JATIMTERBARU.COM, MALANG — Rancangan KUA-PPAS APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2027 menjadi perhatian serius DPRD Kota Malang. Dalam Rapat Paripurna, Senin (21/9/2026), sejumlah fraksi menyampaikan pendapat dan catatan mengenai ruang fiskal, efektivitas belanja, hingga pemerataan pelayanan publik.
Pendapat fraksi-fraksi DPRD menempatkan kualitas perencanaan anggaran sebagai salah satu isu utama. Fraksi PDIP, PKB, PKS, dan Gerindra secara umum menekankan perlunya APBD dikelola secara transparan, terukur, efisien, serta diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Fraksi PKB menjadi salah satu yang menyoroti keterbatasan ruang fiskal Kota Malang. Melalui juru bicaranya, Ike, pemerintah daerah didorong memperkuat kemandirian fiskal dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperketat pengawasan penggunaan anggaran, sekaligus mengamankan aset milik daerah.
Perhatian PKB juga diarahkan pada sektor pendidikan. Dengan anggaran sekitar Rp616,83 miliar, besarnya belanja pendidikan dinilai perlu dibarengi pemerataan mutu, peningkatan sarana-prasarana, serta perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik di lembaga pendidikan swasta.
PKB bahkan mengusulkan adanya insentif sekurang-kurangnya Rp500 ribu per bulan bagi guru Raudhatul Athfal (RA) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) swasta di Kota Malang.
Sementara itu, Fraksi PKS menyoroti proyeksi pendapatan daerah 2027 yang disebut meningkat sekitar 4,05 persen atau Rp92 miliar dibandingkan APBD Perubahan 2026. Juru bicara PKS, Akhdiyat Syabril Ulum, menilai peningkatan pendapatan tersebut perlu diiringi strategi yang lebih konkret dalam memperkuat PAD.
Optimalisasi pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, digitalisasi pemungutan, peningkatan kontribusi BUMD, hingga pemanfaatan aset daerah secara produktif menjadi sejumlah langkah yang disoroti.
PKS juga memasukkan persoalan perkotaan sebagai bagian penting dalam kebijakan anggaran. Penguatan UMKM, pengelolaan sampah dan keberlanjutan TPA Supit Urang, penanganan banjir melalui sistem drainase terintegrasi dan embung, pengurangan kemiskinan serta pengangguran, hingga pengembangan transportasi publik menjadi sejumlah isu yang mendapat perhatian.
Catatan serupa disampaikan Fraksi Gerindra. Melalui juru bicaranya, Danny Agung Prasetyo, fraksi tersebut menyampaikan beberapa poin strategis sebagai bahan evaluasi terhadap rancangan kebijakan anggaran 2027.
Gerindra menekankan perlunya evaluasi terhadap sumber pendapatan daerah, percepatan digitalisasi pemungutan, efisiensi belanja operasional, serta pengawasan Belanja Tidak Terduga (BTT). Penggunaan SiLPA juga dinilai perlu direncanakan secara lebih presisi agar tidak menimbulkan ketidakefisienan dalam pelaksanaan APBD.
Di sektor pelayanan publik, Gerindra meminta layanan dasar tetap menjadi prioritas. Penguatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, digitalisasi parkir, pengelolaan sampah berbasis teknologi, pengembangan pendidikan vokasi dan industri kreatif, serta perluasan akses permodalan UMKM turut menjadi bagian dari catatan fraksi.
Berbagai pandangan tersebut memperlihatkan bahwa pembahasan APBD 2027 tidak sekadar berkutat pada besaran anggaran. DPRD juga menaruh perhatian pada bagaimana setiap rupiah belanja daerah diterjemahkan menjadi program yang terukur dan memiliki dampak bagi masyarakat.
Di tengah pembahasan tersebut, Pemerintah Kota Malang juga tengah menghitung potensi tambahan ruang anggaran sekitar Rp50 miliar untuk mendukung sejumlah program prioritas. Namun, angka tersebut belum menjadi tambahan belanja definitif karena masih melalui proses verifikasi dan konsolidasi pendapatan serta kebutuhan daerah.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan tambahan ruang fiskal tersebut tidak akan dibagikan secara merata kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Pengalokasian akan diarahkan kepada perangkat daerah dan wilayah yang memiliki program selaras dengan prioritas pembangunan.
“Sudah kita verifikasi, kita validasi. Kemungkinan ada sekitar anggaran Rp50 miliar, kemudian juga terkait dengan gaji,” ujar Wahyu dalam pembahasan anggaran Pemkot Malang, Senin (21/9/2026).
Menurutnya, penggunaan tambahan ruang fiskal akan mempertimbangkan prioritas pembangunan nasional, visi dan misi kepala daerah, serta arah pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kota Malang.
