JATIMTERBARU.COM, MALANG – Warga Kecamatan Klojen mendesak penanganan banjir dan penguatan mitigasi kebakaran di kawasan permukiman padat. Mereka juga menyoroti ketepatan data bantuan sosial serta kebutuhan fasilitas penunjang kegiatan masyarakat.
Berbagai persoalan tersebut mengemuka dalam agenda reses DPRD Kota Malang. Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Siraduhitta bersama anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Sony Rudiwiyanto, berdialog langsung dengan masyarakat untuk menyerap keluhan dan usulan pembangunan.
Dalam kesempatan itu, Amithya menjelaskan mekanisme pengajuan program melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Ia mengingatkan bahwa setiap anggota dewan perlu menyesuaikan usulan dengan ketentuan daerah pemilihan (dapil).
Sebagai pimpinan DPRD, Amithya berupaya menjangkau aspirasi masyarakat dari seluruh kecamatan. Namun, penyesuaian regulasi membuat sejumlah usulan belum dapat masuk dalam perencanaan anggaran 2026 dan 2027.
“Kami telah mengakomodir seluruh kecamatan. Namun, untuk tahun anggaran 2026 dan 2027, terdapat beberapa usulan yang belum dapat terealisasi karena penyesuaian mekanisme tersebut,” ujar Amithya, Senin malam (2/11/2026).
Meski demikian, Amithya memastikan pihaknya tetap mencatat seluruh aspirasi warga. Catatan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan pembahasan pokir untuk membuka peluang realisasi pada tahun anggaran 2028.
Banjir dan Kebakaran Butuh Penanganan Khusus
Persoalan kebencanaan turut mendominasi dialog bersama warga Klojen. Kebakaran di kawasan Bareng, misalnya, menunjukkan sulitnya petugas menjangkau permukiman dengan akses jalan dan gang yang sempit.
Kondisi tersebut menghambat pergerakan mobil pemadam berukuran besar. Karena itu, Amithya mendukung inovasi pengadaan kendaraan pemadam berukuran lebih kecil agar petugas dapat menjangkau titik kebakaran dengan lebih cepat.
Menurutnya, pemerintah perlu menyesuaikan sarana pemadam dengan karakteristik permukiman. Langkah ini penting untuk mempercepat penanganan sekaligus mencegah api meluas ke bangunan lain.
Selain kebakaran, warga juga menyoroti genangan di kawasan Galunggung. Amithya menjelaskan bahwa Pemkot Malang telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk membenahi jaringan drainase.
Pembenahan tersebut membutuhkan perencanaan menyeluruh. Sebab, saluran air yang tidak terhubung dengan baik dapat menghambat aliran dan memicu genangan ketika hujan deras mengguyur kawasan perkotaan.
Akurasi Data Bansos dan Akses Pendidikan
Warga juga mengeluhkan perubahan klasifikasi desil dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Perubahan tersebut dapat memengaruhi kesempatan keluarga memperoleh bantuan pemerintah.
Dampaknya turut menyentuh sektor pendidikan. Sejumlah keluarga menghadapi kendala saat mengakses Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), hingga KIP Kuliah akibat perubahan status kesejahteraan.
Menanggapi persoalan itu, Amithya menjelaskan mekanisme pemutakhiran data melalui verifikasi berjenjang. Ia mendorong pengurus RT dan RW aktif membantu warga agar pemerintah memperoleh data yang sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.
“Permasalahan desil ini banyak dibahas, terutama saat musim pendaftaran sekolah, di mana ada anak-anak yang sebenarnya layak mendapatkan bantuan namun terpental karena pergeseran desil. Kami telah menyampaikan beberapa mekanisme dan solusi perubahan data yang bisa ditempuh oleh masyarakat, termasuk melalui sistem verifikasi berjenjang yang melibatkan pengurus RT dan RW untuk meminimalisir kesalahan data,” ujarnya.
Sony Kawal Aspirasi Infrastruktur Warga
Dalam agenda reses lainnya di Kecamatan Klojen, Sony Rudiwiyanto juga menghimpun berbagai kebutuhan masyarakat. Kegiatan tersebut melibatkan sekitar 350 warga dan perwakilan seluruh kelurahan.
Salah satu persoalan yang mengemuka ialah genangan air di Jalan Jombang–Bondowoso, Kelurahan Gading Kasri. Menanggapi keluhan tersebut, Sony mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Malang.
Hasil koordinasi menunjukkan bahwa pemerintah masih menjalani tahapan pengadaan dan lelang. Sony menyebut penanganan banjir di kawasan tersebut diproyeksikan terealisasi tahun depan.
“Terkait banjir di kawasan Jalan Jombang dan Bondowoso, kami sudah konfirmasi ke Dinas PUPR. Saat ini prosesnya masih menunggu tahapan pengadaan dan lelang, sehingga diproyeksikan terealisasi pada tahun depan,” tegas Sony.
Selain drainase, Sony juga menghimpun usulan kebutuhan fasilitas lingkungan. Warga menginginkan perlengkapan pendukung kegiatan masyarakat, seperti tenda, meja, dan kursi untuk kebutuhan kelurahan.
Ia meminta setiap lingkungan menyusun usulan sesuai format administrasi. Dengan begitu, pemerintah dapat menilai kebutuhan dan menentukan prioritas secara lebih terarah. Sony menyebut beberapa kebutuhan bahkan berpeluang terpenuhi pada November ini.
Dorong Armada Pemadam Portabel dan Hidran
Sony juga menaruh perhatian pada kesiapsiagaan kebakaran di kawasan permukiman padat. Menurutnya, karakteristik wilayah Klojen membutuhkan sarana pemadam yang mampu menjangkau gang sempit.
Karena itu, warga mengusulkan kendaraan roda tiga atau Tosa yang dilengkapi perangkat pemadam kebakaran. Armada portabel tersebut dapat membantu petugas menjangkau lokasi yang sulit dilalui mobil pemadam berukuran besar.
“Kondisi permukiman di Klojen yang padat membutuhkan penanganan khusus. Kami menerima usulan warga terkait pengadaan armada pemadam portabel, seperti kendaraan roda tiga (Tosa) yang dimodifikasi khusus pemadam kebakaran, agar mampu menjangkau gang-gang sempit saat terjadi darurat,” jelasnya.
Tak hanya armada portabel, warga juga meminta pemerintah menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan membangun instalasi hidran di tingkat RW.
Sony berkomitmen memperjuangkan kebutuhan tersebut melalui koordinasi dengan pihak eksekutif. Ia menilai ketersediaan sarana pemadam yang memadai dapat mempercepat respons petugas dan menekan risiko kebakaran, terutama di kawasan dengan bangunan padat.
Melalui agenda reses ini, Sony ingin memastikan setiap aspirasi warga memperoleh perhatian dan tindak lanjut. Ia mendorong pemerintah memprioritaskan penanganan banjir, mitigasi kebakaran, fasilitas lingkungan, serta akurasi data bantuan sosial sesuai kebutuhan masyarakat.
Reses tersebut sekaligus menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan persoalan secara langsung kepada wakil rakyat. Selanjutnya, DPRD akan mengawal berbagai usulan agar dapat masuk dalam pembahasan program pembangunan sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah.
