JATIMTERBARU.COM, MALANG – Pelayanan Trans Jatim Koridor 2 di Malang Raya mendapat sorotan Forum Independen Pengawas Transportasi (FIPT). Organisasi tersebut mendesak Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Jawa Timur meninjau langsung persoalan akses Terminal Arjosari, kelayakan halte, dan kepastian jadwal bus.
Sekretaris Jenderal FIPT, Roni Agustinus, menilai sejumlah persoalan itu membutuhkan evaluasi menyeluruh. Menurutnya, penyelenggara transportasi publik harus memastikan masyarakat memperoleh layanan yang aman, nyaman, dan mudah diakses.
FIPT juga meminta pemerintah memeriksa kondisi pelayanan secara langsung. Langkah tersebut penting agar evaluasi tidak hanya bertumpu pada laporan administratif, tetapi juga mencerminkan kebutuhan penumpang di lapangan.
Akses Trans Jatim di Terminal Arjosari Jadi Sorotan
Terminal Arjosari memegang peranan penting dalam konektivitas transportasi Malang Raya. Penumpang membutuhkan akses yang mudah ketika berpindah dari bus antarkota atau angkutan kota menuju Trans Jatim.
Namun, FIPT menilai kepastian pelayanan armada di dalam kawasan terminal perlu mendapat perhatian. Akses yang kurang memadai berpotensi menyulitkan penumpang saat melanjutkan perjalanan.
“Layanan transportasi publik harus memudahkan masyarakat, bukan justru menambah kesulitan saat berpindah moda. Karena itu, kepastian pelayanan Trans Jatim di dalam Terminal Arjosari perlu mendapat perhatian serius, terutama dari sisi keselamatan dan kenyamanan penumpang,” tegas Roni.
Ia menilai integrasi antarmoda dapat meningkatkan minat masyarakat menggunakan angkutan umum. Selain mempermudah perpindahan kendaraan, sistem yang terhubung juga membantu penumpang menjangkau tujuan secara lebih praktis.
FIPT Kritik Kelayakan Halte dan Ketidakpastian Jadwal
Persoalan lain yang menjadi perhatian FIPT ialah kondisi halte di sepanjang jalur Koridor 2. Roni menyoroti kebutuhan tempat berteduh, informasi jadwal, serta fasilitas yang mendukung penyandang disabilitas dan lanjut usia.
Menurutnya, pengelola perlu memastikan halte memberikan perlindungan dari panas dan hujan. Informasi perjalanan juga harus mudah diakses agar penumpang dapat memperkirakan waktu keberangkatan tanpa bergantung sepenuhnya pada telepon pintar.
“Penumpang membutuhkan halte yang layak, informasi jadwal yang jelas, serta akses yang memperhatikan kelompok rentan. Pemerintah dan operator perlu memastikan seluruh fasilitas tersebut mendukung pelayanan transportasi yang aman dan nyaman,” ujarnya.
Selain fasilitas halte, FIPT menyoroti ketidakpastian headway atau interval kedatangan bus. Kepadatan lalu lintas dapat memengaruhi waktu tempuh armada dan membuat penumpang menunggu lebih lama.
Kondisi tersebut berpotensi memicu antrean, khususnya pada jam sibuk. Karena itu, FIPT mendorong evaluasi operasional dan penyediaan informasi jadwal yang lebih akurat untuk meningkatkan kepastian perjalanan.
Integrasi dengan Angkot Perlu Memberi Kepastian
FIPT turut meminta pemerintah memperjelas pola integrasi Trans Jatim dengan angkutan kota. Kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan kebutuhan penumpang sekaligus keberlangsungan usaha pengemudi angkot.
Roni mengusulkan pembagian peran yang jelas antara kedua moda transportasi tersebut. Trans Jatim dapat berfungsi sebagai angkutan utama atau trunk, sedangkan angkot menjalankan peran sebagai angkutan pengumpan atau feeder.
“Jangan sampai pengembangan transportasi publik justru mengorbankan pihak lain. Pemerintah perlu merangkul pengemudi angkot melalui skema integrasi yang jelas, sehingga Trans Jatim dan angkutan lokal dapat saling melengkapi,” kata Roni.
Untuk mewujudkan skema tersebut, pemerintah perlu menyusun perencanaan rute, mekanisme operasional, dan pola kerja sama yang terukur. Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati layanan yang saling terhubung tanpa mengabaikan peran angkutan lokal.
Kadishub Jatim Diminta Periksa Kondisi Lapangan
Atas berbagai temuan tersebut, FIPT mendesak Kadishub Jawa Timur meninjau langsung operasional Trans Jatim Koridor 2. Terminal Arjosari dan sejumlah halte di Malang Raya menjadi titik penting dalam evaluasi yang mereka dorong.
Roni menilai kunjungan lapangan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kendala secara lebih akurat. Pejabat terkait juga dapat mendengar langsung keluhan penumpang dan aspirasi pengemudi angkot sebelum menentukan langkah perbaikan.
“Kami meminta Kadishub Provinsi Jawa Timur turun langsung melihat kondisi sebenarnya, bukan hanya menerima laporan di atas kertas. Langkah ini penting untuk memvalidasi persoalan di lapangan, menyerap aspirasi masyarakat dan pengemudi angkot, serta memastikan Standar Pelayanan Minimum benar-benar berjalan,” tandasnya.
FIPT berharap pemerintah menindaklanjuti evaluasi tersebut melalui pembenahan akses terminal, peningkatan fasilitas halte, perbaikan kepastian jadwal, serta penguatan integrasi angkutan umum.
Bagi FIPT, kualitas transportasi publik tidak hanya bergantung pada ketersediaan armada. Kemudahan akses, keselamatan, kenyamanan, dan kepastian pelayanan juga menentukan pengalaman masyarakat saat menggunakan Trans Jatim di Malang Raya.
