JATIMTERBARU.COM, MALANG – DPRD Kabupaten Malang mendukung rencana Bupati Malang menaikkan insentif bagi guru PAUD, guru swasta, dan tenaga pendidik madrasah. Namun, pemerintah daerah perlu memastikan keakuratan data penerima dan kesiapan anggaran sebelum menjalankan program tersebut.
Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, menilai kenaikan insentif sebagai langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Karena itu, ia mendorong pemerintah menyiapkan mekanisme yang jelas agar program berjalan lancar dan tepat sasaran.
“Pada prinsipnya, saya mendukung apa yang disampaikan Pak Bupati untuk menaikkan insentif itu,” ujar Darmadi, Senin (26/10/2026).
Validasi Data Jadi Langkah Awal
Darmadi meminta pemerintah daerah memprioritaskan pendataan sebelum menentukan penerima insentif. Pemerintah perlu memastikan jumlah guru yang memenuhi kriteria sekaligus memeriksa kelengkapan informasi setiap calon penerima.
Data yang akurat akan membantu pemerintah menghitung kebutuhan anggaran secara tepat. Selain itu, verifikasi yang cermat dapat mencegah kesalahan penyaluran dan memastikan guru yang berhak memperoleh insentif.
Karena itu, instansi terkait perlu menyelaraskan data sebelum pemerintah menetapkan skema kenaikan. Langkah ini juga membantu pemerintah menentukan jumlah penerima dan menghitung kebutuhan pembiayaan secara terukur.
DPRD meminta pemerintah menjalankan tahap persiapan dengan cermat. Dengan begitu, pemerintah dapat mengantisipasi persoalan sebelum memulai penyaluran insentif.
Cegah Kendala Administrasi
Selain memeriksa data, pemerintah perlu memastikan kelengkapan dokumen calon penerima. Darmadi meminta pemerintah mengevaluasi kendala penyaluran pada tahun sebelumnya agar masalah serupa tidak terulang.
Pemerintah dapat mengantisipasi keterlambatan dengan memeriksa persyaratan sejak awal. Setiap instansi juga perlu segera menindaklanjuti kekurangan dokumen agar tidak menghambat proses penyaluran.
“Pendataan dan verifikasi calon penerima menjadi bagian penting dalam persiapan. Dengan begitu, penyaluran insentif diharapkan berjalan lebih lancar dan tidak terkendala persoalan administrasi,” tegasnya.
Darmadi mendorong pemerintah segera menyusun skema pelaksanaan yang terukur. Kejelasan kriteria penerima, mekanisme penyaluran, dan tahapan program akan membantu pemerintah menjalankan kebijakan secara efektif.
Kemampuan APBD Jadi Pertimbangan
Di sisi lain, kondisi keuangan daerah turut menentukan realisasi kenaikan insentif. Darmadi menyoroti proyeksi pengurangan transfer dana dari pemerintah pusat pada 2027 yang berpotensi mempersempit ruang fiskal Kabupaten Malang.
Kondisi tersebut menuntut pemerintah dan DPRD menghitung kebutuhan pembiayaan secara cermat. Perhitungan harus mencakup jumlah penerima, besaran kenaikan, serta kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Darmadi menegaskan bahwa pemerintah perlu menyeimbangkan peningkatan kesejahteraan guru dengan kebutuhan pembiayaan program lainnya. Dengan demikian, kebijakan insentif tetap sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab.
DPRD juga menunggu informasi lebih lanjut mengenai kemungkinan relaksasi anggaran. Jika tersedia ruang fiskal yang memadai, pemerintah dapat mengkaji pelaksanaan program berdasarkan hasil perhitungan dan ketentuan yang berlaku.
Karena itu, pemerintah perlu menggabungkan hasil verifikasi data, pemeriksaan administrasi, dan kajian anggaran sebelum menentukan besaran kenaikan. Langkah ini penting agar kebijakan memiliki dasar yang kuat dan sesuai kemampuan daerah.
Dorong Akses Kesejahteraan Guru Swasta
DPRD Kabupaten Malang juga mendorong guru swasta memperkuat akses terhadap program kesejahteraan dari pemerintah pusat. Salah satu langkah penting ialah memperbarui data guru dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Pemutakhiran data membantu pemerintah mencatat identitas dan status tenaga pendidik secara akurat. Selain itu, data yang tertib dapat membantu guru memenuhi persyaratan untuk mengakses program nasional.
Salah satu program tersebut ialah Tunjangan Profesi Guru (TPG). Namun, guru tetap harus memenuhi kriteria dan ketentuan yang berlaku untuk memperoleh tunjangan tersebut.
Untuk mendukung langkah ini, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat. Kementerian PANRB serta kementerian yang membidangi pendidikan dapat berperan sesuai tugas dan kewenangannya.
Darmadi menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan guru membutuhkan komitmen dan persiapan yang matang. Pemerintah perlu memastikan keakuratan data, kejelasan aturan, dan kecukupan anggaran sebelum menjalankan kebijakan.
Melalui koordinasi lintas instansi dan perencanaan yang terukur, DPRD Kabupaten Malang berharap pemerintah segera menetapkan skema kenaikan insentif yang tepat. Dengan begitu, guru PAUD, guru swasta, dan tenaga pendidik madrasah dapat merasakan manfaat program tanpa mengabaikan kemampuan keuangan daerah.
