penerapan integritas dan mekanisme pemberian reward kepada aparatur yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah.
Menutup kegiatan, Budiar mengingatkan peserta agar studi lapangan tidak berhenti sebagai kegiatan pembelajaran. Menurutnya, pengalaman yang diperoleh harus dapat diterjemahkan menjadi gagasan dan langkah perbaikan ketika peserta kembali menjalankan tugas di instansi masing-masing.
“Birokrasi yang baik bukan birokrasi yang paling banyak programnya, melainkan birokrasi yang mampu bekerja lebih efektif dan memberikan manfaat yang semakin nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap pengalaman selama berada di Kabupaten Malang dapat memberikan bekal bagi peserta dalam menjalankan fungsi kepemimpinan sekaligus mendorong perubahan di lingkungan kerja.
“Tiga hal yang kami harapkan bisa dibawa pulang dari Kabupaten Malang, yaitu pengetahuan yang konkret, inspirasi yang dapat diterapkan, serta keberanian untuk melakukan pembenahan pelayanan publik,” pungkasnya.
Kegiatan kemudian ditutup dalam suasana akrab melalui pantun yang disampaikan Sekda Kabupaten Malang. Rangkaian studi lapangan tersebut diharapkan memberikan pengalaman praktis bagi para peserta untuk mengembangkan kepemimpinan yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada manfaat pelayanan kepada masyarakat.
Sumber Prokopim Pemkab Malang
