JATIMTERBARU.COM, TULUNGAGUNG – Gabungan Elemen Perjuangan Aspirasi Rakyat (GEMPAR) menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Selasa (9/6/2026).
Tujuan utama aksi ini merupakan bentuk aspirasi terkait penegakan hukum, transparansi anggaran, reformasi birokrasi, hingga peningkatan pelayanan publik.
Selain itu, yang menjadi sorotan tajam aksi ini yaitu tentang isu pemberantasan korupsi dan transparansi pengelolaan anggaran daerah pasca mencuatnya berbagai persoalan tata kelola pemerintahan di Tulungagung.
Ketua Lembaga Pengawas Korupsi dan Pemantau Penegak Hukum Indonesia (LPKP2HI) Kabupaten Tulungagung, Sugeng Sutrisno yang menjadi orator secara terbuka menyinggung keberadaan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Tulungagung Tahun Anggaran 2019–2024 yang menurutnya perlu dibuka secara transparan kepada publik.
“Silakan dibuka saja kalau memang mau transparan, teruntuk wakil rakyat yang terhormat. Bukankah semuanya digaji dari uang rakyat yang berasal dari pajak masyarakat,” tegas Sugeng di hadapan massa aksi.
Bahkan, Sugeng juga meminta keterbukaan informasi terkait Pokir DPRD menjadi penting untuk menjawab berbagai pertanyaan publik sekaligus menghilangkan kecurigaan adanya potensi penyalahgunaan kewenangan dalam proses perencanaan anggaran.
“Saat ini kebetulan KPK juga masih berada di Tulungagung. Sekalian saja dibuka agar masyarakat tahu. Kalau memang bersih, buat apa risih,” ujarnya disambut sorak massa.
Pihaknya juga turut mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pendalaman terhadap seluruh program Pokir DPRD Tulungagung selama beberapa tahun terakhir guna memastikan tidak terjadi penyimpangan anggaran yang merugikan masyarakat.
Plt Bupati dan Ketua DPRD Temui Massa
Menindaklanjuti aksi massa yang semakin memanas namun tetap kondusif ketika Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin didampingi Ketua DPRD Tulungagung Marsono keluar dari gedung DPRD untuk menemui ratusan demonstran.
Hadirnya Plt. Bupati dan Ketua DPRD tersebut langsung disambut antusias massa yang berharap seluruh aspirasi mereka dapat ditindaklanjuti secara konkret, bukan sekadar menjadi catatan administratif semata.
Pihak GEMPAR menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan daerah sekaligus dorongan agar seluruh penyelenggara negara lebih terbuka dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya.
GEMPAR serukan 11 tuntutan untuk Pemerintah dan DPRD Tulungagung
Beberapa poin yang disampaikan Gempar yaitu tuntutan yang dibagi dalam beberapa sektor strategis.
1. Penegakan Hukum dan Evaluasi Birokrasi Pasca OTT KPK
Massa mendesak KPK untuk menuntaskan seluruh perkara korupsi yang terjadi di Tulungagung serta menindak siapa pun yang terlibat tanpa pandang bulu.
Selain itu, mereka meminta Kementerian Dalam Negeri melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Plt Bupati dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pasca operasi tangkap tangan yang pernah terjadi di daerah tersebut.
2. Penguatan Fungsi Pengawasan Internal
GEMPAR juga meminta Pemerintah Kabupaten Tulungagung mengevaluasi kinerja Inspektorat agar fungsi pengawasan internal berjalan lebih efektif dalam mencegah praktik penyimpangan di lingkungan birokrasi.
3. Transparansi APBD
Massa menuntut pemerintah daerah membuka informasi pengelolaan dan realisasi APBD secara transparan melalui media yang mudah diakses masyarakat.
4. Percepatan Penyerapan Anggaran
Mwnutnya, lambatnya pelaksanaan program pembangunan menjadi perhatian serius. Demonstran mendesak pemerintah segera membuka Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) agar proses penyerapan anggaran dan pelaksanaan program dapat berjalan optimal.
5. Evaluasi Kinerja Pejabat OPD
Massa meminta pemerintah mengoptimalkan kinerja pejabat di lingkungan OPD serta menghindari kebijakan bongkar-pasang jabatan yang dinilai tidak berdasarkan kebutuhan organisasi.
6. Optimalisasi Fungsi DPRD
GEMPAR mendesak DPRD Tulungagung memperkuat fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan segera menyelesaikan pembahasan serta pengesahan berbagai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang masih tertunda dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
7. Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi perhatian massa. Mereka meminta Satgas MBG daerah melakukan evaluasi menyeluruh serta mendorong pemerintah daerah dan DPRD aktif mengawasi pelaksanaannya.
8. Penyelesaian Persoalan Sampah dan Lingkungan
GEMPAR mendesak Pemkab Tulungagung segera menyelesaikan persoalan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup demi menciptakan kenyamanan bagi masyarakat.
9. Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Akses layanan kesehatan yang cepat, mudah, dan merata menjadi tuntutan berikutnya. Massa meminta pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.
10. Perbaikan Penerangan Jalan Umum
Untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan warga, demonstran mendesak pemerintah memperbaiki serta mengoptimalkan Penerangan Jalan Umum (PJU) di seluruh wilayah Tulungagung.
11. Pemasangan CCTV di Titik Strategis
Sebagai langkah mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat, Gempar meminta pemasangan CCTV di berbagai titik strategis dan sudut wilayah Kabupaten Tulungagung.
Desakan Rakyat untuk Tata Kelola yang Lebih Transparan
Aksi Gempar menjadi gambaran kuat meningkatnya tuntutan publik terhadap pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Tulungagung. Di tengah sorotan terhadap berbagai persoalan tata kelola daerah, massa berharap seluruh tuntutan yang disampaikan tidak berhenti pada forum demonstrasi semata, melainkan ditindaklanjuti melalui langkah nyata oleh pemerintah, DPRD, maupun aparat penegak hukum.
Dengan mengusung semangat transparansi dan pengawasan publik, GEMPAR menegaskan akan terus mengawal berbagai isu strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat hingga terdapat kepastian dan hasil yang dapat dirasakan langsung oleh warga Tulungagung.(*)
