JATIMTERBARU.COM, JOMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang menegaskan komitmen dan dukungan penuhnya terhadap kesuksesan agenda nasional Sensus Ekonomi (SE) 2026.
Bupati Jombang, Warsubi, S.H., M.Si membuka secara resmi Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi 2026 Kabupaten Jombang yang digelar di Hotel Yusro Jombang pada Jumat, (29/5/2026).
Diawali agenda tersebut dengan pembukaan pelatihan petugas SE 2026 ini ditandai dengan pemukulan gong secara simbolis oleh Bupati Warsubi, didampingi jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jombang, Sekdakab Jombang Agus Purnomo S.H., M.Si, dan Kepala BPS Jombang Mouna Sri Wahyuni, S.Si., M.Si, beserta jajaran OPD Pemkab Jombang.
Bupati Warsubi menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan instrumen sepuluh tahunan yang sangat krusial untuk memotret kondisi riil perekonomian, khususnya sektor non-pertanian.
Selanjutnya dari data yang dihasilkan nantinya akan menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah untuk satu dekade ke depan.
“Kami menyadari keberhasilan sensus ini berada di tangan para petugas lapangan sebagai ujung tombak. Data SE 2026 yang berkualitas akan menjadi landasan perencanaan pembangunan yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jombang,” ujar Bupati.
Bahkan orang nomorsatu di Pemkab Jombang ini juga memberikan pesan penting kepada para petugas sensus.
Salah satunya yaitu menekankan agar seluruh petugas menjaga profesionalisme, kejujuran, dan integritas tinggi dengan tidak memanipulasi atau memperkirakan data di atas meja tanpa verifikasi langsung ke responden.
Selain itu, Bupati Warsubi meminta para petugas untuk bersikap ramah dan sopan dalam menghadapi masyarakat, serta memanfaatkan masa pelatihan dengan sungguh-sungguh agar mahir mengoperasikan perangkat pencacahan.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Jombang, Mouna Sri Wahyuni, S.Si., M.Si., menekankan bahwa SE 2026 menjadi momentum penting mengingat lanskap ekonomi telah berubah drastis dalam sepuluh tahun terakhir, terutama dipicu oleh digitalisasi pasca-pandemi serta masifnya pertumbuhan industri kreatif dan UMKM baru di Jombang.
“Data ini bukan hanya sekedar angka di atas kertas, bukan hanya sekedar catatan, melainkan pijakan atau kompas kebijakan. Terlebih Kabupaten Jombang tengah menyiapkan kawasan industri baru, sehingga pemetaan ini menjadi sangat penting untuk intervensi kebijakan dan insentif usaha yang tepat sasaran,” jelas Mouna.
Kepala BPS Jombang juga mewanti-wanti para calon petugas agar bekerja dengan hati dan menghindari praktik survei asal-asalan.
“Jaga integritas. Catat apa adanya, bukan ada apanya! Saya tidak mau ada petugas yang melakukan window dressing atau mengira-ngira data di atas meja. Datangi, masuk ke rumah responden, dan gali data berkualitas dengan mengedepankan keramahan khas Kota Santri, komunikasi yang baik, sehingga tercapai tujuan Sensus Ekonomi 2026 ini, ” tandasnya.(*).
Sumber Prokopim
