JATIMTERBARU.COM, SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memberikan keringanan kepada masyarakat melalui program penghapusan denda pajak daerah. Kebijakan ini membuka kesempatan bagi wajib pajak untuk menyelesaikan tunggakan tanpa menanggung beban denda keterlambatan.
Program yang berlangsung mulai 5 November 2026 hingga 30 Maret 2027 tersebut menjadi salah satu upaya Pemkab Sidoarjo untuk mendorong kepatuhan pajak sekaligus membantu masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya.
Bupati Sidoarjo, H. Subandi, mengajak masyarakat memanfaatkan kebijakan tersebut sebelum masa program berakhir. Ia berharap kesempatan ini dapat mendorong warga segera melunasi tunggakan pajak, sehingga tidak lagi terbebani akumulasi denda.
“Program ini kami hadirkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat agar dapat melunasi kewajiban pajaknya tanpa terbebani denda. Kami berharap masyarakat memanfaatkan momentum ini sebaik-baiknya,” ujarnya.
Penghapusan Denda Berlaku untuk Sejumlah Jenis Pajak
Melalui Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD), Pemkab Sidoarjo memberlakukan pembebasan denda untuk sejumlah jenis pajak daerah.
Cakupannya meliputi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hingga masa pajak tahun 2026.
Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan penghapusan denda Pajak Daerah Lain (PDL). Jenis pajak tersebut mencakup Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
PBJT meliputi sektor makanan dan minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan.
Khusus kategori PDL, pembebasan denda berlaku untuk tunggakan sampai dengan Tahun Pajak 2025 dan masa pajak Januari hingga September 2026.
Dengan kebijakan ini, wajib pajak cukup membayar pokok kewajiban sesuai ketentuan tanpa perlu melunasi denda keterlambatan yang sebelumnya muncul.
Subandi Dorong Kesadaran Pajak untuk Pembangunan Daerah
Subandi menilai pajak daerah memiliki kontribusi strategis terhadap keberlangsungan pembangunan Kabupaten Sidoarjo. Penerimaan pajak menjadi salah satu sumber pendapatan daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat.
Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga penguatan program kesejahteraan masyarakat membutuhkan dukungan pendapatan daerah yang memadai.
“Pajak adalah kontribusi kita bersama untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program kesejahteraan lainnya. Kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk mendukung pembangunan Sidoarjo yang berkelanjutan,” tuturnya.
Ia juga menegaskan bahwa manfaat pembayaran pajak harus dapat dirasakan masyarakat melalui peningkatan fasilitas dan layanan publik.
Beberapa sektor yang menjadi perhatian antara lain pemerataan pembangunan jalan, peningkatan pelayanan kesehatan, serta optimalisasi sarana pendidikan.
Karena itu, Subandi mengajak masyarakat menjadikan program penghapusan denda sebagai momentum untuk memperbaiki kepatuhan perpajakan. Menurutnya, kesadaran membayar pajak merupakan bagian dari tanggung jawab bersama dalam mendukung kemajuan daerah.
“Kepatuhan pajak merupakan wujud nyata dari semangat gotong royong dan kepedulian bersama antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam pembangunan,” ucapnya.
Pembayaran Bisa Melalui Kanal Digital
Untuk memberikan kemudahan, Pemkab Sidoarjo menyediakan sejumlah pilihan pembayaran. Wajib pajak dapat melunasi kewajibannya melalui layanan perbankan, gerai ritel modern, maupun kanal pembayaran digital.
Pilihan pembayaran elektronik tersebut mencakup QRIS dan virtual account. Dengan beragam fasilitas ini, masyarakat dapat memilih metode pembayaran sesuai kebutuhan.
Sementara itu, informasi lebih lengkap mengenai ketentuan penghapusan denda pajak daerah dapat diakses melalui laman BPPD Kabupaten Sidoarjo di bit.ly/BPPDKabSidoarjo atau dengan memindai QR code yang tersedia.
Pemkab Sidoarjo berharap program ini mampu mendorong penyelesaian tunggakan pajak secara optimal. Selain meringankan beban masyarakat, peningkatan kepatuhan wajib pajak juga diharapkan memperkuat pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan yang manfaatnya kembali kepada masyarakat.
