JATIMTERBARU.COM, KOTA MALANG – Julukan Kota Malang sebagai ‘Kota Pendidikan’ perlahan terancam bergeser menjadi ‘Kota Seremoni’. Keputusan Pemerintah Kota Malang mengalokasikan anggaran APBD sebesar Rp300 juta demi menggelar retreat dan latihan fisik berkonsep militer bagi 345 kepala sekolah SD dan SMP bukan sekadar keputusan yang dipertanyakan, melainkan wujud disorientasi kebijakan publik yang nyata.
Pemkot Malang berdalih bahwa pelatihan bernuansa tentara-tentaraan ini disiapkan sebagai langkah strategis untuk mengevaluasi maraknya kasus kekerasan siswa, termasuk insiden perundungan yang sempat mencoreng dunia pendidikan di SMPN 18 Malang. Namun, di manakah letak korelasi pedagogisnya?
Apakah dengan melatih kepala sekolah berbaris dan menerima pembinaan fisik, masalah perundungan serta kesehatan mental peserta didik di ruang kelas otomatis terselesaikan? Kemampuan utama yang dibutuhkan seorang kepala sekolah sejatinya adalah menyusun program kurikulum yang humanis, memperkuat sistem pencegahan kekerasan berbasis sekolah, serta mengasah literasi kepemimpinan.
Kebutuhan mendasar tersebut jelas bukan ketangkasan fisik ala prajurit. Bagaimanapun, Malang dibesarkan oleh tradisi intelektual dan nilai-nilai edukatif yang mendalam, bukan oleh doktrinasi militeristik.
Di balik kemewahan anggaran Rp300 juta untuk acara pembinaan tanpa menginap tersebut, terhampar ketimpangan sosial yang menyesakkan dada di garis depan pendidikan Kota Malang.
Pertama, nasib para guru honorer, khususnya di sekolah swasta dan pondok pesantren. Mereka hingga hari ini masih dipaksa bertahan hidup dengan honorarium yang jauh dari kata layak, tanpa jaminan kesejahteraan yang memadai. Sangat menyakitkan menyaksikan anggaran daerah dihamburkan untuk agenda formalitas yang nir-urgensi akademis, sementara para pahlawan tanpa tanda jasa yang mengabdi setiap hari justru dibiarkan berjuang sendirian.
Kedua, di sektor kepemudaan dan prestasi. Tidak sedikit pemuda dan pelajar berprestasi asal Malang yang membawa nama daerah ke kancah nasional maupun internasional, justru kerap dibiarkan terseok-seok mencari sponsor mandiri dari kantong pribadi yang terbatas. Pemkot terkesan royal mencairkan ratusan juta untuk refreshing birokrasi, tetapi mendadak hemat ketika harus mendukung tunas-tunas muda yang jelas-jelas mengharumkan nama kota.
Persoalan ini juga menjadi ujian moral bagi para wakil rakyat di DPRD Kota Malang. Parlemen daerah tidak boleh pasif dan sekadar menjadi penonton dalam “bioskop birokrasi” yang memamerkan kemewahan seremonial di atas penderitaan tenaga pengajar.
Fungsi pengawasan anggaran harus ditegakkan secara kritis dan objektif. Pendidikan di Kota Malang tidak akan pernah maju selama tameng birokrasinya tertutup oleh keangkuhan kebijakan yang serba seremonial. Sudah saatnya Pemkot Malang menghentikan sandiwara anggaran ini.
Batalkan agenda retreat militeristik tersebut, lalu alihkan Rp300 juta APBD secara langsung untuk menyuntik insentif guru honorer, menyediakan bantuan seragam gratis bagi siswa miskin, serta mendukung dana pembinaan bagi anak-anak muda berprestasi. Kembalikan fungsi APBD untuk hal yang substantif: memanusiakan guru dan murid yang membutuhkan.
Penulis: Axel Kharisma (Aktivis Pemuda Malang)
