JATIMTERBARU.COM, SIDOARJO — Sebanyak 254 kepala sekolah SD dan SMP negeri di Kabupaten Sidoarjo dikukuhkan setelah menjalani proses mutasi dan promosi. Pengukuhan dilakukan Bupati Sidoarjo H. Subandi, SH, MKn di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (12/8/2026).
Pengukuhan tersebut menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk memperkuat kepemimpinan satuan pendidikan sekaligus memastikan pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan.
Para kepala sekolah diharapkan mampu menjalankan tugas bukan sekadar sebagai jabatan struktural, tetapi sebagai amanah untuk membentuk generasi masa depan.
Bupati Subandi menegaskan, salah satu tanggung jawab utama kepala sekolah adalah memastikan tidak ada anak di Kabupaten Sidoarjo yang terpaksa meninggalkan pendidikan karena kendala ekonomi.
“Kepala sekolah harus memastikan tidak ada anak Sidoarjo yang putus sekolah karena alasan ekonomi, dan setiap potensi mendapat kesempatan untuk berkembang,” tegas Subandi di hadapan para kepala sekolah dan jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
Ia meminta para kepala sekolah memegang teguh tanggung jawab dalam memimpin satuan pendidikan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Menurutnya, posisi kepala sekolah bukan ruang untuk mencari kenyamanan, melainkan tempat untuk menunjukkan kinerja, kepemimpinan, dan manfaat nyata bagi pembangunan sumber daya manusia.
“Jabatan ini bukan sekadar posisi, melainkan amanah sebagai pemimpin pembelajaran, penggerak budaya positif, dan penentu arah perubahan,” ujarnya.
Subandi menilai kemajuan sekolah sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan kepala sekolah.
Pemimpin satuan pendidikan harus mampu menggerakkan guru, memastikan setiap peserta didik memperoleh pendidikan bermutu, sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan mendukung tumbuh kembang anak.
Ia menegaskan, sektor pendidikan memiliki posisi strategis dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sidoarjo 2025–2030, yakni “Menata Desa, Membangun Kota: Menuju Sidoarjo Metropolitan Inklusif, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”
Visi tersebut, lanjutnya, hanya dapat diwujudkan melalui pembangunan sumber daya manusia yang kuat, berkualitas, dan memiliki daya saing. Karena itu, kepala sekolah dituntut menghadirkan tata kelola pendidikan yang inklusif, transparan, dan akuntabel.
Dalam kesempatan itu, Subandi juga meminta para kepala sekolah mendukung program prioritas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, termasuk program 20.000 beasiswa pendidikan.
Program tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memperluas akses pendidikan sekaligus mencegah anak putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi.
Selain akses pendidikan, Subandi memberikan perhatian terhadap pelaksanaan kegiatan outdoor learning (ODL).
Ia juga mengingatkan agar kegiatan pembelajaran di luar kelas disesuaikan dengan kemampuan ekonomi peserta didik dan tidak menimbulkan kesenjangan di lingkungan sekolah.
Menurutnya, kegiatan ODL tidak harus dilaksanakan di luar daerah atau dengan biaya tinggi. Sekolah dapat memanfaatkan berbagai destinasi edukatif di wilayah Sidoarjo maupun Jawa Timur sebagai sarana pembelajaran.
“Tidak usah jauh-jauh. Yang penting teman-teman mampu,” pesannya.
Perhatian lain disampaikan terkait program revitalisasi sekolah yang bersumber dari pemerintah pusat. Subandi meminta kepala sekolah, khususnya yang baru menjabat, cermat dalam mengelola program tersebut agar pelaksanaan pembangunan sesuai spesifikasi dan ketentuan yang telah ditetapkan.
Ia menekankan pentingnya komunikasi antara pihak sekolah dan kontraktor serta tata kelola swakelola yang tertib. Hal itu dinilai penting untuk mencegah munculnya persoalan administrasi maupun hukum di kemudian hari.
Subandi bahkan meminta Inspektorat Kabupaten Sidoarjo memberikan pendampingan kepada para kepala sekolah dalam pelaksanaan program revitalisasi.
“Silakan Pak Inspektur kasih pendampingan. Biarkan nanti teman-teman kepala sekolah ini betul-betul mendapat pendampingan,” tandasnya.
Dengan pengukuhan 254 kepala sekolah tersebut, Pemkab Sidoarjo berharap lahir kepemimpinan pendidikan yang tidak hanya kuat dalam tata kelola, tetapi juga memiliki keberpihakan terhadap peserta didik.
Kepala sekolah diharapkan menjadi penggerak perubahan yang mampu memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan secara adil, bermutu, dan berkelanjutan.
