JATIMTERBARU.COM, KEDIRI – Pemerintah Kabupaten Kediri mengirim pesan tegas menjelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Tidak boleh ada lagi praktik titipan, manipulasi data, maupun penyalahgunaan kewenangan yang selama ini kerap menjadi isu setiap musim penerimaan siswa baru.
Penegasan itu disampaikan dalam Deklarasi SPMB 2026 yang digelar Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri di Gedung Bagawanta Bhari, Rabu (3/6/2026).
Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa menegaskan seluruh proses penerimaan peserta didik harus berjalan sesuai aturan, transparan, dan dapat diawasi publik.
Menurutnya, setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan tanpa harus bergantung pada kedekatan, rekomendasi pejabat, maupun jalur-jalur tidak resmi.
“Melalui deklarasi ini kami ingin memastikan pelaksanaan SPMB Tahun 2026 berjalan objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi,” kata Dewi saat membacakan sambutan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kediri tidak akan memberikan ruang bagi praktik yang berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan.
“Ini komitmen bersama bahwa SPMB kali ini bebas titipan, bebas manipulasi data, dan bebas dari praktik-praktik yang mencederai kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Tak Percaya Calo, Percaya Sistem
Dewi meminta masyarakat tidak mudah tergiur pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan atau kursi sekolah melalui jalur belakang.
Menurutnya, sistem penerimaan saat ini dirancang lebih terbuka sehingga masyarakat dapat memantau langsung proses seleksi, mulai dari daftar peserta, nilai hingga pergerakan peringkat secara berkala.
Karena itu, jika terjadi perubahan posisi peserta, hal tersebut merupakan konsekuensi dari persaingan nilai dan mekanisme sistem, bukan karena adanya intervensi pihak tertentu.
“Kalau ada pergeseran peringkat, itu murni karena sistem dan nilai, bukan karena titipan,” tegasnya.
Pemkab Kediri bahkan meminta masyarakat menjadi bagian dari pengawas pelaksanaan SPMB. Warga diminta tidak ragu melapor apabila menemukan indikasi pelanggaran maupun dugaan permainan dalam proses penerimaan siswa baru.
“Kalau ada kecurangan, segera laporkan melalui kanal yang sudah disediakan agar bisa segera ditindaklanjuti,” katanya.
Kursi Sekolah Lebih Banyak daripada Lulusan
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Mokhamat Muhsin memastikan tidak ada alasan bagi masyarakat untuk panik berebut kursi sekolah.
Data Dinas Pendidikan menunjukkan daya tampung SMP negeri, SMP swasta, MTs negeri dan MTs swasta di Kabupaten Kediri mencapai sekitar 27.300 siswa. Angka itu jauh di atas jumlah lulusan SD, MI dan sederajat tahun ini yang diperkirakan sekitar 22.500 siswa.
Dengan selisih hampir 5.000 kursi, seluruh lulusan dipastikan tetap memiliki peluang melanjutkan pendidikan.
“Daya tampung kita lebih besar dibanding jumlah lulusan. Jadi semua anak memiliki kesempatan mendapatkan sekolah,” ujar Muhsin.
Ia menambahkan, penerimaan siswa baru tetap dilaksanakan melalui jalur domisili, afirmasi, prestasi dan perpindahan tugas orang tua sesuai ketentuan yang berlaku.
Tahapan SPMB mulai berjalan pekan ini. Masyarakat diminta memahami prosedur pendaftaran dan tidak terpancing isu-isu yang menyesatkan terkait penerimaan siswa baru.
“Masyarakat tidak harus berjubel karena proses pendaftaran bisa dilakukan secara online,” tandasnya.
