JATIMTERBARU.COM, KABUPATEN MALANG — Polemi mengenai pembatasan akses melintasi puncak Bendungan Lahor resmi menemukan titik terang.
Melalui rapat terbatas yang diselenggarakan di Kantor Perum Jasa Tirta (PJT) I, Kecamatan Sumberpucung, Sabtu (1/8/2026), para pemangku kepentingan menyepakati bahwa jalur vital tersebut tetap dibuka untuk umum dengan menerapkan skema pembatasan jam operasional.
Rapat koordinasi yang berlangsung pukul 15.30 hingga 16.30 WIB tersebut menghadirkan jajaran Forkopimda Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar, unsur TNI-Polri, manajemen PJT I, Camat Selorejo, serta perwakilan pemerintah desa dan tokoh masyarakat setempat.
Melalui skema anyar ini, PJT I menetapkan pengaturan lalu lintas secara proporsional demi menjaga fungsi bendungan sebagai objek vital nasional tanpa mengabaikan mobilitas publik yaitu :
Pukul 04.00 – 22.00 WIB : Kendaraan roda dua dan roda empat diperbolehkan melintas dengan mengenakan tarif simbolis sebesar Rp1.
Pukul 22.00 – 04.00 WIB.: Akses bagi kendaraan roda empat ditutup total. Kendaraan roda dua tetap diizinkan melintas dengan mekanisme tapping kartu e-Toll atau kartu akses khusus warga sekitar.
Pukul 23.00 – 03.00 WIB : Jalur ditutup untuk lalu lintas umum. Namun, pengecualian tetap diberikan bagi kendaraan darurat, bus/angkutan umum berpelat kuning, angkutan sekolah, armada pengangkut hasil pertanian, serta kendaraan milik warga Kecamatan Selorejo.
Kapolsek Selorejo, AKP Hery Poerwanto, S.H., mengonfirmasi bahwa keputusan ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.
Kesepakatan ini sekaligus meredam potensi aksi penyampaian pendapat di muka umum yang sebelumnya direncanakan oleh warga dari 10 desa dan 270 RT di wilayah Kecamatan Selorejo pada Senin (3/8/2026).
Tokoh masyarakat setempat mengapresiasi langkah kompromistis yang diambil PJT I dan instansi terkait.
Keputusan ini dinilai bijaksana karena berhasil menyelaraskan kebutuhan ekonomi masyarakat dengan aspek keamanan infrastruktur bendungan.
Hasil kesepakatan rapat terbatas ini selanjutnya akan disosialisasikan secara masif melalui pemerintah desa setempat guna memastikan efektivitas implementasi di lapangan.(*)
