JATIMTERBARU.COM, SURABAYA — Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat dukungan penanganan bencana gempa dengan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat dipenuhi secara cepat, tepat, dan terukur.
Bantuan tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga mencakup penguatan layanan kesehatan, dapur umum, posko, relawan, hingga pemulihan psikologis warga.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, Pemprov Jatim terus melakukan pemetaan terhadap kebutuhan di lapangan.
Langkah tersebut dilakukan agar setiap bentuk dukungan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kondisi daerah terdampak, tanpa menambah beban bagi pemerintah maupun tim yang telah bekerja di lokasi bencana.
Selain bantuan logistik dan kesehatan, Dinas Sosial serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim telah membahas kemungkinan penambahan dapur umum lapangan apabila kapasitas yang tersedia belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kita hitung apakah masih dibutuhkan dapur umum lapangan. Jika jumlah lapangan dirasakan masih harus ditambah, maka Dinas Sosial dan BPBD akan menyiapkan,” ujar Khofifah.
Pemprov Jatim juga mempertimbangkan kebutuhan tambahan personel dan relawan. Namun, penambahan relawan akan dilakukan secara selektif berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.
Khofifah menekankan, kehadiran relawan harus mampu memperkuat penanganan bencana, bukan justru menambah beban daerah terdampak.
“Perlu identifikasi apakah masih dibutuhkan tambahan relawan karena jangan sampai tambahan relawan menjadi beban,” imbuhnya.
Hal yang sama diterapkan dalam penguatan posko penanganan bencana. Pemprov Jatim terlebih dahulu mengevaluasi sistem dan posko yang telah berjalan di daerah terdampak.
Apabila struktur yang ada masih dapat diperkuat, personel dan sumber daya dari Jawa Timur akan diarahkan untuk bergabung serta meningkatkan kapasitas penanganan yang sudah tersedia.
“Kita tidak boleh menambah beban daerah yang pada dasarnya sudah memiliki tim yang sudah eksis. Kita sebetulnya bisa memberikan penguatan. Tetapi opsi untuk kemungkinan kita menyiapkan posko itu sudah kita bahas,” tegas Khofifah.
Di luar kebutuhan fisik, perhatian juga diberikan terhadap kondisi psikologis masyarakat yang terdampak bencana.
Dinas Sosial Jatim disiapkan untuk memberikan layanan trauma healing dan trauma konseling, terutama bagi warga yang mengalami tekanan psikologis akibat gempa.
Menurut Khofifah, pemulihan trauma pascabencana membutuhkan tenaga dengan kompetensi khusus serta dukungan perangkat yang memadai.
Karena itu, intervensi psikososial menjadi bagian penting dari keseluruhan proses penanganan dan pemulihan.
“Dinas Sosial kita siapkan untuk trauma healing yang mestinya memang mendapatkan penguatan ketika terjadi bencana alam, seperti longsor, banjir atau gempa,” jelasnya.
Khofifah menegaskan, proses pemulihan pascabencana tidak semata-mata berhenti pada pemenuhan kebutuhan pangan, tempat tinggal, kesehatan, dan logistik.
Aspek mental, rasa aman, serta keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat juga menjadi bagian penting agar warga dapat kembali menjalani aktivitas bersama keluarga dan lingkungannya.
Ia memastikan, seluruh dukungan yang diberikan Pemprov Jatim merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian antarsesama anak bangsa. Bantuan diharapkan dapat segera diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang tengah menghadapi dampak bencana.
“Semoga yang tertimpa musibah, yang meninggal semua dapat tempat yang mulia di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian yang sedang dirawat di rumah sakit segera sembuh dan yang lain mudah-mudahan tetap semangat melanjutkan kehidupan mereka bersama keluarga,” pungkasnya.(*)
Sumber Diskominfo Pemrov Jatim
