JATIMTERBARU.COM, MALANG – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi batas omzet pajak UMKM sebesar Rp4,8 miliar. Sikap tegas ini disampaikan dalam Forum Cangkrukan Pancasila yang berlangsung di NK Cafe, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Rabu (5/8/2026).
Evaluasi terhadap skema pajak UMKM PWNU Jatim ini didorong oleh realitas di lapangan. Saat ini, aturan perpajakan nasional dinilai terlalu cepat memaksa usaha menengah yang baru berkembang untuk beralih ke skema pajak umum yang rumit.
Ketua Pelaksana Forum Cangkrukan Pancasila, Djoni Sudjatmoko, menyampaikan Inti Ekonomi Pancasila yang bisa di pahami adalah keberpihakan yang tegas kepada masyarakat kecil.
“Negara harus tajam ke atas terhadap perusahaan-perusahaan besar dan pemilik modal, tetapi mengayomi pelaku usaha mikro dan kecil melalui perlindungan serta insentif,” terang Djoni.
Djoni menegaskan bahwa ambang batas Rp4,8 miliar sudah saatnya dinaikkan. Menurutnya, para pelaku usaha membutuhkan ruang gerak yang cukup untuk memperkuat kapasitas bisnis sebelum dibebani administrasi pajak setara perusahaan besar.
“Kami mengusulkan agar kemudahan perpajakan diperluas. Jangan ketika omzet baru sedikit di atas Rp4,8 miliar langsung diperlakukan seperti perusahaan besar,” tegasnya.
Menurutnya jika ingin ekonomi nasional tumbuh lebih cepat, pelaku usaha harus diberi ruang berkembang terlebih dahulu.
“Jangan ketika omzet baru sedikit di atas Rp4,8 miliar langsung diperlakukan seperti perusahaan besar. Jika ingin ekonomi nasional tumbuh lebih cepat, pelaku usaha harus diberi ruang berkembang terlebih dahulu,” ujarnya.
Siapkan Rekomendasi Resmi dan Opsi Uji Materi
Sebagai bentuk aksi nyata, hasil pembahasan dalam forum tersebut dirumuskan menjadi lembar rekomendasi resmi. Berkas usulan ini nantinya akan diserahkan langsung oleh tim perumus kepada Kementerian Keuangan hingga Presiden RI.
Tak berhenti pada penyerahan rekomendasi, langkah hukum juga tengah disiapkan oleh PWNU Jatim. Apabila aspirasi tersebut diabaikan oleh pemerintah, jalur uji materi (judicial review) siap ditempuh untuk menggugat regulasi yang dinilai belum memihak keberlanjutan UMKM.
Melalui dorongan ini, kebijakan perpajakan nasional diharapkan dapat kembali pada prinsip Ekonomi Pancasila yang mengayomi usaha kecil dan memperkuat daya tahan ekonomi rakyat.