Kecamatan yang sebelumnya mengalami penyesuaian anggaran juga akan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan distribusi anggaran.
“Skemanya nanti kita akan berikan kepada OPD yang memang sejalan dengan prioritas pembangunan, program nasional, visi misi, masih juga dalam RPJMD, dan juga termasuk kecamatan-kecamatan yang tadi sempat terpotong,” jelasnya.
Pemkot Malang masih menghimpun potensi tambahan pendapatan yang belum seluruhnya masuk dalam pembahasan KUA-PPAS. Karena itu, rincian pemanfaatan ruang fiskal tersebut baru akan ditentukan setelah seluruh data pendapatan dan kebutuhan belanja dikonsolidasikan.
“Nanti kita bahas lebih detail tiap OPD. Kita akan akumulasikan semua data pendapatan yang sudah kita dapat, kemudian nanti kita berikan kepada OPD-OPD prioritas sesuai dengan usulan-usulan dari pendapat fraksi-fraksi,” kata Wahyu.
Dengan kondisi tersebut, angka sekitar Rp50 miliar masih merupakan ruang fiskal yang tengah dibahas dan belum dapat disebut sebagai tambahan belanja final bagi masing-masing OPD.
Selain struktur pendapatan dan belanja, pembahasan APBD 2027 juga berkaitan dengan target penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Malang. Pemerintah daerah memasukkan indikator ketenagakerjaan tersebut sebagai salah satu sasaran pembangunan dalam RPJMD.
Wahyu menjelaskan, target TPT disusun berdasarkan kondisi dan persoalan ketenagakerjaan daerah untuk kemudian dijabarkan dalam sasaran tahunan.
“Target itu kan sesuai dengan potensi ataupun permasalahan yang ada di Kota Malang. Target itu dalam RPJMD selama lima tahun, tercantum dalam tahunan,” terangnya.
Data terbaru Pemkot Malang menunjukkan TPT berada di angka 5,97 persen, menurun dari sebelumnya 6,10 persen. Untuk 2027, pemerintah menargetkan TPT dapat ditekan hingga maksimal sekitar 5,6 persen.
Target tersebut berada di bawah capaian TPT Kota Malang pada 2025 yang tercatat sebesar 5,69 persen.
Untuk mencapai sasaran tersebut, Pemkot Malang menyiapkan sejumlah strategi, mulai dari memperluas kesempatan kerja, mendorong investasi, meningkatkan kompetensi pencari kerja, hingga memperkuat sektor informal dan ekonomi kreatif.
Wahyu menilai masuknya investasi akan memberikan efek terhadap penciptaan lapangan kerja baru.
“Dengan adanya investasi masuk, tentu juga akan ada pengurangan pengangguran,” ujarnya.
Namun, pemerintah juga melihat persoalan ketenagakerjaan dari sisi yang lebih luas. Menurut Wahyu, sebagian masyarakat memperoleh penghasilan melalui sektor informal dan ekonomi kreatif, meskipun aktivitas tersebut belum seluruhnya tercermin dalam pendataan ketenagakerjaan formal.
“Sekarang dengan kota kreatif ini akhirnya banyak membuat pekerja-pekerja yang tidak bekerja di sektor formal, tapi di informal. Mereka bisa mengurangi pengangguran,” katanya.
Hal tersebut sebelumnya disampaikan Wahyu saat menghadiri Job Fair 2026 di GOR Ken Arok, Kedungkandang, Rabu (16/9/2026). Saat itu, ia menyebut UMKM dan ekonomi kreatif memiliki kontribusi dalam membuka ruang pekerjaan bagi masyarakat.
Kota Malang sendiri memiliki 17 subsektor ekonomi kreatif yang dipandang memiliki potensi dalam menciptakan kesempatan kerja. Karena itu, pemerintah daerah juga mendorong penguatan pendataan pekerja informal agar kondisi ketenagakerjaan dapat tergambarkan secara lebih utuh.
Penurunan pengangguran, lanjut Wahyu, tidak dapat mengandalkan satu kebijakan. Perluasan lapangan kerja, investasi, penguatan ekonomi kreatif, serta peningkatan kompetensi pencari kerja harus berjalan secara beriringan.
“Target kita optimis kita bisa naik melebihi dari pusat,” ujarnya.
Pembahasan KUA-PPAS 2027 selanjutnya akan menjadi ruang konsolidasi antara DPRD dan Pemerintah Kota Malang untuk menyelaraskan kemampuan fiskal dengan kebutuhan pembangunan.
Dengan sejumlah catatan legislatif dan potensi tambahan ruang fiskal yang masih dihitung, arah APBD 2027 akan ditentukan melalui pembahasan lanjutan. Fokusnya mencakup penguatan pendapatan daerah, efektivitas belanja, peningkatan pelayanan dasar, penciptaan lapangan kerja, serta program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
