JATIMTERBARU.COM, MALANG KOTA – Kenaikan harga kebutuhan pokok, ketepatan penyaluran bantuan sosial, hingga perlindungan penyandang disabilitas menjadi persoalan yang mengemuka dalam agenda reses Sekretaris Komisi C DPRD Kota Malang, Dr. H. Akhdiyat Syabril Ulum, S.Kom., M.M., di Kecamatan Kedungkandang.
Dalam forum penjaringan aspirasi tersebut, Ulum menerima berbagai masukan dari perwakilan ibu-ibu yang berasal dari 12 kelurahan. Sejumlah pendamping anak berkebutuhan khusus (ABK) dan penyandang disabilitas juga menyampaikan persoalan yang membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah.
Aspirasi warga tidak hanya menyangkut kebutuhan ekonomi keluarga. Mereka juga menyoroti kualitas pendidikan inklusif, akurasi data kesejahteraan sosial, serta keberlanjutan jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas.
Harga Sembako Membebani Ekonomi Keluarga
Kenaikan harga bahan pokok menjadi salah satu persoalan yang paling banyak disuarakan warga. Kondisi tersebut memengaruhi kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama bagi rumah tangga dengan daya beli terbatas.
Untuk mengatasi persoalan itu, warga meminta Pemkot Malang lebih aktif menjaga stabilitas harga melalui operasi pasar murah. Mereka berharap pemerintah memperbanyak kegiatan tersebut agar masyarakat memiliki akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
Ulum mengatakan, aspirasi mengenai harga sembako mendominasi pembicaraan bersama kelompok ibu rumah tangga dalam kegiatan reses, Kamis (5/11/2026).
“Ibu-ibu berharap ada intervensi nyata dari Pemkot Malang terkait tingginya harga sembako. Harapan besar masyarakat, dinas terkait dapat lebih sering mengadakan operasi pasar murah untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli warga,” ujar Ulum.
Pendidikan Inklusif dan Perlindungan ABK Disorot
Selain persoalan ekonomi, forum tersebut mengangkat tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Para pendamping ABK mengeluhkan masih munculnya tindakan perundungan atau bullying terhadap anak berkebutuhan khusus di sekolah.
Mereka meminta pemerintah memperkuat pengawasan dan perlindungan terhadap peserta didik. Dengan begitu, sekolah dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan menghargai hak setiap anak tanpa diskriminasi.
Lebih jauh, warga juga menekankan pentingnya pembekalan keterampilan atau soft skill bagi penyandang disabilitas. Program tersebut perlu berjalan secara berkelanjutan agar mereka memiliki kemampuan, kepercayaan diri, serta kesiapan menghadapi dunia kerja.
“Selain mendesak perbaikan sistem pendidikan agar lebih ramah dan aman, mereka juga mendorong pemenuhan akses pendidikan yang layak serta pembekalan program soft skill berkelanjutan agar para penyandang disabilitas memiliki kesiapan kerja,” kata legislator yang akrab disapa Ulum tersebut.
Ketepatan Data Desil Menentukan Akses Bantuan
Persoalan pendataan kesejahteraan sosial juga mendapat perhatian dalam pertemuan tersebut. Warga meminta pemerintah meninjau kembali hasil pemetaan desil ekonomi karena mereka menilai sejumlah perubahan status belum sepenuhnya menggambarkan kondisi keluarga sebenarnya.
Kenaikan kategori kesejahteraan ke desil 6 atau lebih tinggi menjadi kekhawatiran tersendiri. Sebab, perubahan tersebut berpotensi memengaruhi kelayakan masyarakat untuk memperoleh berbagai bantuan pemerintah.
Dampaknya tidak hanya menyentuh bantuan sosial, tetapi juga akses beasiswa pendidikan dan jaminan pelayanan kesehatan.
Karena itu, warga menginginkan pemerintah memperkuat proses verifikasi dan validasi data. Pemeriksaan langsung terhadap kondisi masyarakat dinilai penting agar kebijakan bantuan tidak justru mengabaikan keluarga yang masih membutuhkan dukungan.
Jaminan Kesehatan Anak Disabilitas Dipertanyakan
Di sektor kesehatan, para pendamping disabilitas meminta kejelasan mengenai ketentuan BPJS Kesehatan yang mereka pahami membatasi penanganan medis anak disabilitas hingga usia tujuh tahun.
Persoalan ini memunculkan kekhawatiran mengenai keberlanjutan layanan kesehatan bagi anak yang telah melewati batas usia tersebut.
Mereka meminta pemerintah dan instansi terkait menjelaskan mekanisme pelayanan sekaligus mencari solusi agar anak disabilitas tetap memperoleh penanganan medis sesuai kebutuhan.
Menurut warga, kebutuhan kesehatan penyandang disabilitas memerlukan perhatian berkelanjutan. Oleh sebab itu, kepastian akses layanan menjadi hal penting agar keluarga tidak menghadapi kesulitan ketika membutuhkan penanganan medis.
Ulum Komitmen Perjuangkan Aspirasi Warga
Menanggapi beragam persoalan tersebut, Ulum menyatakan siap mengawal aspirasi masyarakat Kedungkandang melalui koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi teknis di lingkungan Pemkot Malang.
Ia menilai reses menjadi sarana penting bagi anggota legislatif untuk mengetahui persoalan masyarakat secara langsung. Selain menyerap keluhan, forum tersebut juga membantu DPRD mengidentifikasi kebutuhan warga yang memerlukan tindak lanjut pemerintah.
“Seluruh poin permohonan dan keluhan masyarakat akan dihimpun sebagai bahan evaluasi serta ditindaklanjuti bersama dinas dan instansi teknis terkait di lingkungan Pemkot Malang,” tukasnya.
Ulum berharap seluruh masukan tersebut mendapat perhatian sesuai kewenangan masing-masing perangkat daerah. Terutama menyangkut stabilitas harga kebutuhan pokok, perlindungan pendidikan inklusif, ketepatan penerima bantuan, dan akses kesehatan bagi penyandang disabilitas.
Melalui pengawalan aspirasi secara berkelanjutan, ia berharap pemerintah tidak hanya merespons keluhan warga, tetapi juga menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran. Dengan demikian, hasil reses dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Malang.
