JATIMTERBARU.COM, MALANG – Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Malang turun ke jalan pada Rabu (21/10/2027). Mereka menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Kota Malang dan Balai Kota Malang untuk mendesak pemerintah mengutamakan kepentingan serta kesejahteraan rakyat.
Melalui Aliansi Mahasiswa Resah Brawijaya (AMARAH BRAWIJAYA), massa menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan nasional. Mereka menyoroti persoalan ekonomi, ketenagakerjaan, lingkungan, reforma agraria, hingga penegakan hak asasi manusia (HAM).
Mahasiswa juga meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengambil langkah nyata untuk menjawab persoalan masyarakat. Menurut agenda tuntutan yang mereka bawa, perubahan kebijakan perlu menyentuh kebutuhan dasar rakyat dan memperkuat keadilan sosial.
Mahasiswa Soroti Arah Kebijakan Pemerintah
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membentangkan spanduk bertuliskan, “Perbaiki Ekonomi Rakyat! Bangun Persatuan! Lawan Militerisme Oligarki!”
Pesan itu mencerminkan sikap kritis mahasiswa terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik nasional. Mereka mendorong pemerintah memperkuat perlindungan terhadap masyarakat, memperbaiki distribusi kesejahteraan, serta memastikan kebijakan publik berjalan untuk kepentingan rakyat.
AMARAH BRAWIJAYA kemudian merangkum aspirasi mereka ke dalam tujuh tuntutan utama. Selain itu, aliansi tersebut mengajak masyarakat memperkuat konsolidasi melalui pembentukan Komite Rakyat.
Tujuh Tuntutan yang Dibawa Mahasiswa
Pertama, pemulihan lingkungan dan perlindungan korban bencana. Mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional, memulihkan ekosistem yang rusak, mencabut konsesi perusahaan pencemar, serta menjamin pemulihan hak-hak korban bencana.
Kedua, peningkatan kesejahteraan pekerja. Mereka menuntut kenaikan upah, perluasan kesempatan kerja yang layak, serta penghapusan sistem kerja kontrak dan alih daya atau outsourcing.
Ketiga, pelaksanaan reforma agraria. Mahasiswa meminta pemerintah menjalankan reforma agraria secara menyeluruh. Langkah tersebut mereka nilai penting untuk memperluas akses petani dan nelayan terhadap sumber daya agraria sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka.
Keempat, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM. Massa mendesak pemerintah mengurangi tekanan biaya hidup melalui penurunan harga barang kebutuhan sehari-hari dan bahan bakar minyak. Mereka juga meminta pemerintah menekan beban pajak yang ditanggung masyarakat.
Kelima, pembenahan penggunaan APBN. Mahasiswa meminta pemerintah menghentikan pemborosan anggaran negara dan mengoptimalkan belanja publik. Mereka juga mendorong peningkatan alokasi subsidi agar anggaran negara lebih terasa manfaatnya bagi masyarakat.
Keenam, reformasi sektor pertahanan. Dalam tuntutan ini, mahasiswa mendesak pengembalian fungsi utama militer ke barak serta pembubaran Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yon TP).
Ketujuh, penegakan HAM. Mereka menuntut proses hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM dan menolak praktik impunitas yang membuat pelaku terhindar dari pertanggungjawaban hukum.
Dorong Konsolidasi Melalui Komite Rakyat
Di luar tujuh tuntutan tersebut, AMARAH BRAWIJAYA menyerukan pembentukan Komite Rakyat sebagai wadah konsolidasi masyarakat. Aliansi ini mendorong warga membangun kekuatan kolektif untuk memperjuangkan hak, melawan penindasan, dan mengupayakan kesejahteraan bersama.
Seruan itu sekaligus memperluas pesan aksi dari lingkungan kampus ke ruang masyarakat. Mahasiswa mengajak berbagai elemen warga membangun solidaritas dalam menghadapi persoalan sosial, ekonomi, dan ketimpangan.
Aksi damai ini menjadi sarana bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik terhadap arah kebijakan pemerintah. Mereka menempatkan persoalan lingkungan, kesejahteraan pekerja, agraria, pengelolaan anggaran, pertahanan, dan HAM sebagai agenda yang membutuhkan perhatian serius.
Melalui rangkaian tuntutan tersebut, AMARAH BRAWIJAYA mendorong pemerintah menghadirkan kebijakan yang lebih responsif, transparan, dan berkeadilan. Mahasiswa juga menegaskan pentingnya menempatkan kepentingan rakyat sebagai dasar dalam menentukan arah pembangunan nasional.
