JATIMTERBARU.COM, SIDOARJO – Kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi menjadi perhatian serius di Kabupaten Sidoarjo. Kajian Pusat Studi Gempa Nasional (Pusgen) tahun 2024 mencatat Sesar Waru berpotensi memicu gempa dengan magnitudo 6,8. Karena itu, BMKG mendorong masyarakat memahami risiko gempa sekaligus meningkatkan kemampuan menghadapi situasi darurat.
Potensi tersebut merupakan hasil kajian ilmiah, bukan prediksi bahwa gempa akan terjadi dalam waktu dekat. Pemahaman ini penting agar masyarakat tidak panik, tetapi tetap waspada dan mampu mengambil langkah perlindungan yang tepat.
Untuk memperkuat kesiapsiagaan, BMKG Stasiun Geofisika Kelas III Malang menggelar Sekolah Lapang Gempa Bumi (SLG) di Pendopo Delta Wibawa, Sidoarjo, Sabtu (17/10/2026). Kegiatan ini melibatkan 53 peserta dari unsur TNI, Polri, aparatur sipil negara (ASN), serta masyarakat umum.
Edukasi Jadi Kunci Mengurangi Risiko Bencana
Mewakili Bupati Sidoarjo H. Subandi, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Sidoarjo, Moh. Bahrul Amig, menekankan pentingnya edukasi kebencanaan secara berkelanjutan.
Menurutnya, masyarakat memang tidak dapat mencegah terjadinya gempa bumi. Namun, pengetahuan dan kesiapan yang memadai dapat membantu mengurangi dampak bencana.
“Kita tidak bisa mencegah gempa bumi terjadi, tetapi kita bisa menekan dampaknya seminimal mungkin. Kuncinya terletak pada edukasi berkelanjutan dan kesadaran masyarakat agar senantiasa siap dan tanggap menghadapi segala kemungkinan,” ujarnya.
Melalui kegiatan tersebut, pemerintah daerah berharap masyarakat semakin memahami risiko di lingkungan masing-masing. Dengan demikian, warga dapat merespons keadaan darurat secara tepat tanpa terjebak kepanikan atau informasi yang menyesatkan.
BMKG Minta Warga Mengacu pada Informasi Resmi
Kepala Stasiun Geofisika Malang, Ricko Kardoso, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai klaim yang menyebutkan waktu terjadinya gempa dapat dipastikan.
Hingga kini, gempa bumi belum dapat diprediksi secara akurat mengenai waktu, lokasi, dan kekuatannya. Oleh sebab itu, masyarakat perlu membedakan informasi berbasis kajian ilmiah dari kabar yang belum terverifikasi.
“Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tidak panik, serta selalu memantau informasi resmi dari BMKG,” tegasnya.
Selain mengakses informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, masyarakat juga perlu memahami prosedur keselamatan. Pengetahuan tersebut membantu warga mengambil keputusan yang tepat ketika guncangan terjadi.
BPBD Perkuat Mitigasi di Wilayah Rawan
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sidoarjo, Sabino Mariano, menyatakan pihaknya akan memperkuat edukasi mitigasi melalui program Desa Tangguh Bencana (Destana) dan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).
Program tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kesiapan masyarakat, mulai dari tingkat desa hingga lingkungan sekolah. BPBD memberi perhatian khusus pada wilayah Waru, Tanggulangin, Porong, dan kawasan sekitarnya.
Melalui penguatan program tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya mengenali potensi ancaman, tetapi juga mampu melakukan langkah penyelamatan secara mandiri. Kesiapan warga menjadi faktor penting dalam mengurangi risiko korban dan kerugian saat bencana terjadi.
Peserta Pelajari Teknik Perlindungan Diri
Dalam Sekolah Lapang Gempa Bumi, peserta mempelajari sumber gempa, sistem peringatan dini, serta langkah perlindungan diri ketika guncangan berlangsung.
Salah satu materi utama ialah metode Drop, Cover, and Hold On. Teknik ini mengarahkan seseorang untuk merunduk, berlindung di bawah meja atau tempat kokoh sambil melindungi kepala dan leher, kemudian berpegangan hingga guncangan berhenti.
Penerapan langkah tersebut dapat membantu mengurangi risiko cedera akibat benda jatuh maupun material yang bergeser saat gempa. Karena itu, masyarakat perlu mengenali lokasi perlindungan yang aman di rumah, tempat kerja, dan fasilitas umum.
Melalui edukasi yang terarah dan latihan berkelanjutan, BMKG bersama pemerintah daerah berharap kesiapsiagaan masyarakat Sidoarjo semakin kuat. Upaya ini sekaligus menegaskan bahwa mitigasi bencana tidak cukup hanya mengandalkan petugas, tetapi membutuhkan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat.
