JATIMTERBARU.COM, MALANG – DPRD Kota Malang memperketat pengawasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD). Langkah ini bertujuan memastikan setiap alokasi anggaran mendukung prioritas pembangunan yang telah disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Siraduhitta, menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu menyusun postur anggaran secara terukur. Setiap program harus memiliki sasaran yang jelas dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Karena itu, DPRD memberi perhatian khusus pada pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, serta penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Ketiga aspek tersebut menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan Kota Malang.
“Hal paling mendasar yang perlu kita perhatikan bersama adalah bagaimana mewujudkan (deliver) capaian yang telah ditargetkan dalam KUA-PPAS. Kita menaruh perhatian besar pada pertumbuhan di berbagai sektor, penurunan TPT, peningkatan pertumbuhan ekonomi hingga mencapai target 6 persen, serta upaya penekanan angka kemiskinan hingga menyentuh angka 3,24 persen,” ujar Amithya seusai pembahasan agenda dewan.
DPRD Soroti Ketepatan Perhitungan Anggaran
Selain mengejar target pembangunan, DPRD juga mengingatkan pentingnya perencanaan pembiayaan yang cermat. Terutama untuk program strategis nasional yang membutuhkan dana pendamping dari pemerintah daerah.
Salah satu program yang menjadi perhatian ialah Local Service Delivery Project (LSDP). Skema pembiayaan melalui penggantian dana (reimbursement) menuntut perhitungan yang matang karena pemerintah daerah perlu menyiapkan anggaran terlebih dahulu sebelum menerima pengembalian dari pemerintah pusat.
Menurut Amithya, pemerintah daerah harus memperhitungkan kebutuhan kas dan jadwal pencairan secara disiplin. Dengan demikian, pelaksanaan program tetap berjalan tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah.
Data Ketenagakerjaan Perlu Lebih Komprehensif
DPRD juga mendorong pembenahan data ketenagakerjaan agar pemerintah memiliki gambaran yang lebih akurat tentang kondisi pasar kerja di Kota Malang.
Amithya menilai, perkembangan pola kerja telah menghadirkan tantangan baru. Pekerja informal, pelaku industri kreatif, hingga tenaga kerja dengan skema Work from Anywhere (WFA) perlu masuk dalam pemetaan yang lebih menyeluruh.
Selama ini, pencatatan konvensional belum tentu mampu menggambarkan seluruh potensi dan dinamika tersebut. Karena itu, dinas terkait perlu membangun basis data terintegrasi untuk mendukung penyusunan kebijakan ketenagakerjaan yang tepat sasaran.
“Kami telah mengimbau dinas pengampu untuk melakukan pemetaan secara menyeluruh. Kita perlu data yang presisi mengenai keberadaan perusahaan di Kota Malang dan sejauh mana kontribusinya terhadap penyerapan putra daerah. Selain itu, potensi pekerjaan modern seperti WFA yang belum terdeteksi juga perlu dipetakan agar pemerintah daerah mengetahui secara rinci persentase warga Malang yang belum terakomodasi di pasar kerja,” lanjutnya.
Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Jadi Perhatian
Pemetaan tersebut juga perlu mengungkap kontribusi perusahaan nasional maupun asing terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Data yang akurat dapat membantu pemerintah menilai sejauh mana pertumbuhan dunia usaha membuka kesempatan kerja bagi warga Kota Malang.
Selain itu, pemerintah perlu mengenali peluang kerja baru yang tumbuh seiring perkembangan teknologi digital. Langkah ini penting agar kebijakan ketenagakerjaan mampu mengikuti perubahan kebutuhan industri dan karakteristik pekerja.
Amithya optimistis, iklim investasi yang kondusif dapat mendorong perkembangan dunia usaha lokal. Namun, pertumbuhan tersebut perlu berjalan seiring dengan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Melalui pengawalan R-APBD dan penguatan basis data pembangunan, DPRD berharap kebijakan anggaran Kota Malang semakin terarah. Dengan begitu, pemerintah dapat mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
