JATIMTERBARU.COM, MALANG — Pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Kawasan Modangan, Kabupaten Malang, sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas wilayah dan mendukung pengembangan potensi ekonomi di kawasan Malang Selatan.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Modangan dan Jalan Pendukung yang diselenggarakan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) III Malang, Selasa (29/9/2026), di Kafe Pondok Wisata Paralayang Modangan, Kabupaten Malang.
Kepala Bakorwil Malang, Asep Kusdinar, menyampaikan bahwa Kawasan Modangan memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan, khususnya pada sektor pariwisata, ekonomi masyarakat, serta pengembangan kawasan selatan Kabupaten Malang.
Menurut Asep, optimalisasi potensi tersebut perlu didukung dengan ketersediaan infrastruktur dan konektivitas yang memadai. Pembangunan infrastruktur, khususnya jaringan jalan, perlu ditempatkan dalam kerangka pengembangan kawasan secara terpadu.
“Kawasan Modangan memiliki potensi yang besar. Namun, optimalisasi potensi tersebut memerlukan dukungan konektivitas yang baik. Oleh karena itu, pembangunan jalan dan infrastruktur pendukung perlu dipandang sebagai bagian dari sistem pengembangan kawasan,” ujar Asep.
Ia menjelaskan bahwa akses menuju Kawasan Modangan memiliki keterkaitan dengan sejumlah koridor strategis, antara lain Gondanglegi–Balekambang, Jalur Lintas Selatan (JLS), serta akses menuju Pantai Modangan dan Bukit Waung.
Kondisi tersebut memerlukan sinergi dan koordinasi lintas kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Malang, Perum Perhutani, pemerintah desa, serta pengelola kawasan.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Bappeda Kabupaten Malang memaparkan potensi pengembangan Malang Selatan yang meliputi sektor pariwisata bahari, perikanan, pertanian, ekonomi desa, serta kawasan pesisir.
Penguatan konektivitas diarahkan melalui koridor Gondanglegi–Balekambang–JLS–Modangan sebagai bagian dari jaringan kawasan yang saling terhubung. Pengembangan tersebut diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pusat-pusat kegiatan dengan kawasan pesisir dan destinasi wisata.
Pengembangan Modangan sebagai Bagian dari Penguatan Ekonomi Kawasan
Kawasan Modangan memiliki sejumlah potensi yang dapat dikembangkan, antara lain wisata bahari, olahraga udara atau paralayang, UMKM, serta aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
Asep menyampaikan bahwa pembangunan konektivitas perlu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Peningkatan kualitas infrastruktur diharapkan dapat mendukung mobilitas, meningkatkan akses menuju kawasan wisata, serta memberikan dukungan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.
“Pembangunan konektivitas diharapkan memberikan dampak terhadap berbagai sektor, mulai dari peningkatan akses, kelancaran mobilitas, pengembangan pariwisata, penguatan UMKM, hingga peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat,” katanya.
Dalam rapat koordinasi tersebut dibahas tiga koridor infrastruktur yang memiliki keterkaitan dalam mendukung pengembangan Kawasan Modangan.
Koridor pertama adalah Gondanglegi–Balekambang, yang diarahkan untuk mendukung konektivitas menuju JLS.
Koridor kedua adalah JLS Balekambang–Modangan. Pada koridor tersebut diperlukan peningkatan keandalan jalan, termasuk penanganan titik rawan longsor, peningkatan sistem drainase, serta penguatan aspek keselamatan jalan.
Koridor ketiga merupakan akses menuju Pantai Modangan dan Bukit Waung. Selain peningkatan kualitas jalan, kebutuhan pendukung yang diidentifikasi meliputi penerangan jalan umum (PJU), rambu-rambu, fasilitas parkir, serta sarana pendukung kawasan wisata.
Selain infrastruktur jalan, rapat koordinasi juga membahas kebutuhan pendukung lainnya, antara lain kesiapsiagaan terhadap bencana pesisir, penyediaan jalur evakuasi, fasilitas pariwisata, pengembangan UMKM, sanitasi, serta ketersediaan air bersih.
“Konektivitas perlu direncanakan secara menyeluruh. Tidak hanya aspek jalan, tetapi juga keselamatan, drainase, penerangan, fasilitas wisata, dan kesiapsiagaan bencana perlu menjadi bagian dari perencanaan kawasan,” jelas Asep.
Didukung Dokumen Perencanaan
Pengembangan Kawasan Modangan telah memiliki landasan dalam sejumlah dokumen perencanaan daerah.
Dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2025–2029, Kawasan Modangan diarahkan sebagai salah satu simpul pertumbuhan ekonomi Malang Selatan dengan mengintegrasikan pengembangan sport tourism paralayang, wisata bahari, konektivitas JLS, serta pemberdayaan UMKM lokal.
Sementara itu, dalam RTRW Kabupaten Malang Tahun 2024–2044, Modangan ditempatkan sebagai bagian dari pusat pertumbuhan ekonomi pesisir Malang Selatan. Pengembangannya mencakup pariwisata minat khusus paralayang dan wisata bahari serta optimalisasi konektivitas JLS.
