JATIMTERBARU.COM MALANG – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat kesiapan menghadapi potensi kekeringan melalui peningkatan koordinasi antarlembaga dan pembenahan tata kelola logistik kebencanaan.
Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan Desk Kekeringan di Jawa Timur dan Penguatan Tata Kelola Pergudangan di Bakorwil III Malang, Selasa (29/9/2026). Forum ini melibatkan BPBD Provinsi Jawa Timur, BPBD kabupaten/kota, serta perangkat daerah terkait untuk memetakan kondisi kekeringan sekaligus memastikan kesiapan dukungan bagi masyarakat terdampak.
Kepala Bakorwil Malang, Asep Kusdinar, mengatakan karakteristik kekeringan berbeda di setiap daerah sehingga penanganannya membutuhkan data yang akurat. Informasi mengenai wilayah terdampak, jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan, kebutuhan air bersih, kondisi sumber air, hingga akses menuju lokasi menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan.
“Desk ini menjadi ruang untuk menyamakan data, melihat kondisi di masing-masing daerah, sekaligus memastikan langkah penanganan dapat dikoordinasikan dengan baik,” ujarnya.
Menurut Asep, kesiapsiagaan harus dibangun sebelum kondisi darurat terjadi. Karena itu, ketersediaan logistik perlu didukung sistem pergudangan yang tertib, mulai dari perencanaan kebutuhan, pencatatan stok, penyimpanan, pemeliharaan, hingga mobilisasi dan distribusi bantuan.
“Ketika bencana terjadi, yang dibutuhkan masyarakat adalah kecepatan. Karena itu, logistik harus sudah siap, datanya jelas, dan mekanisme distribusinya juga harus dipahami bersama,” kata Asep.
Ia menegaskan bahwa gudang logistik bukan sekadar tempat menyimpan bantuan, melainkan bagian dari sistem kesiapsiagaan pemerintah. Pengelolaan yang baik akan memudahkan pemerintah memastikan kebutuhan masyarakat dapat segera dipenuhi ketika keadaan darurat muncul.
Forum tersebut sekaligus menjadi sarana untuk memperoleh gambaran kondisi kekeringan dari masing-masing kabupaten dan kota. Data daerah diperlukan untuk menentukan intervensi sesuai karakteristik wilayah, mengingat penanganan kekeringan turut dipengaruhi faktor geografis, ketersediaan sumber air, sebaran penduduk, serta akses distribusi.
Karena itu, sinergi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BPBD, dan perangkat daerah terkait perlu terus diperkuat agar setiap pihak memahami peran dan dukungan yang diperlukan.
“Kita harus tahu siapa melakukan apa, kapan dilakukan, dan dukungan apa yang dibutuhkan. Dengan begitu, ketika situasi membutuhkan respons cepat, kita tidak lagi memulai dari nol,” jelasnya.
Melalui kegiatan tersebut, Bakorwil Malang mendorong penanggulangan bencana di Jawa Timur dilakukan secara lebih terintegrasi, tidak hanya dalam menghadapi kekeringan tetapi juga melalui sistem logistik yang tertib, akurat, dan responsif.
Kesiapan data, koordinasi, serta ketersediaan logistik diharapkan dapat mempercepat langkah pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat ketika menghadapi situasi darurat.
