JATIMTERBARU.COM, KOTA MALANG – Di luar perkiraan publik, Serikat Sopir Indonesia (SSI) menyatakan dukungannya terhadap pengoperasian Bus Trans Jatim Koridor 2. Sikap ini sejalan dengan tingginya desakan masyarakat Malang yang mencapai 88,08 persen untuk mendapatkan layanan transportasi publik yang modern, murah, dan terintegrasi.
Dukungan tersebut ditegaskan oleh Sekjen Dewan Pimpinan Nasional (DPN) SSI, Agus Mulyono (Gus Mul), meskipun pihak DPC SSI Malang memilih abstain dan tidak menghadiri Rapat Koordinasi lanjutan bersama Pemerintah Kota Malang dan DPRD di Mini Blok Office Kota Malang, Kamis (1/10/2026).
“Terkait Trans Jatim Koridor 2, saya mendukung. Sebagai pribadi saya menyadari dukungan masyarakat akan moda transportasi yang murah, aman, dan terintegrasi semakin menguat seiring tingginya kebutuhan mobilitas,” ujar Gus Mul.
Meski memberikan lampu hijau, SSI memberikan catatan krusial agar Pemkot Malang dan pihak terkait tetap menjamin keadilan sosial bagi para pengemudi angkutan kota (angkot) yang terdampak langsung secara ekonomi.
“Di lain sisi, saya berkewajiban memperjuangkan agar mereka yang terdampak (sopir) harus dilibatkan agar tidak kehilangan mata pencahariannya,” tegasnya.
Tingginya ekspektasi warga terhadap kehadiran Trans Jatim Koridor 2 ini diperkuat oleh data kajian Forum Independen Pengawas Transportasi.
Berdasarkan hasil survei empiris lembaga tersebut, mayoritas warga Malang mendesak agar proses modernisasi transportasi tidak tertahan.
“Hasil kajian kami menunjukkan 88,08 persen masyarakat mendesak agar modernisasi transportasi publik dapat berjalan lancar tanpa hambatan,” ungkap Yoehanes, Humas Forum Independen Pengawas Transportasi.
Yoehanes menambahkan, roda pelayanan publik yang lebih baik tidak boleh terhenti, namun transisi ini wajib mengadopsi skema integrasi yang saling menguntungkan (win-win solution) antara bus modern dan angkot lokal.
Adapun ketidakhadiran DPC SSI Malang dalam forum rapat koordinasi pukul 13.00 WIB tersebut sebelumnya telah disampaikan melalui surat resmi bernomor 004/SPh/DPC-S.S.I-MLG/X/2026.
SSI berdalih ketidakhadiran pihaknya disebabkan oleh agenda internal organisasi yang tidak dapat diwakilkan, seraya membuka pintu untuk jadwal audiensi susulan bersama Wali Kota Malang.
