JATIMTERBARU.COM, BATU — Pemerintah Kota Batu memperkuat sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk mempercepat akses permodalan bagi UMKM dan petani.
Langkah itu dibahas dalam Forum Group Discussion Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (FGD TPAKD) di Balaikota Among Tani, Kamis (3/9/2026).
Wali Kota Batu Nurochman menegaskan forum tersebut harus menghasilkan kebijakan konkret yang langsung dirasakan masyarakat.
Sebagai langkah awal, Pemkot telah menerbitkan Surat Keputusan penetapan bagi 8 ruang publik, termasuk Pasar Induk Among Tani.
“Legalitas ini penting agar pelaku usaha lebih mudah mengakses modal perbankan dan program kementerian,” ujar Wali Kota Nurochman.
Penetapan status ruang publik tersebut diharapkan menjadi dasar kuat bagi pelaku usaha mikro mengajukan kredit usaha rakyat maupun skema pembiayaan lain, karena memiliki kepastian tempat usaha.
Untuk menjamin keberlanjutan usaha, Pemkot memaksimalkan peran “CooSae” sebagai lembaga yang menyerap dan memasarkan produk UMKM Kota Batu. Strategi ini ditujukan agar produk lokal memiliki saluran distribusi yang stabil.
Di sektor pertanian, Pemkot menggulirkan program Sekolah Lapang Petani (SIF). Program ini dirancang untuk menjaga regenerasi petani sekaligus meningkatkan kapasitas dan produktivitas di tengah tantangan pasar.
OJK Malang menyatakan kesiapan mendorong perbankan memperluas pembiayaan produktif untuk UMKM. Penyaluran kredit diarahkan pada usaha yang memiliki legalitas dan potensi tumbuh.
Sementara itu, BI Malang mendorong penguatan kerja sama antardaerah. Tujuannya menstabilkan harga komoditas unggulan petani agar tidak terjadi anjlok harga saat panen raya.
“Sinergi ini diharapkan menjadi jembatan antara kebijakan, lembaga keuangan, dan pelaku usaha. Dengan begitu UMKM dan petani Kota Batu memiliki akses modal yang lebih mudah, pasar yang lebih pasti, serta perlindungan dari fluktuasi harga,” pungkasnya.(*)
Sumber Prokopim Pemkot Batu
