JATIMTERBARU.COM, SIDOARJO — Bupati Sidoarjo Subandi, SH, MKn menegaskan bahwa jabatan dalam pemerintahan bukan sekadar kedudukan administratif maupun simbol kehormatan.
Jabatan merupakan amanah yang harus diwujudkan melalui integritas, kinerja, serta pelayanan publik yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Subandi saat melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (26/8/2026).
Dalam agenda tersebut, sebanyak 10 pejabat pimpinan tinggi pratama serta sekitar 150 pejabat administrator dan pengawas resmi dilantik.
Selain itu, enam pejabat fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo juga turut dilantik.
Di hadapan para pejabat yang baru dilantik, Subandi mengingatkan bahwa kepercayaan yang diberikan negara dan masyarakat harus dijawab dengan kerja yang terukur dan bertanggung jawab.
“Jabatan adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh integritas. Bukan hanya kehormatan semata, namun juga kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan. Juga harapan masyarakat kepada pemerintah yang bekerja secara nyata dan memberikan solusi atas segala persoalan yang dihadapi masyarakat,” ujar Subandi.
Menurutnya, keberhasilan seorang pejabat tidak dapat hanya diukur dari kemampuan menyelesaikan pekerjaan administratif atau menjalankan rutinitas birokrasi.
Lebih dari itu, setiap kebijakan dan program pemerintah harus mampu menghadirkan perubahan serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
“Ukuran keberhasilan pejabat adalah dari dampak positif yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Karena itu, Subandi meminta seluruh pejabat mengubah orientasi kerja pemerintahan agar semakin responsif terhadap kebutuhan warga.
Setiap perangkat daerah dituntut memahami persoalan di lapangan dan memastikan program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dan komunikasi antarlembaga pemerintahan.
Kekompakan, kata Subandi, tidak hanya diperlukan di tingkat pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi harus terbangun hingga jajaran pemerintahan di tingkat kecamatan.
“Jangan bekerja sendiri-sendiri. Kita harus membangun sinergi dan kolaborasi agar pembangunan berjalan lebih cepat dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” pesannya.
Subandi menjelaskan, rotasi dan mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintahan. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat struktur birokrasi, meningkatkan efektivitas kerja, sekaligus mempercepat pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.
“Mutasi ini sudah biasa. Ini untuk membangun kekuatan, percepatan pembangunan, pelayanan masyarakat, dan harmonisasi dengan DPRD, serta merangkul APH di Sidoarjo,” ujarnya.
Selain konsolidasi internal birokrasi, Subandi juga menilai harmonisasi dengan DPRD serta sinergi bersama aparat penegak hukum (APH) menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang kuat, efektif, dan terarah.
Ia meminta para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan tugas masing-masing, membangun komunikasi yang sehat, serta menjaga soliditas di lingkungan kerja.
Ia menilai, keberhasilan pembangunan tidak mungkin dicapai apabila setiap perangkat daerah berjalan dengan kepentingan sektoral masing-masing.
“Dengan koordinasi dan kekompakan yang semakin baik, pelayanan publik diharapkan semakin cepat, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Sidoarjo,” harapnya.
Pelantikan tersebut sekaligus menjadi momentum konsolidasi birokrasi Pemkab Sidoarjo untuk memperkuat soliditas organisasi dan memastikan roda pemerintahan bergerak semakin efektif.
Bagi Subandi, seluruh jabatan di setiap lini pemerintahan pada akhirnya harus bermuara pada satu tujuan utama: menghadirkan pemerintahan yang bekerja nyata, memberikan pelayanan terbaik, dan menghadirkan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat Sidoarjo.
