JATIMTERBARU.COM, SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memperluas akses belajar masyarakat. Langkah ini menjadi salah satu fokus Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo periode 2026–2031 yang mulai menjalankan perannya setelah pengukuhan di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (21/10/2026).
Sebanyak 11 anggota Dewan Pendidikan mengemban amanah untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sidoarjo. Mereka akan membantu pemerintah menyerap aspirasi masyarakat, merumuskan rekomendasi kebijakan, dan memperjuangkan pemerataan layanan pendidikan.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Mohammad Ainur Rahman, menegaskan bahwa pemerintah membutuhkan dukungan berbagai pihak untuk menjawab tantangan pendidikan. Menurutnya, sinergi pemerintah daerah, Dewan Pendidikan, dan masyarakat menjadi kunci untuk membangun sistem pendidikan yang lebih berkualitas.
“Masalah pendidikan merupakan tanggung jawab kita bersama, baik pemerintah, Dewan Pendidikan, maupun masyarakat. Terutama dibutuhkan kolaborasi pemerintah dengan Dewan Pendidikan,” kata Ainur Rahman.
Ainur Rahman Minta Semua Pihak Tinggalkan Ego Sektoral
Ainur menilai perkembangan teknologi dan perubahan global menuntut dunia pendidikan terus beradaptasi. Karena itu, sekolah tidak cukup hanya mengejar prestasi akademik. Lembaga pendidikan juga perlu membangun karakter, memperkuat moral, dan menanamkan nilai kearifan lokal.
Selain itu, dunia pendidikan perlu membekali peserta didik dengan keterampilan yang sesuai kebutuhan masa depan. Upaya tersebut membutuhkan perencanaan matang serta koordinasi yang konsisten antarlembaga.
Ainur meminta anggota Dewan Pendidikan menjalin komunikasi intensif dengan Dinas Pendidikan dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Ia menekankan pentingnya kesamaan tujuan agar perbedaan tugas tidak menghambat program pendidikan.
“Untuk itu, saya titip pertama, bangun komunikasi yang solid dan erat dengan Dinas Pendidikan dan OPD terkait serta jauhkan pola kerja ego sektoral,” tegasnya.
Menurut Ainur, komunikasi yang baik membantu pemerintah mengenali persoalan pendidikan secara lebih akurat. Dengan begitu, setiap program dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan menghasilkan perubahan nyata.
Pemerataan Akses dan Anak Putus Sekolah Jadi Perhatian
Dewan Pendidikan juga perlu aktif mendengarkan aspirasi masyarakat. Masukan dari orang tua, guru, siswa, dan pemangku kepentingan lainnya dapat membantu pemerintah menyusun kebijakan yang tepat sasaran.
Sejumlah persoalan memerlukan perhatian bersama. Di antaranya pemerataan akses sekolah, peningkatan kompetensi guru, serta penanganan anak putus sekolah.
Ainur berharap anggota Dewan Pendidikan menghadirkan gagasan inovatif untuk menjawab berbagai tantangan tersebut. Ia juga mendorong mereka membantu generasi muda menghadapi perkembangan teknologi secara bijak dan produktif.
“Adanya masalah-masalah tersebut, maka saya harap Dewan Pendidikan memberikan masukan kepada kami (pemerintah daerah) tentang program inovatif yang mampu meningkatkan pendidikan di Sidoarjo serta memperkuat generasi muda dari dampak teknologi,” pesannya.
Melalui peran tersebut, Dewan Pendidikan dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Mereka tidak hanya menyampaikan pertimbangan, tetapi juga membantu mengidentifikasi persoalan dan mendorong perbaikan kebijakan pendidikan.
Sidoarjo Miliki Ratusan Sekolah dan Ribuan Guru
Data pendidikan menunjukkan besarnya kebutuhan layanan belajar di Kabupaten Sidoarjo. Saat ini, daerah tersebut memiliki 585 sekolah dasar (SD) negeri dan swasta dengan dukungan 8.531 guru serta 141.578 siswa.
Pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP), Sidoarjo memiliki 192 sekolah. Sebanyak 4.203 guru melayani 76.300 siswa di jenjang tersebut.
Besarnya jumlah sekolah dan peserta didik menuntut pemerintah menjaga kualitas pembelajaran sekaligus memperluas pemerataan layanan. Karena itu, pemerintah perlu memperhatikan ketersediaan tenaga pendidik, kebutuhan sekolah, dan kesempatan belajar bagi seluruh anak.
Di sisi lain, data juga menunjukkan penurunan jumlah anak putus sekolah. Pada 2024, jumlahnya mencapai 7.430 anak. Setahun kemudian, angka tersebut turun menjadi 4.305 anak.
Penurunan ini menjadi perkembangan positif bagi sektor pendidikan Sidoarjo. Meski demikian, pemerintah bersama Dewan Pendidikan perlu memperkuat program pencegahan agar semakin banyak anak dapat melanjutkan pendidikan.
Nanang Wahyono Pimpin Dewan Pendidikan 2026–2031
Dalam kepengurusan periode 2026–2031, H. Nanang Wahyono, S.T., M.Pd. menjabat ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Sementara itu, H. Ali Mashuri, M.Pd.I. mengemban tugas sebagai sekretaris dan Dr. Niswatin, S.Pd., M.Pd. sebagai bendahara.
Delapan anggota lainnya meliputi Dr. Joko Siswanto, M.Pd.I.; Drs. H. Misbahuddin, M.M.; Drs. Qodim, M.Si.; Dr. Anita Puji Astutik, S.Ag., M.Pd.I.; Budi Rahayu Sri Wulan, S.Pd., M.Pd.; Dr. Fajar Rahmat Dwi Miarsa, S.H., M.H.; Dr. Ir. Pancanto Kuat Prabowo, M.M.T.; serta H. Anas Syamsul Arif, M.Pd.
Dengan kepengurusan baru ini, Dewan Pendidikan diharapkan memperkuat perannya dalam memberikan pertimbangan, menyampaikan rekomendasi, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan di daerah.
Pada akhirnya, peningkatan mutu pendidikan membutuhkan komitmen bersama. Pemerintah daerah, Dewan Pendidikan, tenaga pendidik, dan masyarakat perlu bergerak searah untuk memperluas akses belajar serta meningkatkan kualitas pembelajaran.
Melalui kolaborasi yang berkelanjutan, Sidoarjo dapat memperkuat fondasi pendidikan dan menyiapkan generasi muda yang berkarakter, adaptif terhadap perubahan, serta mampu bersaing di tingkat global.