Kawasan Modangan juga tercantum dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2019 sebagai salah satu kawasan prioritas pengembangan Kawasan Lintas Selatan Jawa Timur.
Asep menegaskan bahwa keberadaan berbagai dokumen perencanaan tersebut perlu diikuti dengan konsistensi dalam penyusunan program, pembagian kewenangan, serta penganggaran.
“Yang perlu kita pastikan adalah adanya keselarasan antara dokumen perencanaan, program pembangunan, kewenangan masing-masing pihak, dan dukungan penganggaran sehingga pengembangan kawasan dapat dilaksanakan secara terpadu,” ujarnya.
Pada tingkat provinsi, penguatan konektivitas juga menjadi bagian dari Misi 3 RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029, yang diarahkan untuk memperkuat infrastruktur konektivitas antarwilayah dan intra-aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan.
Melalui program prioritas JATIM AKSES, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong peningkatan konektivitas antarwilayah melalui penyediaan sarana dan prasarana serta layanan transportasi, termasuk penanganan jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan provinsi serta percepatan pembangunan Pansela.
Sejumlah Penanganan Jalan Disiapkan
Dalam rapat koordinasi tersebut, Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur menyampaikan sejumlah rencana penanganan jalan provinsi di wilayah Malang untuk Tahun Anggaran 2026.
Rencana tersebut antara lain pelebaran Jalan Talok–Druju–Sendang Biru sepanjang 7 kilometer dengan pagu anggaran sebesar Rp36,321 miliar.
Selanjutnya, terdapat rencana pelebaran ruas Batas Kota Batu–Batas Kabupaten Kediri sepanjang 4 kilometer dengan pagu anggaran Rp22 miliar.
Untuk ruas Mangliawan, Batas Kota Malang, Tumpang, Wonomulyo, Poncokusumo dan jaringan terkait, disiapkan pemeliharaan berkala dengan pagu anggaran sebesar Rp25 miliar.
Selain itu, peningkatan dan pelebaran ruas Kepanjen–Pagak menjadi salah satu usulan prioritas Pemerintah Kabupaten Malang dalam rangka mendukung penguatan konektivitas wilayah.
Asep menegaskan bahwa rapat koordinasi perlu menghasilkan tindak lanjut yang jelas dan terukur. Forum tersebut tidak hanya diarahkan untuk menyampaikan informasi dan menginventarisasi permasalahan, tetapi juga untuk menyepakati pembagian kewenangan, penyelarasan program, penentuan prioritas, serta langkah tindak lanjut.
“Rakor ini harus menghasilkan tindak lanjut yang konkret. Permasalahan perlu dipetakan, kewenangan diperjelas, program diselaraskan, kemudian ditentukan kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam jangka pendek maupun yang memerlukan proses perencanaan dan penganggaran lebih lanjut,” tegasnya.
Bakorwil Malang, lanjut Asep, akan terus menjalankan fungsi koordinasi dan fasilitasi dalam mendukung penyelesaian permasalahan yang melibatkan lintas sektor maupun lintas kewenangan.
Menurutnya, fungsi tersebut dilaksanakan dengan mempertemukan para pemangku kepentingan dan memfasilitasi komunikasi antarpihak sesuai dengan kewenangan masing-masing.
“Bakorwil tidak mengambil alih kewenangan perangkat daerah. Peran kami adalah melakukan koordinasi, fasilitasi, dan mempertemukan pihak-pihak terkait. Apabila terdapat persoalan lintas kewenangan, maka perlu dibahas bersama untuk mendapatkan penyelesaian,” ujarnya.
Percepatan pembangunan infrastruktur di Kawasan Modangan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung pengembangan potensi kawasan Malang Selatan.
Peningkatan konektivitas diharapkan dapat memperlancar akses masyarakat, mendukung pengembangan pariwisata, memperkuat aktivitas UMKM, serta meningkatkan keterhubungan antarkawasan.
“Pembangunan di wilayah selatan Jawa Timur perlu didukung konektivitas yang semakin baik. Dengan akses yang semakin terbuka dan jaringan yang semakin terhubung, berbagai potensi kawasan dapat dikembangkan secara lebih optimal,” kata Asep.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Malang, Perum Perhutani KPH Malang dan KPH Blitar, Camat Donomulyo, Kepala Desa Sumberoto, serta pengelola Kawasan Wisata Modangan.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Bakorwil Malang mendorong agar pengembangan infrastruktur Kawasan Modangan dilaksanakan secara terpadu dengan memperhatikan aspek konektivitas, pengembangan ekonomi, pariwisata, keselamatan, lingkungan, serta kebutuhan masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, pembangunan infrastruktur diharapkan tidak hanya meningkatkan akses menuju kawasan wisata, tetapi juga mendukung keterhubungan antarkawasan dan pemerataan pembangunan di wilayah selatan Jawa Timur.
