JATIMTERBARU.COM, MALANG – Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Gedung DPRD Kota Malang hingga Balai Kota Malang, Rabu (28/10/2026). Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98, massa menyampaikan kritik terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam aksi tersebut, massa menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tekanan ekonomi, persoalan ketenagakerjaan, serta sejumlah kebijakan pemerintah. Mereka juga mendesak pemerintah mengambil langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Mahasiswa Kritik Arah Kebijakan Pemerintah
Ardan, perwakilan Serikat Mahasiswa Indonesia, menyampaikan kritik terhadap arah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam orasinya, ia menilai pemerintah belum menunjukkan keberpihakan yang memadai kepada masyarakat di tengah tekanan ekonomi.
“Prabowo-Gibran, ante kaum modal!” seru Ardan di hadapan massa aksi.
Selain itu, Ardan mempertanyakan efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih dalam menjawab persoalan mendasar masyarakat. Menurutnya, keberadaan program pemerintah perlu mendapat evaluasi apabila belum memberikan manfaat yang dirasakan secara luas.
Ia juga menyoroti penggunaan anggaran negara yang bersumber dari pajak masyarakat. Ardan menilai pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat nyata bagi rakyat, bukan justru memperkuat kepentingan kelompok tertentu.
Kritik tersebut kemudian ia kaitkan dengan peran generasi muda dalam perjalanan bangsa. Ardan mengutip pemikiran sastrawan Pramoedya Ananta Toer untuk mengingatkan pentingnya keterlibatan pemuda dalam mengawal arah kebijakan negara.
“Sejarah Indonesia adalah sejarah angkatan muda. Bila angkatan muda mati rasa, maka terancamlah sejarah Indonesia sendiri,” demikian kutipan yang disampaikan Ardan.
Karhutla Jadi Sorotan, Dampak Lingkungan Mengemuka
Selain persoalan ekonomi dan kebijakan pemerintah, Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu mengangkat isu kebakaran hutan dan lahan melalui pernyataan sikap bertajuk “Bakar Kekuasaan Prabowo-Gibran, Padamkan Api Karhutla”.
Dalam pernyataannya, aliansi menyoroti kebakaran yang menurut mereka telah berlangsung lebih dari tiga bulan di sejumlah wilayah Indonesia. Wilayah yang mereka sebut antara lain Sumatera, Kalimantan, dan Papua.
Aliansi menilai karhutla tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup satwa liar. Selain itu, asap kebakaran berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat di sekitar kawasan terdampak.
Mereka mendesak pemerintah memperkuat penanganan kebakaran sekaligus menindak pihak yang terbukti bertanggung jawab. Bagi aliansi, upaya tersebut harus berjalan seiring dengan pemulihan lingkungan dan perlindungan masyarakat terdampak.
Beban Hidup dan Persoalan Ketenagakerjaan
Di sisi lain, massa aksi menyoroti berbagai persoalan yang dinilai semakin membebani kehidupan masyarakat. Mereka mengangkat isu kenaikan harga kebutuhan pokok, keterbatasan lapangan kerja, rendahnya upah, serta konflik agraria.
Aliansi juga menyoroti mahalnya biaya pendidikan, layanan kesehatan, perumahan, dan energi. Menurut mereka, persoalan tersebut membutuhkan kebijakan yang mampu menjamin akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar.
Karena itu, aliansi mendorong pemerintah melakukan evaluasi kebijakan secara menyeluruh. Mereka juga mengajak berbagai elemen masyarakat memperkuat penyampaian aspirasi melalui gerakan bersama.
Tujuh Tuntutan Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu
Dalam aksi di Malang tersebut, aliansi menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintah.
Pertama, penanganan karhutla. Mereka mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, memulihkan kondisi korban, serta mencabut izin dan menjatuhkan sanksi kepada perusahaan besar yang terbukti bertanggung jawab.
Kedua, penurunan biaya hidup. Aliansi meminta pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok, pajak, serta biaya pendidikan dan kesehatan. Mereka juga mendesak pemerintah menjamin pasokan bahan bakar minyak (BBM) bagi masyarakat.
Ketiga, perbaikan kondisi pekerja. Mereka menuntut penyediaan lapangan kerja yang layak, peningkatan upah, serta penghapusan sistem kerja kontrak dan alih daya.
Keempat, perlindungan petani dan masyarakat miskin. Aliansi mendorong pemerintah memperluas akses tanah, modal, dan teknologi bagi petani, nelayan, serta masyarakat miskin perkotaan.
Kelima, evaluasi program dan anggaran. Mereka meminta pemerintah menghentikan praktik yang mereka sebut sebagai penjarahan anggaran, mengevaluasi program MBG, serta membubarkan Koperasi Desa Merah Putih.
Keenam, reformasi sektor keamanan dan penegakan HAM. Aliansi menuntut pengembalian militer ke barak, pengadilan bagi pelaku pelanggaran HAM berat, serta pembubaran Batalyon Pembangunan atau YonTP.
Ketujuh, penguatan gerakan rakyat. Mereka menyerukan perlawanan terhadap penindasan sebagai upaya memperjuangkan kesejahteraan dan perubahan kebijakan.
Aliansi menegaskan bahwa masyarakat perlu mengawal tuntutan tersebut secara berkelanjutan. Mereka berharap keterlibatan mahasiswa, pekerja, petani, nelayan, dan kelompok masyarakat lainnya dapat memperkuat dorongan perubahan.
Sumpah Pemuda Jadi Momentum Menyuarakan Aspirasi
Bagi Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu, peringatan Hari Sumpah Pemuda menjadi ruang untuk menghidupkan kembali semangat perjuangan generasi muda. Mereka mengaitkan nilai persatuan dan keberanian pemuda dengan berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat saat ini.
Melalui aksi tersebut, aliansi mendesak pemerintahan Prabowo-Gibran memperkuat penanganan karhutla, memperbaiki kesejahteraan pekerja, menjamin akses layanan dasar, serta mengarahkan anggaran negara untuk kepentingan publik.
Aksi di Malang ini sekaligus menjadi sarana bagi mahasiswa dan elemen masyarakat yang tergabung dalam aliansi untuk menyampaikan evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Mereka berharap pemerintah menanggapi berbagai tuntutan tersebut melalui kebijakan yang konkret, terukur, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
