JATIMTERBARU.COM, SURABAYA – UPN “Veteran” Jawa Timur mendorong mahasiswa menguasai analisis kebijakan publik. Kampus ini menggelar Workshop Policy Brief pada Selasa (27/10/2026). Kegiatan tersebut menghadirkan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dr. Endik Hidayat, S.E., M.I.P.
Workshop ini menyasar mahasiswa Program Studi Administrasi Publik. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa belajar mengurai persoalan publik dan merumuskan rekomendasi berbasis data. Mereka juga mempelajari cara menyajikan hasil analisis secara ringkas, tajam, dan mudah dipahami.
Pertajam Analisis melalui Policy Brief
Dalam pemaparannya, Endik menjelaskan peran strategis policy brief dalam proses pengambilan keputusan. Dokumen ini merangkum masalah, menyajikan bukti, dan menawarkan rekomendasi kebijakan.
Karena itu, penyusun perlu memahami persoalan secara mendalam. Mereka juga harus menguji kualitas data sebelum menyusun rekomendasi. Langkah tersebut membantu pengambil keputusan menentukan kebijakan secara lebih terarah.
Workshop ini membahas konsep policy brief, identifikasi masalah publik, sistematika penulisan, dan studi kasus. Melalui materi tersebut, mahasiswa mempelajari hubungan antara hasil riset dan perumusan kebijakan.
Identifikasi Masalah Sebelum Menyusun Rekomendasi
Endik juga mengajak mahasiswa memahami asesmen diagnostik. Tahap ini membantu mereka mengenali kondisi, menemukan akar masalah, dan menentukan kebutuhan intervensi.
Selanjutnya, mahasiswa mempelajari penyusunan rencana aksi melalui kerangka logis. Kerangka tersebut mencakup outcome, output, activity, dan input. Keempat unsur ini menghubungkan sumber daya, kegiatan, hasil, dan dampak yang ingin dicapai.
Selain itu, mahasiswa mempelajari cara menentukan sasaran policy brief. Mereka juga berlatih memetakan pemangku kepentingan (stakeholder) dan mengenali isu strategis.
Materi lainnya mencakup program prioritas pemerintah dan validitas data. Seluruh aspek tersebut membantu mahasiswa menyusun rekomendasi yang relevan dan realistis.
Studi Kasus Ketahanan Pangan hingga Geopolitik
Untuk memperdalam pemahaman, Endik mengangkat sejumlah contoh policy brief. Pembahasan mencakup strategi Indonesia di tengah konflik Timur Tengah dan ketahanan pangan di Natuna.
Kedua studi kasus tersebut menunjukkan peran riset dalam memetakan persoalan. Hasil analisis juga membantu penyusun menilai dampak dan merumuskan alternatif kebijakan.
Dalam kasus Natuna, mahasiswa mengidentifikasi beberapa tantangan utama. Wilayah tersebut masih bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah. Infrastruktur digital bagi UMKM juga menghadapi keterbatasan.
Selain itu, partisipasi publik belum optimal. Data antarorganisasi perangkat daerah (OPD) juga masih terfragmentasi. Ancaman illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing) turut menambah kompleksitas persoalan.
Rumuskan Solusi Berbasis Bukti
Dari berbagai temuan tersebut, mahasiswa mempelajari sejumlah alternatif kebijakan. Salah satunya ialah membangun cadangan pangan (buffer stock) dan meningkatkan produksi lokal.
Pembahasan juga mencakup pengembangan sistem digital sesuai kebutuhan wilayah. Selain itu, forum pangan berbasis komunitas dapat memperkuat partisipasi masyarakat.
Mahasiswa juga mengkaji pentingnya dasbor ketahanan pangan terintegrasi. Sistem ini dapat membantu pemerintah menghubungkan data dan mendukung koordinasi antarinstansi.
Melalui contoh tersebut, mahasiswa belajar menghubungkan masalah dengan solusi yang terukur. Mereka juga memahami pentingnya menyesuaikan rekomendasi dengan kondisi dan kebutuhan daerah.
Bahas Isu Aktual di Surabaya
Pada sesi diskusi, mahasiswa mengeksplorasi persoalan publik lainnya. Topik yang muncul meliputi tata kota Surabaya serta disinformasi dan hoaks di kalangan Generasi Z dalam konteks KPU Surabaya.
Diskusi ini mendorong mahasiswa menguji kemampuan analisis mereka. Mereka perlu merumuskan masalah, memilih data pendukung, dan menyusun rekomendasi yang tepat.
Melalui workshop ini, UPN “Veteran” Jawa Timur mendorong mahasiswa menghasilkan kajian yang aplikatif. Kampus juga memperkuat pemahaman mahasiswa tentang pentingnya bukti dalam perumusan kebijakan.
Dengan kemampuan tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menghubungkan riset, persoalan publik, dan kebutuhan masyarakat. Langkah ini sekaligus mendukung lahirnya rekomendasi kebijakan yang lebih terarah dan berkualitas.
Oleh : Sarah Meirina Sari, S.AP., MPA
Dosen Program Studi Administrasi Publik, UPN “Veteran” Jawa Timur
