JATIMTERBARU.COM, BATU – Ancaman bencana hidrometeorologi di Kota Batu membutuhkan kesiapan yang lebih kuat, terutama menjelang puncak musim penghujan 2026–2027. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Kapolres Batu AKBP Panji Gedhe Prabawa meminta seluruh pemangku kepentingan mengoptimalkan kembali Desa Tangguh Bencana (Destana) serta memperkuat mitigasi hingga tingkat desa dan kelurahan.
Penegasan itu disampaikan saat Apel Gelar Pasukan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi Tahun 2026 di Lapangan Rest Area Jalibar, Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Batu, Rabu (4/11/2026) pagi.
Apel yang dimulai pukul 07.30 WIB tersebut melibatkan sekitar 150 personel gabungan dari unsur TNI-Polri, pemerintah daerah, instansi terkait, organisasi kemasyarakatan, dan relawan kebencanaan.
Wali Kota Batu H. Nurochman, Wakil Wali Kota Heli Sutanto, Dandim 0818 Malang-Batu Letkol Czi. Bayu Nugroho, serta Kapolres Batu AKBP Panji Gedhe Prabawa turut menghadiri kegiatan tersebut. Sejumlah pejabat utama Polres Batu dan pimpinan perangkat daerah Pemkot Batu juga mengikuti apel.
Keterlibatan lintas instansi semakin lengkap dengan kehadiran Perhutani KPH Malang, BPBD, Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Satpol PP. Unsur relawan seperti ORARI, RAPI, Senkom, serta Tagana turut memperkuat kesiapan bersama.
Kapolres Soroti Lonjakan Kejadian Bencana
Dalam arahannya, AKBP Panji Gedhe Prabawa mengingatkan bahwa perubahan musim dari kemarau panjang menuju musim penghujan meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi. Kota Batu perlu mewaspadai banjir, tanah longsor, angin kencang, hingga pohon tumbang.
Karena itu, ia meminta seluruh instansi tidak hanya mengandalkan kesiapan saat bencana terjadi. Setiap pihak harus memperkuat langkah pencegahan, mengenali kerawanan wilayah, dan memastikan masyarakat memahami prosedur penyelamatan.
“Melalui Apel Gelar Pasukan ini, saya tekankan lima poin krusial yang harus segera kita pedomani dan laksanakan bersama: pemetaan wilayah rawan bencana hingga tingkat desa, mitigasi risiko yang efektif, kesiapan personel dan peralatan agar siap pakai saat darurat, sosialisasi jalur evakuasi yang aman, serta sinergi dan kolaborasi antarsektoral yang solid,” tegas Kapolres Batu.
Lima langkah tersebut mencakup pemetaan titik rawan banjir, longsor, dan pohon tumbang hingga tingkat desa maupun kelurahan. Kapolres juga meminta pemerintah mengaktifkan kembali Destana sebagai bagian dari penguatan kesiapsiagaan masyarakat.
Selain itu, seluruh instansi perlu menjalankan mitigasi sejak dini untuk melindungi warga dan infrastruktur penting. Kesiapan personel serta peralatan juga harus terjaga agar petugas dapat bergerak tanpa hambatan ketika keadaan darurat muncul.
Kapolres turut menekankan pentingnya sosialisasi jalur evakuasi dan penentuan lokasi pengungsian yang aman serta layak. Setiap instansi juga harus memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, termasuk pembagian tugas dan rantai komando selama penanganan bencana.
Kejadian Bencana Meningkat dari 73 Menjadi 122 Kasus
Kapolres Batu juga memaparkan data kejadian bencana di wilayah hukum Polres Batu yang menunjukkan peningkatan cukup tajam.
Sepanjang 2025, tercatat 73 kejadian bencana. Tanah longsor mendominasi dengan 52 kejadian, disusul banjir sebanyak sembilan kejadian serta angin kencang dan pohon tumbang sebanyak 12 kejadian.
Sementara itu, sepanjang 2026, jumlah kejadian meningkat menjadi 122 kasus. Rinciannya meliputi 20 kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), 52 tanah longsor, 11 banjir, serta 39 kejadian angin kencang atau puting beliung.
“Data peningkatan kejadian bencana yang kita miliki menegaskan bahwa ancaman bencana bukan hanya soal jumlah, tetapi soal kesiapan sistem, sinergi antarinstansi, dan partisipasi aktif masyarakat,” jelas Kapolres.
Peningkatan tersebut menjadi peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana. Pemerintah, aparat keamanan, relawan, dan masyarakat perlu bergerak dalam koordinasi yang sama agar respons di lapangan berlangsung cepat dan tepat.
“Saya berharap melalui apel kesiapsiagaan ini, kita semua tidak hanya siap secara fisik dan peralatan, tetapi juga memiliki kesamaan persepsi, kecepatan bertindak, serta kepedulian yang tinggi. Mari kita niatkan tugas kemanusiaan ini sebagai pengabdian terbaik bagi masyarakat Kota Batu,” pungkasnya.
Perkuat Koordinasi hingga Wilayah Rawan
Apel kesiapsiagaan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem tanggap darurat menjelang puncak musim hujan 2026–2027. Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu mempercepat penanganan sekaligus menekan risiko korban dan kerugian akibat bencana.
Sebagai tindak lanjut, seluruh instansi terkait perlu menjaga komunikasi dan koordinasi secara intensif. Kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Malang dan BPBD juga menjadi perhatian, terutama untuk mengantisipasi bencana yang berdampak lintas wilayah.
Selain kesiapan personel, petugas juga perlu memastikan ketersediaan alat berat di sejumlah jalur rawan. Dengan langkah antisipasi tersebut, penanganan dapat berlangsung lebih cepat ketika bencana mengganggu akses jalan maupun permukiman warga.
Optimalisasi Destana, penguatan mitigasi, dan kesiapan lintas instansi menjadi kunci membangun ketangguhan Kota Batu dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi.
