JATIMTERBARU.COM, KOTA MALANG – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang memperkuat strategi pemungutan pajak untuk mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada akhir 2026. Langkah ini mencakup pelayanan jemput bola, pendekatan persuasif kepada wajib pajak, hingga pemberian insentif berupa penghapusan denda sesuai kebijakan yang berlaku.
Plt. Kepala Bapenda Kota Malang, Moh. Sulthon, S.Sos., M.M., menjelaskan bahwa capaian penerimaan sejumlah jenis pajak daerah masih bervariasi. Realisasi opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) telah mencapai kisaran 80 persen. Sebaliknya, opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) masih berada di sekitar 60 persen.
Transaksi Kendaraan dan Properti Pengaruhi Pajak
Sulthon mengakui bahwa penerimaan opsen BBNKB menghadapi tekanan. Menurutnya, dinamika ekonomi global dan perubahan tren penggunaan kendaraan, termasuk perkembangan kendaraan listrik, turut memengaruhi pasar kendaraan bermotor konvensional.
“Opsen BBNKB ini memang mengalami kecenderungan penurunan. Hal ini dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global serta tren penggunaan kendaraan listrik yang saat ini sedang digalakkan, sehingga berdampak pada pasar kendaraan bermotor konvensional,” ujar Sulthon saat ditemui wartawan.
Selain BBNKB, Bapenda juga mencermati penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dari 11 jenis pajak daerah, kedua sektor tersebut berkaitan erat dengan aktivitas transaksi jual beli masyarakat.
Ketika transaksi kendaraan dan properti melambat, potensi penerimaan dari kedua jenis pajak itu ikut terpengaruh. Karena itu, Sulthon mengimbau masyarakat segera mengurus administrasi perpajakan saat melakukan pengalihan hak.
“Kunci dari BBNKB dan BPHTB adalah transaksi jual beli. Ketika transaksi di masyarakat melambat atau menurun, maka penerimaan pajaknya juga otomatis ikut terdampak. Namun, kami tetap mengimbau masyarakat yang melakukan pengalihan hak, seperti hibah waris atau pembelian bekas, untuk segera melakukan mutasi,” tambahnya.
Layanan Jemput Bola Dongkrak Penerimaan PBB
Untuk memperluas jangkauan pelayanan, Bapenda Kota Malang menjalankan strategi jemput bola sejak Juli 2026. Petugas membuka layanan keliling setiap Selasa dan Kamis melalui kerja sama dengan Samsat Kota Malang.
Program tersebut memudahkan masyarakat mengakses layanan perpajakan, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta layanan terkait PKB dan BBNKB. Dengan mendatangi lokasi yang lebih dekat dengan masyarakat, Bapenda ingin mengurangi kendala waktu dan akses bagi wajib pajak.
Respons masyarakat terhadap layanan ini cukup positif. Wajib pajak yang memiliki kesibukan atau kesulitan menjangkau bank dan minimarket dapat memanfaatkan pelayanan keliling untuk memenuhi kewajiban perpajakan.
Dampaknya terlihat pada penerimaan PBB. Sulthon menyebut realisasi penerimaan yang pada Juli masih di bawah 70 persen kini telah melampaui 90 persen pada Oktober.
“Melalui strategi jemput bola ini, penerimaan PBB yang pada bulan Juli lalu berada di bawah 70 persen, kini pada bulan Oktober telah melesat hingga mencapai lebih dari 90 persen,” terang Sulthon.
Bebaskan Denda untuk Dorong Kepatuhan
Selain memperluas pelayanan, Bapenda mengedepankan pendekatan persuasif untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan penegakan aturan, tetapi juga memberikan kemudahan melalui insentif fiskal.
Salah satu langkahnya berupa penghapusan denda keterlambatan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini diharapkan meringankan beban wajib pajak sekaligus mendorong masyarakat segera menyelesaikan kewajibannya.
Melalui kombinasi pelayanan jemput bola, edukasi, dan insentif perpajakan, Bapenda optimistis dapat memperkuat penerimaan daerah. Selain itu, koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait akan terus berjalan untuk mendukung pencapaian target hingga akhir tahun.
Bapenda berharap berbagai strategi tersebut mampu menjaga penerimaan pajak tetap optimal. Dengan demikian, PAD dapat menopang pembiayaan pembangunan serta mendukung keberlanjutan pelayanan publik di Kota Malang.
