JATIMTERBARU.COM, BATU – Kualitas tata kelola pemerintahan tidak hanya bergantung pada kebijakan yang tepat, tetapi juga pada pemahaman hukum dan kompetensi aparatur dalam menjalankan kewenangannya. Penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi langkah penting untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, menegaskan pentingnya aspek tersebut saat menghadiri penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Canmore School Indonesia dan Jimly School of Law and Government (JSLG) di Kota Malang, Rabu (14/10/2026).
Heli menilai pemahaman hukum administrasi memiliki peran strategis dalam mendukung ketepatan pengambilan keputusan. Dengan menguasai ketentuan yang berlaku, aparatur dapat menjalankan tugas secara terukur, menghindari kekeliruan prosedur, dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan sesuai aturan.
“Pemerintahan yang profesional membutuhkan aparatur yang memahami hukum dan mampu menerapkannya secara tepat. Setiap kebijakan harus memiliki landasan yang jelas agar pelaksanaannya berjalan tertib, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Heli Suyanto.
Ia juga menekankan pentingnya naskah akademik dalam penyusunan regulasi. Kajian yang mendalam membantu pemerintah merumuskan produk hukum berdasarkan kebutuhan masyarakat, kondisi faktual, serta pertimbangan yuridis yang kuat.
Menurut Heli, penyusunan kebijakan tidak cukup hanya berorientasi pada kebutuhan jangka pendek. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan dampak, konsistensi aturan, dan kepastian hukum agar kebijakan mampu menjawab persoalan secara berkelanjutan.
Perkuat Kompetensi, Minimalkan Risiko Hukum
Peningkatan kapasitas aparatur menjadi salah satu upaya untuk memperkuat kualitas administrasi pemerintahan. Pendidikan dan pelatihan hukum dapat membantu aparatur memahami batas kewenangan, prosedur administrasi, serta konsekuensi hukum dari setiap keputusan.
“Peningkatan kompetensi harus berjalan secara berkelanjutan. Melalui pendidikan dan pelatihan yang tepat, aparatur dapat meningkatkan ketelitian dalam menjalankan tugas. Pemahaman hukum yang baik juga membantu mencegah kesalahan administrasi dan memperkuat kepercayaan masyarakat,” tambahnya.
Penguatan literasi hukum juga relevan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Pemahaman terhadap regulasi dapat membantu mereka memenuhi kewajiban, melindungi hak, serta menjalankan aktivitas secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku.
Kolaborasi Pendidikan Kembangkan SDM Profesional
Kerja sama Canmore School Indonesia dan JSLG diharapkan memperluas pengembangan kompetensi profesional di berbagai bidang. Fokus kolaborasi tersebut mencakup hukum, perpajakan, akuntansi, serta kepabeanan dan cukai.
Bidang-bidang tersebut membutuhkan tenaga profesional yang tidak hanya menguasai aspek teknis, tetapi juga memahami regulasi dan mampu menerapkannya dalam praktik. Karena itu, kolaborasi pendidikan memiliki peluang untuk menjembatani kebutuhan dunia kerja dengan pengembangan kapasitas SDM.
Sinergi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan dunia usaha juga dapat mendorong pembelajaran yang lebih relevan dengan kebutuhan lapangan. Pendekatan ini diharapkan memperkuat kualitas tenaga profesional sekaligus meningkatkan daya saing.
Bagi Pemerintah Kota Batu, penguatan kompetensi hukum menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang tertib dan bertanggung jawab. Upaya tersebut membutuhkan komitmen berkelanjutan, peningkatan kualitas SDM, serta penerapan aturan secara konsisten dalam setiap proses pengambilan kebijakan.
Sumber Prokopim Pemkot Batu
