JATIMTERBARU.COM, KOTA MALANG – Empat puluh tahun hidup tenteram, warga Perumahan Griyashanta Malang kini kehilangan ruang aman usai tembok pembatas kawasan dirobohkan secara sepihak oleh sekelompok orang tak dikenal (OTK).
Pembongkaran sepihak tersebut membuat akses jalan permukiman mendadak terbuka lebar. Arus kendaraan luar melonjak tajam dan sering kali melaju berkecepatan tinggi.
Kondisi ini merusak tatanan sosial yang sudah terbina puluhan tahun. Ruang bermain anak-anak sirna, sementara para lansia kini diliputi ketakutan saat beraktivitas di luar rumah.
Perwakilan warga RW 12 Mojolangu, Purwati, mengungkapkan kekecewaan mendalam atas perubahan mendadak di lingkungan mereka.
“Empat puluh tahun itu insyaAllah tidurnya nyenyak, tidak ada perpecahan antarwarga,” ujar Purwati pada Senin (21/9/2026).
Ia menyebut pemandangan anak-anak dan cucu warga yang biasa bebas bermain sepeda di jalan perumahan kini menghilang.
“Akses jalan yang terbuka membuat orang luar masuk tanpa memedulikan keselamatan warga setempat,” tambahnya.
Sementara, pendamping GEMAS G12, Centya, menegaskan bahwa perobohan fisik tembok dan keterlibatan aparat justru memicu trauma serta keresahan mendalam bagi warga.
“Saya ingin ini diselesaikan secara damai, tertib, konstruktif, dan berkeadilan. Apa tidak bisa dibicarakan baik-baik dengan warga?” tegas Centya.
Menurut Centya, pengerahan massa dan gerakan non-litigasi ini lahir murni dari reaksi warga yang merasa terintimidasi.
Lebih jauh Centya mengungkapkan gerakan ini bertujuan meluruskan aturan main agar hak-hak dasar warga tetap terlindungi.
Menghadapi situasi pelik tersebut, kelompok ibu-ibu memilih membentuk wadah Gerakan Masyarakat Griyashanta RW 12 (GEMAS G12) guna merebut kembali kenyamanan lingkungan mereka.
Uniknya, gerakan ini memiliki struktur organisasi yang tidak biasa. GEMAS G12 secara sadar tidak memiliki figur ketua tunggal. Seluruh anggota menjalankan kepemimpinan secara kolektif-kolegial.
“Tidak ada ketua di sini. Semua itu ketua, jadi kami bekerja bersama-sama,” ungkap Purwati.
Model kepemimpinan kolektif ini sengaja dipilih untuk meminimalkan risiko intimidasi atau tekanan terhadap figur tertentu. Struktur ini terbukti ampuh menjaga soliditas warga dari upaya adu domba.
Inisiatif kelompok perempuan ini melengkapi perjuangan para bapak yang menempuh jalur hukum formal. Proses pengadilan yang berjalan lambat selama dua tahun mendorong kelompok ibu-ibu bergerak di jalur non-litigasi yang lebih lincah.
Melalui gerakan sipil ini, warga menuntut pengembalian fungsi lingkungan kepada Pemerintah Kota Malang seperti sedia kala tanpa bayang-bayang ancaman maupun kekerasan.
“Kami ingin mengembalikan keamanan dan kenyamanan. Kami menerima siapa pun masuk ke wilayah kita, tetapi dengan adab dan sopan santun,” pungkas Purwati.
