JATIMTERBARU.COM, MALANG KOTA — Fraksi Nasdem-PSI DPRD Kota Malang mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mempercepat pelaksanaan program sekaligus meningkatkan serapan anggaran pada sisa waktu Tahun Anggaran 2026.
Percepatan dinilai penting agar alokasi APBD tidak berujung pada tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), sekaligus memastikan belanja daerah benar-benar memberi dampak bagi masyarakat.
Dorongan tersebut disampaikan di tengah evaluasi Fraksi Nasdem-PSI terhadap pelaksanaan APBD 2026, khususnya masih adanya sejumlah perangkat daerah yang realisasi belanjanya berada di kisaran 50 persen.
Ketua Fraksi Nasdem-PSI DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi, menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius Pemkot Malang.
Menurutnya, evaluasi berkala harus dilakukan agar program yang telah dianggarkan dapat segera direalisasikan secara terukur, tanpa mengorbankan kualitas maupun prinsip akuntabilitas.
“Fraksi Nasdem-PSI DPRD Kota Malang mendorong Pemerintah Kota Malang untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan dan serapan anggaran Tahun Anggaran 2026,” kata Dito saat ditemui awak media usai rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Malang, Selasa (15/9/2026).
Selain serapan anggaran, Fraksi Nasdem-PSI menyoroti perubahan alokasi belanja pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Salah satunya berada di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) yang mendapat tambahan anggaran sekitar Rp4 miliar.
Tambahan anggaran tersebut, kata Dito, harus dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.
Perbaikan jalan, gorong-gorong, hingga sarana publik dinilai perlu mendapat perhatian agar belanja daerah tidak sekadar terserap, tetapi menghasilkan manfaat nyata.
Namun, memasuki musim penghujan, persoalan banjir dan genangan menjadi perhatian yang lebih mendesak. Fraksi Nasdem-PSI meminta Pemkot Malang menjadikan mitigasi banjir sebagai salah satu prioritas dalam pelaksanaan APBD Perubahan 2026.
Upaya tersebut, antara lain, dapat dilakukan melalui pembenahan sistem drainase secara menyeluruh serta normalisasi sungai dan saluran irigasi dengan mengangkat sedimentasi yang berpotensi menghambat aliran air.
Dito menilai, penanganan banjir tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan maupun perbaikan infrastruktur fisik.
Pemerintah daerah juga perlu memperkuat pengawasan dan penegakan aturan terhadap bangunan yang melanggar ketentuan tata ruang dan berpotensi memperburuk persoalan drainase.
Ia menilai keberadaan bangunan ilegal atau bangunan yang tidak sesuai aturan dapat mempersempit ruang aliran air dan pada akhirnya meningkatkan risiko genangan di kawasan sekitarnya.
Dito mencontohkan langkah pembongkaran bangunan yang melanggar aturan di RT 06 RW 04, Kelurahan Lowokwaru, serta persoalan yang telah berlangsung cukup lama di kawasan The Cluster Nirwana Pandanwangi dan dinilai berdampak terhadap masyarakat sekitar.
“Pembongkaran bangunan melanggar harus menjadi trigger untuk terus melakukan penegakan Perda terhadap bangunan-bangunan penyebab masalah banjir di banyak wilayah lainnya di Kota Malang,” tegas Dito.
Fraksi Nasdem-PSI berharap momentum pembahasan dan pelaksanaan APBD Perubahan 2026 tidak berhenti pada penyesuaian angka anggaran. Kebijakan tersebut harus diterjemahkan menjadi langkah konkret yang mampu menjawab persoalan masyarakat, terutama menghadapi potensi banjir saat intensitas hujan meningkat.
Pemkot Malang juga didorong tidak menunggu terjadinya bencana untuk bergerak. Percepatan serapan anggaran, menurut Fraksi Nasdem-PSI, harus diarahkan pada program yang terukur, tepat sasaran, dan memiliki dampak langsung terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
Dengan demikian, APBD Perubahan 2026 diharapkan tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi benar-benar menjadi alat intervensi pemerintah untuk memperkuat infrastruktur, mengurangi risiko banjir, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan kehidupan masyarakat Kota Malang.
